SENDAWAR–Dewan membentuk panitia khusus (pansus) dalam kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan sawit. Sejumlah fraksi di DPRD Kutai Barat menilai, perlu tim untuk mengetahui secara gamblang persoalan yang mengorbankan ribuan ikan mati di Sungai Piraq, Kecamatan Damai, November 2019 lalu.
Pembentukan pansus dipimpin Wakil Ketua DPRD Kubar Ahmad Syaiful yang dikemas dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, baru-baru ini. "Terus usut hingga tuntas masalah itu. Cari tahu penyebabnya hingga siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan," cetus Haji Acong, sapaan akrab Ahmad Syaiful, kepada awak media.
Persoalan tersebut sudah lama terjadi. Namun, tidak pernah digubris. Dia beranggapan, fungsi wakil rakyat memperjuangkan dan menyelesaikan masalah dan kebutuhan rakyat, bukan mengabaikan.
"Itu bukan kepentingan pribadi. Tapi untuk rakyat. Kalau ada perusahaan yang salah dibenahi. Kalau memang ada sanksi, pemerintah harus tegas. Jika dibiarkan, sampai kapan pun perusahaan merajalela. Seenaknya saja bikin ulah," tukasnya.
Politikus Golkar itu mengatakan, pencemaran lingkungan perlu diusut demi melindungi masyarakat daerah yang terkena dampak. “Saya berharap ke depan harus ada kerja sama antara pemerintah dan DPR, agar tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan teman-teman berpikir untuk kepentingan rakyat. Kita tidak menuduh perusahaan A perusahaan B yang salah,” tandasnya.
Senada, Yahya Marthan yang merupakan politikus Gerindra itu menyebut, pansus dibentuk tidak secara tiba-tiba. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. "Sudah hearing, kemudian pertemuan dengan provinsi. Jadi tidak ada salahnya ingin cari tahu lebih jauh,” ujar mantan Sekda itu.
Sidang yang berlangsung sekitar 20 menit berakhir dengan penetapan ketua pansus. Hasilnya, Potit menjadi ketua pansus dari Fraksi PDI Perjuangan. (rud/dra/k8)
