SAMARINDA- Okupansi hotel atau tingkat keterisian kamar hotel di Kaltim pada November mencapai 64,37 persen. Nilai tersebut merupakan angka tertinggi okupansi Kaltim sejak tiga tahun terakhir. Sebelumnya okupansi Kaltim hanya menyentuh 40-50 persen. Pada 2020, pelaku usaha perhotelan optimis tingkat hunian bisa mencapai 75 persen.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Muhammad Zulkifli mengatakan, okupansi pada 2019 merupakan tren tertinggi baru semenjak tiga tahun terakhir. Pada 2019 sejak Mei pergerakannya juga terus meningkat, pengaruhnya tak lepas juga dari dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN). Pergerakan positif itu tentunya akan berpengaruh pada tahun ini.
“Kita optimis tahun ini bisnis perhotelan akan mengalami peningkatan hingga 20 persen dibandingkan 2019,” katanya. Dia menjelaskan, kamar yang terpakai bisa mencapai 75 persen dari total kamar yang tersedia. Pihaknya optimis seiring banyaknya kedatangan tamu-tamu dari luar daerah. Kebanyakan memang disebabkan dipilihnya Kaltim sebagai IKN. Para investor mulai mencari lahan di Bumi Etam untuk dikembangkan.
“Tahun depan kita memang tetap optimis akan melanjutkan kinerja baik, tapi hal itu tidak bisa berjalan dengan mudah jika tidak dibantu oleh regulasi pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pada awal 2019 okupansi merosot tajam disebabkan harga tiket maskapai penerbangan yang melonjak sejak akhir 2018. Hal itu tentunya membuat banyak kegiatan bisnis terganggu, yang berujung pada pengurangan pemakaian hotel. Begitu juga untuk wisata. Kolaborasi memang penting, pemerintah harus turut serta meningkatkan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di Kaltim.
“Pemerintah harus lebih banyak membuat event agar berkolaborasi dengan dunia usaha,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika dilihat pada saat event di Kaltim seperti Erau, Festival Mahakam dan lainnya okupansi kecenderungannya pasti naik. Jika sering dilaksanakan dengan waktu yang jelas, tentunya kunjungan akan semakin banyak yang berpengaruh besar terhadap okupansi hotel. Harapannya pemerintah tahun ini tidak membuat peraturan-peraturan yang menyulitkan dunia usaha.
“Tentunya okupansi bisa terus baik, jika kita semua bekerjasama, bekolaborasi untuk perekonomian yang lebih baik,” tutupnya. (ctr)
