MANAGED BY:
MINGGU
19 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 11 Januari 2020 11:45
Minta Pilkada Serentak Nasional 2024 Dikaji Ulang
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Wacana pilkada serentak nasional tahun 2024 dinilai tidak logis. Juga tidak adil bagi penyelenggara pemilu. Sebab saat yang bersamaan 2024 juga digelar pemilihan umum untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pilkada serentak nasional 2024 harus dikaji ulang. Sebab penyelenggara akan mendapat beban yang berlipat ganda. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan bisa berdampak pada kualitas pemilu. "Kami mendesak agar ini ditata ulang," kata Titi Anggraini dalam diskusi di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Diketahui, pilkada serentak nasional 2024 diatur dalam pasal 201 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa pilkada serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. "Kondisi ini jelas tidak ideal," ujar Titi. 

Salah satu yang memicu kekhawatiran adalah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Sehingga mengalami kekosongan pemimpin cukup lama sampai dua tahun. Salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Sambil menunggu gubernur definitif, kementerian dalam negeri (Kemendagri) menunjuk penjabat gubernur. Selain DKI Jakarta, kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Banten dan Aceh. "Kami khawatir pejabat Plt (pelaksana tugas, Red) tidak mampu mendukung tata kelola pemerintahan dengan maksimal," imbuhnya. 

Kondisi serupa juga menimpa kepala daerah yang masa jabatannya habis 2023. Pilkada tetap digelar serentak 2024. Itu meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. 

Nah agar efektif, lanjut Titi, pihaknya berharap pilkada di wilayah setempat tetap digelar di tahun yang sama dengan berakhirnya masa jabatan. Sehingga tidak menumpuk di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu. Dengan demikian, beban penyelenggara tidak menjadi besar. "Kami akan desak DPR untuk merevisi UU Pilkada," paparnya. 

Langkah lainnya, Perludem juga telah melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan, pihaknya mendesak MK untuk membatalka pasal 201 ayat (8). Sidang dengan agenda mendengar saksi ahli akan digelar Senin depan (13/1). 

Sementara itu, DPR tidak bisa memastikan untuk mengabulkan permintaan tersebut. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya memang punya agenda untuk merevisi UU Pilkada. Agenda tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). "Apakah poin revisi pasal 201 akan dilakukan, nanti tergantung komunikasi dengan fraksi-fraksi," kata Doli Kurnia. 

Disampaikan, revisi UU Pilkada akan difokuskan untuk penataan sistem kepemiluan. Sehingga UU Pemilu dan UU Partai Politik juga termasuk dalam proyeksi revisi di DPR. "Fokus kita adalah penyempurnaan sistem kepemiluan," ujar politisi Golkar itu. (mar)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:07
Jalinan Kedekatan Natuna dengan Negara-Negara Tetangga

Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers