MANAGED BY:
SABTU
25 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 14 Januari 2020 14:14
Buronan KPK Itu Ada di Luar Negeri, Kantor KPU Digeledah
CARI TAMBAHAN BUKTI: Penyidik KPK menuju kantor KPU untuk menggeledah ruang kerja Wahyu Setiawan kemarin. (MUHAMAD ALI/JAWAPOS)

PROKAL.CO, JAKARTA - KPK akhirnya mengungkap mengapa tersangka kasus suap komisioner KPU, yakni politisi Harun Masiku, tidak kunjung tertangkap. Harus diketahui sedang berada di luar negeri. Sementara itu, penyidik KPK akhirnya memulai penggeledahannya di kantor KPU terkait kasus ini. Sayangnya, nasib penggeledahan di partai yang bersangkutan, yakni PDIP, masih buram.

Keberadaan Harun di luar Indonesia itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin (13/1). "Info yang kami terima memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri," jelas Ghufron kemarin. Namun, dia tidak memerinci di negara mana tepatnya Harun bersembunyi.

Ghufron menyatakan, Senin siang pihak KPK sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen Imigrasi terkait keberadaan Harun tersebut. Sebelumnya, KPK mengimbau agar Harun menyerahkan diri guna kepentingan penyidikan dan kesempatan baginya untuk menjelaskan duduk perkara. "Kalau pun tidak, nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang)," lanjutnya.

Ketua KPK Firli Bahuri juga membenarkan informasi tersebut. Sementara ini KPK bergantung pada Imigrasi untuk bisa "memulangkan" kembali Harun. "Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi," jelasnya secara tertulis.

Firli menegaskan bahwa bergulirnya kasus ini tidak terkait permintaan atau kepentingan tertentu. Sehingga dia juga berharap publik bisa memberikan waktu bagi para penyidik untuk menuntaskan proses penyidikan hingga fakta terkumpul secara utuh. "Prinsipnya penegakan hukum harus menghormati asas hukum dan HAM, tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Beri kesempatan untuk penyidik bekerja dan kita beri dukungan," lanjutnya. 

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku meninggalkan Indonesia sehari sebelum OTT dilakukan terhadap Wahyu Setiawan. "Dalam data perlintasan yang bersangkutan keluar tanggal 6 Januari 2020," jelas Kabag Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang kemarin. Harun diketahui pergi ke Singapura.

Arvin menambahkan, Imigrasi hingga kemarin masih menunggu penyidik KPK jika ada permintaan pemulangan tersangka. "Kita menunggu dari pihak penyidik untuk selanjutnya. Apabila akan dilakukan pemulangan tentunya kita akan bekerja sama membantu," lanjut dia.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe dalam kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada prosedur hukum yang berlaku.

 “Jadi kita menyerahkan semua kepada proses hukum tanpa melibatkan dugaan-dugaan di luar itu semua,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (13/1).

Meskipun ada kasus tersebut menyeret nama petinggi PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi, Fadjroel menyebut bukan masalah. Dalam sistem hukum Indonesia, aturan berlaku untuk semua orang. Sehingga presiden tidak akan melindungi siapapun.

“Tidak akan (melindungi). Karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun itu,” imbuhnya.

Sebaliknya, istana akan memproses apa yang menjadi kewenangannya. Seperti pergantian komisioner pasca mundurnya Wahyu Setiawan. Fadjroel menuturkan, untuk proses perggantian, pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri yang diajukan oleh Wahyu.

Jika sudah sampai, istana akan memproses dan menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu lainnya.“Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari DKPP,” tuturnya.

Terkait kritik terhadap keberadaan Dewas KPK yang dinilai menghambat kecepatan kerja penyidik, Istana meminta untuk tidak cepat mengambil kesimpulan. Menurut Fadjroel, sistem kerja Dewas harus diberi waktu sebelum dievaluasi. Dia juga menegaskan pembentukan Perppu KPK masih belum diperlukan.

“Pemerintahan Jokowi, menghormati hukum positif yang ada. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi undang-undang yang terbaru yaitu UU 19 tahun 2019,” ungkapnya. 

Gagalnya upaya  penggeledahan kantor DPP PDIP disesalkan Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menegaskan insiden tersebut menjadi bukti bahwa KPK sedang dilemahkan. 

Menurut dia, batalnya penggeledahan pasti berdampak pada hilangnya barang bukti yang dibutuhkan penyidik. Dalam konteks hukum acara, paparnya,  seharusnya penggeledahan tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. "Apa yang terjadi saat ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," tegas Desmond J Mahesa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Disampaikan, penyidik harusnya bergerak cepat melakukan penggeledahan setelah melakukan operasi tangkap tangan. Jika penggeledahan ditunda dalam jangka waktu yang lama barang bukti yang dibutuhkan bisa hailang. 

Desmond bilang, keberadaan dewan pengawas (Dewas) ikut merintangi pekerjaan penyidik dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Indikasi itu terlihat dari tidak adanya izin penggeledahan yang dibawa penyidik. Dia mengklaim, sejak awal fraksinya memang menolak keberadaan Dewas dalam struktur birokrasi KPK. "Penilaian dewas akan memperlemah KPK ya terlihat saat ini. Bagian ini yang kami tentang keras," ujar politisi Gerindra itu. 

Di sisi lain, tambah dia, kinerja Dewas dalam pelaksanaan undang-undang KPK dinilai belum sempurna. Dia pun mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur lebih detail tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mekanisme hubungan antara dewas dan komisioner KPK. "Sampai sekarang kan masih tumpang tindih. Hubungan dewas dan komisioner harus diklirkan melalui Perppu," tandas Desmond J Mahesa. (deb/far/mar)

Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan ada kebocoran atau kecolongan dari KPK. "Kami tidak melihatnya apakah ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan tapi juga ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup," ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.

Dia menegaskan bahwa penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari dulu sebelum ada OTT atau gelar perkara. "Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian ke depan tentu kami sudah mengantisipasi," lanjutnya.

Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.

Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah terlanjur ter-highlight yakni DPP PDIP. Yang menurut Ali sempat gagal penyegelan dan penggeledahannya pekan lalu. "Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan," paparnya.

Sementara dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun tidak ada temuan uang di antaranya. "Penggeledahan dilakukan di ruang kerja WSE (Wahyu) dan rumah dinas yang bersangkutan. Untuk sementara kita mendapatkan beberapa dokumen penting," jelas Ali. (deb)

Sementara itu, kemarin penyidik KPK menggeledah kantor KPU di Jakarta. Sejak menjelang pukul 12.00, rombongan penyidik hilir mudik di kantor sementara pimpinan KPU yang meminjam gedung mes Bank Indonesia di Menteng, samping gedung KPU. ”Yang saya lihat sekitar 20 orang, termasuk polisi yang mengawal,” terang seorang staf KPU yang menyaksikan kedatangan rombongan penyidik.

Penggeledahan berlangsung tertutup hingga malam. Hingga berita ini ditulis pada pukul 19.15, penyidik belum juga keluar. Mobil penyidik diparkir di halaman dalam mes. Wartawan tidak diberi akses. Hanya bisa menunggu di luar sembari sesekali melihat dari balik pagar dengan cara memanjat.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan, tidak semua ruangan digeledah penyidik. ”Khusus di ruangan Pak Wahyu saja,” ujarnya di KPU kemarin. Ruangan tersebut disegel KPK sejak Kamis (9/1) atau sehari setelah Wahyu ditangkap.

Saat penyidik datang, para pimpinan KPU sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun, sudah ada komunikasi dengan Sekjen dan para penyidik dipersilakan masuk. Sekjen juga menugasi beberapa staf untuk mempermudah penyidik memeriksa dokumen yang diperlukan.

Menurut Arief, sampai saat ini KPU belum dimintai dokumen tambahan untuk melengkapi bahan penyidikan. Begitu pula dengan pemanggilan pimpinan KPU sebagai saksi, sampai kemarin belum ada. Meski demikian, pihaknya siap bila sewaktu-waktu KPK meminta tambahan dokumen.

Di sisi lain, kemarin KPU juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri Wahyu kepada presiden. Surat itu dikirim bersama dengan surat penetapan tersangka. ”Kami juga memberitahukan kepada DPR. Kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red) juga kami sudah kirim,” lanjut Arief.

Mengenai pengganti Wahyu, Arief enggan berkomentar lebih jauh. Sebab, hal itu bukan lagi wewenangnya. Yang jelas, pengganti Wahyu adalah calon komisioner yang pada pemungutan suara di DPR 2017 berada di peringkat ke-8. Yakni, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Saat ini Raka menjabat anggota Bawaslu Provinsi Bali.

Menurut Arief, wewenang pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPU ada pada presiden. ”Mereka (istana, Red) nanti yang memproses, bukan kami,” tambahnya. Berbeda dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi wewenang KPU, pengangkatan komisioner KPU pusat dilakukan lewat keppres. (deb/far/mar/byu/c11/oni)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 24 Januari 2020 09:59

Eksepsi Ditolak, Suap Proyek Jalan Berlanjut

SAMARINDA–Upaya Hartoyo menyanggah dakwaan yang menyeretnya ke Pengadilan Tipikor Samarinda…

Jumat, 24 Januari 2020 09:58
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (1)

Momen Imlek Jadi Ajang Tahunan untuk Menjajakan Bunga

Demonstrasi besar-besaran terjadi di Hong Kong belum lama ini. Unjuk…

Jumat, 24 Januari 2020 09:57

Gubernur Ibu Kota Dipilih Presiden, Katanya Hindari Tarik-menarik Kepentingan Politik

Dalam draf RUU yang sedang dirumuskan pemerintah pusat, provinsi IKN…

Jumat, 24 Januari 2020 09:56

Norwegia Lirik Investasi Energi hingga Kota Modern

RENCANA pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim turut dimonitor…

Kamis, 23 Januari 2020 15:40

Investasi Berubah Imbas Konstruksi Tanah Lunak, Pendapatan Tol Balsam Defisit

Dioperasikan selama 5 sampai 10 tahun saja, masih belum mencukupi…

Kamis, 23 Januari 2020 15:38

Kebagian Rp 400 M, Pusat Soroti Bencana di Kaltim

SAMARINDA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyambangi Samarinda…

Kamis, 23 Januari 2020 15:35

PNS Sepaku Bisa Berubah Status, Bekerja di Kementerian hingga Antisipasi Pensiun Dini

BALIKPAPAN-Migrasi ratusan ribu PNS pemerintah pusat ke ke ibu kota…

Kamis, 23 Januari 2020 15:34
Merasakan Aura Joker Lewat 131 Anak Tangga

Joker Stairs yang Kini Jadi Spot Foto Favorit

Salah satu adegan paling kuat dalam film Joker (2019) adalah…

Kamis, 23 Januari 2020 14:44

Akhirnya..!! Boeing Hentikan Produksi 737-Max

WASHINGTON DC – Raksasa aviasi Boeing akhirnya memberlakukan penangguhan produksi…

Kamis, 23 Januari 2020 13:43

Guru Honorer Dihapus, Sekolah Bakal Lumpuh

JAKARTA- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers