MANAGED BY:
SABTU
04 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 14 Januari 2020 14:05
Sayangkan Kembali Muncul Dugaan Korupsi ASABRI

Manajemen Bantah Ada Masalah, Penerimaan Premi dan Pembayaran Klaim Masih Normal

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencurigai adanya dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD segera merespons dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Dia memastikan, pekan ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thoir bakal dia panggil untuk mencari tahu persoalan yang tengah dihadapi perusahaan tersebut. 

Apabila dugaan korupsi benar-benar tampak, Mahfud memastikan, pemerintah akan meneruskannya kepada penegak hukum. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah berulang menekankan bahwa setiap korupsi harus dibongkar. ”Bukan hanya dibongkar, dibawa ke pengadilan,” ungkap dia saat ditanyai oleh awak media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (13/1). 

Namun demikian, Mahfud mengungkapkan, pemerintah juga harus proporsional. Dugaan korupsi di ASABRI harus dipastikan terlebih dulu sebelum ditindak. ”Yang penting kami pastikan dulu bahwa (dugaan korupsi) itu ada apa tidak,” ungkap dia. Sejauh ini, dia menyebutkan bahwa pihaknya melihat ada kesamaan pola antara masalah ASABRI dengan PT Asuransi Jiwasraya.

 Untuk memastikan itu, Mahfud menyebut, saat ini tengah dilakukan validasi oleh instansi lain. Itu dilakukan untuk meneruskan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan hanya pola, dia mengungkapkan, modus operandi antara ASABRI dengan Jiwasraya juga kelihatan serupa. ”Mungkin ada beberapa orangnya yang sama. Tapi, nantilah. Yang penting, itu akan dibongkar,” tegasnya. 

Menurut Mahfud, masalah ASABRI sudah melukai hati banyak pihak. Sebab, turut berkaitan dengan prajurit TNI. Luka itu kian menyakitkan karena ASABRI sudah punya riwayat terseret-seret kasus korupsi. Kasus itu, melibatkan pihak swasta dan anggota TNI aktif. ”Sekarang kok terjadi lagi. Setelah negara mengeluarkan duit untuk prajurit,” imbuhnya. ”Kan tentara itu, kok jadi terjadi lagi,” tambahnya.

 Karena itu, Mahfud menyebut, pemerintah akan proporsional. Sebab, bukan tidak mungkin jika benar kembali terjadi korupsi di ASABRI, ada lagi anggota TNI aktif yang terlibat. ”Mungkin itu nanti pengadilannya koneksitas. Karena ada TNI aktif dan sipilnya juga, ada perusahaan swastanya juga. Nanti lah ada jalurnya,” bebernya. Bukan tidak mungkin, lanjut Mahfud, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto juga akan memberi atensi. 

Terpisah, Wakil Menkeu dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio Suahasil Nazara menuturkan, pemerintah tengah mempertimbangkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk industri asuransi.

Hingga kini, lembaga tersebut memang belum ada. Padahal, pembentukan LPP tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur tentang asuransi.

”Untuk pendirian Lembaga Penjaminan Polis ini diamanatkan, dibentuk, dengan undang-undang. Jadi, undang-undang itu juga merupakan satu pekerjaan rumah,” ujarnya kemarin. UU Asuransi sendiri sebetulnya telah mengatur pembentukan LPP pada Pasal 53 yang menekankan seluruh perusahaan asuransi dan asuransi syariah untuk wajib menjadi peserta penjaminan polis. 

Menurut Suahasil, saat ini pemerintah sudah melakukan persiapan dengan menyusun desain LPP tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi dengan DPR untuk pengesahan pembentukan LPP yang menjadi salah satu urgensi tersendiri di tengah mencuatnya masalah keuangan yang mendera Jiwasraya serta ASABRI. Pembentukan LPP diharapkan dapat memudahkan pemerintah medeteksi dini lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah. 

”Jadi, kita mesti memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami gerak dari sektor keuangan tersebut. Supaya jangan hanya sekadar audit tapi tidak memberikan signaling ini membaik atau memburuk,’’ lanjut Suahasil. Di lain pihak, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menambahkan, Kementerian BUMN akan merombak jajaran direksi ASABRI. Hal itu dilakukan usai isu korupsi lembaga itu mencuat.

 

”Ya saya kira pasti (perubahan managemen ASABRI), tahun ini,” tegasnya.Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan regulator lainnya. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir disebut akan bertemu dengan menko polhukam pekan ini, Kini, pihaknya masih melakukan kajian terkait sejauh mana kerugian yang disebabkan kasus ASABRI. Namun, penyelesaian ASABRI disebutnya akan berbeda dengan Jiwasraya. 

Tiko menyebutkan bahwa ASABRI termasuk asuransi sosial sehingga langkah penyelesaiannya pasti berbeda dengan Jiwasraya. Hal tersebut dikarenakan ASABRI bukan asuransi swasta, sehingga penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan secara business to business (B2B). Namun, dia meyakini solusi akan muncul usai adanya koordinasi dengan otoritas terkait.

 Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebut, pihaknya akan memperketat penempatan investasi untuk perusahaan-perusahaan di industri keuangan. Hal itu diharapkan bisa menurunkan risiko rugi investasi yang ditimbulkan. Langkah itu diambil menyusul adanya kasus Jiwasraya dan ASABRI. 

”Ketentuan-ketentuan itu memang harus ada kita lihat kembali apakah yang sudah ada perlu diperketat. Kalau sudah ada, perlu diperketat atau perlu diperjelas,” jelasnya. OJK nantinya juga akan mengubah sistem pelaporan agar menjadi lebih detail. Sehingga, laporan yang dihasilkan perusahaan-perusahan itu tak hanya terkait neraca keuangan saja, OJK juga akan memerintah perusahaan-perusahaan itu untuk melaporkan posisi instrumen investasi yang digunakan untuk penempatan dana nasabah dari perusahaan.

”Semuanya (termasuk instrumen saham dan reksa dana) itu kan part dari pada kita risk base supervision. Jadi, semua posisi eksposurnya di investasi, baik di saham maupun reksa dana harus dilaporkan secara detail kepada otoritas,” tuturnya. 

Sejatinya, pengawasan terhadap asuransi sosial ASABRI tak dilakukan oleh OJK. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015. Namun, OJK tetap melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut meski tak dapat memberikan rekomendasi apapun.

Berdasarkan PP Nomor 102 pasal 54 tertuang bahwa pengawasan ASABRI dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Adapun pengawasan eksternal asuransi ASABRI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan TNI, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berikut auditor independen. 

Sementara itu, pihak manajemen PT ASABRI akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik negara tersbut. Direktur Utama Asabri Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan kondisi internal perseroan. Dia menekankan bahwa pemberitaan tentang ASABRI yang telah beredar luas di media, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihaknya mengklaim, proses penerimaan premi hingga pembayaran klaim tetap berjalan normal seperti biasa. 

”Kegiatan operasional ASABRI berjalan dengan normal dan baik. ASABRI dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya,” ujarnya dalam keterangannya kemarin. Sedangkan terkait kinerja portofolio saham ASABRI di pasar saham yang berguguran, Sonny mengakui ada beberapa penurunan nilai investasi. Namun, dia mengklaim, hal tersebut tidak berkaitan dengan kinerja ASABRI melainkan kondisi pasar modal Indonesia yang memang sedang tidak baik. 

”Penurunan nilai investasi ini hanya sementara. Manajemen ASABRI memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut. Dalam melakukan penempatan investasi, Asabri senantiasa  mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” ujarnya. Sebagai informasi, setidaknya ada 12 emiten dalam portofolio saham ASABRI. Mayoritas saham tersebut mengalami penurunan signifikan sejak penutupan perdagangan 2017 hingga penutupan perdagangan 2019. 

Jika dilihat dari portofolionya, rata-rata saham yang dibeli perseroan adalah saham-saham yang biasa disebut small-cap stocks atau saham dengan kapitalisasi kecil namun volatilitas harganya sangat tinggi. Sonny menambahkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, ASABRI selalu menerapkan prinsip good corporate governance serta patuh terhadap  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ”Manajemen ASABRI terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta ASABRI dan stakeholders,” imbuhnya. (dee/ken/syn)


BACA JUGA

Sabtu, 04 April 2020 11:39

Janji..!! Akhir Tahun Semua Desa Berlistrik

JAKARTA– Penuntasan elektrifikasi desa di Indonesia tinggal setengah persen lagi.…

Sabtu, 04 April 2020 11:38

Peringkat Turun, Pemerintah Mau Sederhanakan Kurikulum

JAKARTA – Tolok ukur pengganti Ujian nasional segera dirumuskan teknisnya…

Sabtu, 04 April 2020 11:35

Pulau Galang Sudah Oke, Siap Jemput Ribuan Pekerja Migran

JAKARTA– Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I sudah mempersiapkan kedatangan…

Sabtu, 04 April 2020 11:33

Setelah Dikritik, Pimpinan KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Distop

JAKARTA- Setelah mendapat kritik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya…

Sabtu, 04 April 2020 11:30
Wapres Minta Fatwa Haram Mudik ke MUI

Gelombang Pemudik Terbukti Membawa Virus Korona

JAKARTA– Di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak, pemerintah…

Sabtu, 04 April 2020 10:10

Tambah Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun

PEMERINTAH terus mencari upaya memitigasi dampak Covid-19. Salah satunya dengan…

Sabtu, 04 April 2020 10:01

Bantu Perangi Covid-19, SMSI Siapkan Pusdiklat untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA- Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia…

Jumat, 03 April 2020 13:33

Tony dan McGregor Sebut Khabib Pengecut

Akhirnya duel UFC 249 Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguseon batal…

Jumat, 03 April 2020 13:18

Napi Koruptor Mau Dibebaskan dengan Alasan Corona, IPW Kecam Keras

Neta S Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch, mengecam…

Jumat, 03 April 2020 13:04

Melawan Corona, Sudah 13 Dokter yang Gugur

JAKARTA- Jumlah Dokter yang menjadi korban tertular virus Korona atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers