MANAGED BY:
SELASA
28 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Minggu, 12 Januari 2020 18:10
LUCU..!! Pertama Kali Dalam Sejarah, Penggeledahan oleh KPK Diumumkan Waktunya
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

PROKAL.CO,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, terkait kasus pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politukus PDI Perjuangan Harun Masiku. Rencana penggeledahan itu pun telah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Bahwa proses penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan penyidikan harus seizin Dewan Pengawas.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, informasi penggeledahan dikeluarkan lebih awal dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Menurutnya, hal ini sejarah baru dalam kinerja KPK.

“Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan diumumumkan waktunya dan penggeledahan dilakukan setelah empat hari OTT,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (12/1).

Akademisi Universitas Trisakti ini pun mengkhawatirkan, sejumlah barang bukti akan diamankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan mengganggu proses penegakan hukum.

“Ya pasti barang yang ada kaitannya dengan kejahatan pasti sudah raib diamankan,” terang Fickar.

Fickar menyebut, hal ini merupakan dampak dari pelemahan terhadap kinerja KPK. Informasi yang sebelumnya bersifat inteligen kini mudah diketahui publik. “Ya ini efek dari pelemahan KPK,” terangnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bukti nyata bahwa KPK bukan lagi lembaga independen. Kini, lembaga antirasuah bekerja di bawah kekuasaan eksekutif.

“Karena itu langkah judicial review atau Perppu dari Presiden tujuan akhirnya bagaimana KPK bekerja sebagai lembaga yang independen. Sehingga kerja kerja pemberantasan korupsi menjadi lancar,” jelas Fickar.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris menyebut, pihaknya telah memberikan izin penyidik KPK untuk melakukan proses penggeledahan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurutnya, pengajuan izin penggeledahan kasus KPU baru meminta izin pada Jumat (10/1), padahal Dewas sudah menunggu sejak Kamis (9/1).

“Malam itu juga Dewas memberi izin geledah dan sita komisioner KPU, padahal Dewas sudah menunggu datangnya permintaan izin pada Kamis (9/1),” ungkap Haris.

Haris menegaskan, pada prinsipnya Dewas tidak akan pernah menghambat kinerja KPK. Kendati demikian hingga kini belum tahu tempat mana saja yang akan digeledah KPK.

“Dewan Pengawas pada prinsipnya tidak akan menggung kinerja KPK,” tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu, agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc)

loading...

BACA JUGA

Senin, 27 Januari 2020 14:08

Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Akali Pajak, Harga Jadi Lebih Murah

Salah satu lapak di platform penjualan online itu langsung menarik…

Senin, 27 Januari 2020 13:53

Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Perketat Aturan hingga Intensifkan Patroli Laut

MODUS mengakali bea masuk merugikan penerimaan negara. Kasubdit Komunikasi dan…

Senin, 27 Januari 2020 12:42

Ancam Jemput Paksa Nurhadi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat panggilan untuk…

Senin, 27 Januari 2020 12:37

DPR Janji Transparan Bahas Omnibus Law

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang digagas pemerintah…

Senin, 27 Januari 2020 12:36

Revisi UU Pemilu, Kasus Wahyu Harus Jadi Patokan

JAKARTA– Revisi UU Pemilu yang akan dilakukan tahun ini diharapkan…

Minggu, 26 Januari 2020 11:41

Draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Bermasalah

JAKARTA– Selama ini, dalam survei Ease Doing Business (EODB) Indonesia,…

Minggu, 26 Januari 2020 11:29

Mahakarya WS. Rendra setelah 34 Tahun

JAKARTA – Karya monumental itu hidup kembali Sabtu malam (25/1).…

Sabtu, 25 Januari 2020 13:08

Di Hajatan Partai, Jokowi Pamerkan Konsep Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menayangkan sebuah video ibu kota baru…

Jumat, 24 Januari 2020 23:08

MUI Bantah Haramkan Netflix

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah mengeluarkan fatwa haram…

Jumat, 24 Januari 2020 23:02

Indeks Persepsi Korupsi Naik, Dewas: KPK Tetap Harus ’’Digonggongi’’

JAKARTA– Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penilaian indeks persepsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers