Pemerintah kota harus sungguh-sungguh menangani lokalisasi Manggar Sari. Sudah ada contoh yang bisa jadi acuan. Tak perlu jauh-jauh, cukup ke eks lokalisasi Dolly di Surabaya.
BALIKPAPAN- Menanggapi temuan HIV di Manggar Sari DPRD Balikpapan akan segera melakukan tindak lanjut dan berdiskusi bersama untuk penanganan masalah ini. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menegaskan, pemerintah kota harus tegas, dan tuntas menangani lokalisasi di Balikpapan Timur ini.
Menyangkut urusan ada delapan penghuninya yang disebut-sebut positif mengidap HIV, menurutnya harus ada identifikasi yang jelas.
“Apa memang warga Balikpapan atau migrasi dari kota lain. Jangan sampai kita spekulasi, apakah penyakit ini lahir di Balikpapan atau bawaan dari luar,” katanya.
Persoalan lokalisasi Manggar Sari, menurutnya sudah ke sekian kalinya dilakukan razia. Namun sayang tidak ada konsistensi dari Pemkot Balikpapan untuk tindak lanjut. Seharusnya pemerintah daerah bisa tegas menutup sepenuhnya lokalisasi di Balikpapan Timur tersebut. Saat berhasil menutup lokalisasi, langsung jadikan area itu beralih fungsi. Misalnya jadi tempat fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan tutup, lalu dibiarkan, dan malah berkembang lagi, tidak ada kelanjutan dan langkah konkret,” imbuhnya. Misalnya Pemkot Balikpapan bisa mencontoh Dolly di Surabaya. Di mana pemerintah daerah setempat membuat lokasi beralih fungsi.
“Kami dorong ketika tutup bangun sekolah, pasar induk, dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi meninggalkan kesan dan jejak di sana,” bebernya. Sementara untuk menangani masalah ini, dia menyarankan perlu dilakukan upaya represif dan preventif.
Ada pun represif, yakni bekerja sama dengan unsur muspida seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya. Mereka secara bersama melakukan penyisiran dari diskotek dan tempat hiburan yang ada di Kota Minyak. Selanjutnya melakukan kegiatan preventif, yakni pencegahan.
“Adakan sosialisasi, pendekatan ke mereka lewat edukasi keagamaan dan kesehatan, panduan agama. Saya yakin itu bukan keinginan mereka ada banyak faktor yang membuat itu,” tuturnya. Dalam menjalankan kegiatan preventif perlu kerja sama berbagai elemen masyarakat.
Namun yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga harus memberikan solusi agar pekerja seks komersial (PSK) meninggalkan ‘profesi’ itu. Contoh memberikan pekerjaan atau mencari sumber pendapatan dengan cara yang lain dan lebih terhormat.
“Kemudian memberikan tempat yang layak dan nyaman, saya yakin mereka mau keluar dari jeratan pekerjaan dan hidung belang,” katanya. Namun ini tugas bersama, termasuk tokoh agama yang harus mulai turun memberikan pendidikan agama.
Dia mengatakan, sejak awal DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menutup lokalisasi Manggar Sari. Bahkan tak hanya di sana, Sabaruddin yakin masih ada banyak tempat lain yang terselubung.
Di mana, mungkin jauh lebih besar potensinya pada mereka yang berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain. Itu tidak diketahui dan justru bisa lebih besar. Mereka yang jajan di berbagai tempat, dari satu pub ke pub lain. “Dinas kesehatan harus mengecek kesehatan mereka, meski belum terindentifikasi HIV. Jadi meminimalkan kejadian HIV di Balikpapan,” imbuhnya.
