MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 11 Januari 2020 11:23
Jepang Garap Proyek di Natuna
Penjagaan laut Natuna oleh Bakamla dan TNI.

PROKAL.CO, JAKARTA– Penguatan aktivitas ekonomi di Kepulauan Natuna menjadi fokus pemerintah. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu di Jakarta kemarin (10/1), Presiden Joko Widodo menawarkan kerja sama investasi di kawasan terluar Indonesia tersebut. ”Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna,” ujarnya di Istana Merdeka.

Menurut Jokowi, kontribusi Jepang dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna sudah sangat baik. Karena itu, Dia berharap, kerja sama bisa ditingkatkan. ”Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti,” imbuhnya. Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi menambahkan, kiprah Jepang di Natuna bukan hal baru.

Dalam pembangunan SKPT Natuna terdahulu, negara matahari terbit itu menyuntikkan dana hibah. Terkait tawaran kerja sama tahap kedua, Retno menyebut, menlu Jepang menunjukkan respons yang baik. ”Kita dengan Jepang hubungannya sangat intensif. Jadi, saya yakin bahwa setelah pembicaraan ini, akan ada tim teknis yang akan ke indonesia membahas," ujarnya.

Di tahap kedua, dana yang dikucurkan Jepang kemungkinan dalam bentuk investasi. Namun, wanita asal Semarang itu enggan merinci angkanya. Lantas, apa bentuk investasinya? Retno menyebut, sangat beragam. Selain infrastruktur, juga penguatan sumber daya manusia (SDM) terhadap nelayan maupun pariwisata. ”Termasuk mengenai pelatihan untuk instruktur diving dan sebagainya,” tutur dia.

Untuk teknisnya, Retno menyampaikan, akan dikaji lebih dalam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama perwakilan Jepang. Rencananya, akan ada pertemuan lanjutan ditingkat menteri guna menindaklanjuti pertemuan dengan Jokowi kemarin. Saat ditanya apakah penguatan peran Jepang di Natuna bertujuan untuk mem-back up dari rongrongan Tiongkok, dia enggan menanggapinya.

Retno berdalih, kerja sama sektor kelautan dengan Jepang tidak hanya hanya Natuna. ”Saya hanya bicara mengenai masalah penguatan perikanan di Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar, termasuk di Kepulauan Natuna," tuturnya. Usai pertemuan dengan presiden, menlu Jepang melanjutkan pembahasan dengan menlu RI di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Usai pertemuan, Retno menyebutkan bahwa mulai bulan depan, pihak Jepang akan memulai proyek pembenahan pelabuhan dan pasar ikan di pulau-pulau terluar Indonesia. Tak terkecuali Natuna. Dia pun menuturkan, khusus Natuna, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang pembangunan SKPT.

Selain itu, Jepang juga akan membantu pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, meningkatkan kapasitas nelayan, hingga pengembangan pariwisata. ”Indonesia mengharapkan agar SKPT fase kedua dapat ditindaklanjuti,” tuturnya. Menlu Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan, sebagai sesama negara maritim, pihaknya sepakat untuk saling mempromosikan kerja sama di bidang tersebut.

”Bulan ini kami mulai menjalankan kerjasama teknik dengan Bakamla,” ujarnya. Untuk kerja sama di bidang keamanan, kedua menlu juga setuju untuk mempercepat pertemuan 2+2 dengan melibatkan menteri pertahanan masing-masing negara. Isu soal coast guard dan pertukaran kesadaran domain maritim di kawasan Indo-Pasifik akan turut dibahas nantinya.

Belakangan, Natuna memang menjadi perhatian. Setelah masalah kapal ikan dan kapal Coast Guard Tiongkok, kini pemerintah tengah mengurus rencana pemberangkatan nelayan-nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyebut, persiapan terus dilakukan. ”Saya besok mau ke sana tanggal 15,” terang dia.

Sebelum berangkat ke Natuna, Kemenko Polhukam juga akan melaksanakan rapat bersama para nelayan di Jakarta. Rencananya rapat tersebut dilakukan Senin (13/1). Dalam rapat itu, bukan hanya nelayan dari Pantura yang diajak. nelayan dari Natuna juga ikut dilibatkan. Tujuannya untuk membahas teknis. ”Aturan yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP,” imbuh Mahfud.

Perhatian mengenai Natuna juga dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), patroli terus dilakukan. Di sisi lain, KPLP juga siap membantu nelayan yang akan diboyong ke laut Natuna.

Direktur KPLP Ahmad menyatakan bahwa selama ini ada satu kapal patroli kelas 1. Meski demikian, ada 39 kapal yang disiagakan. Kapal tersebut berasal dari lima Pangkalan Laut dan Pantai (PLP). Salah satunya dari Tanjung Perak, Jawa Timur. ”Kalau ada permintaan bisa dipindahkan,” tuturnya kemarin.

Menurut Ahmad, selama ini pihaknya selalu rutin untuk patroli. Ketika ada yang memasuki teritori Indonesia maka akan diminta keluar. Cara tidak selalu dengan kekerasan. Lebih diutamakan untuk memberi tahu dan menggiring hingga keluar wilayah Indonesia.

KPLP memang memiliki kewenangan hingga penyelidikan jika ada yang melanggar. ”Ada 9000 penyidik PNS (PPNS) yang dimiliki seluruh Indonesia,” tuturnya. Bahkan ada di tingkat syahbandar. Menurutnya ini membantu untuk melakukan penyelidikan. Jika yang dilanggar adalah administrasi maka berkas akan dikirim ke Mahkamah Pelayaran. Namun kalau yang dilakukan ada unsur pidana maka diserahkan kepada kepolisian.

Untuk mengamankan Natuna, Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya sudah diajak untuk rapat bersama. ”Rapat ini untuk pembagian tugas,” ungkapnya.

Lalu untuk persiapan adanya nelayan Pantura yang dikirim ke kawasan Natuna, KPLP siap mendukung. Salah satu bentuk dukungannya adalah terus menginformasikan situasi cuaca di kawasan tersebut. Infrastruktur dinilai cukup untuk mengatasi hal ini. ”Yang perlu diperhatikan itu cuaca di Natuna,” ungkapnya. (far/mia/lyn/syn/)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 10:45

YAELLAAA...!! Desember, Kunjungan Wisatawan di Kaltim Hanya 62 Orang

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat kunjungan wisatawan…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:20

PGRI dan MPR Minta Mapel Moral Pancasila Dihidupkan Lagi

JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional…

Jumat, 21 Februari 2020 14:55

Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam…

Jumat, 21 Februari 2020 14:49

Beach Club Pemilik Lab Daur Ulang Sampah, Hasilkan Kotak Sabun, Lilin, serta Batu Bata

Banyak beach club di Bali. Namun, baru Potato Head yang…

Jumat, 21 Februari 2020 14:46

Imbas Tol, Permukiman Banjir Lumpur

BALIKPAPAN – Proyek pembangunan tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) di…

Jumat, 21 Februari 2020 14:37

RUU Ciptaker Rawan Konflik Agraria, Masyarakat Rawan Kehilangan Tanah Atas Nama Bisnis

JAKARTA---Kesulitan pengadaan tanah adalah salah satu dasar dari dibuatnya UU…

Jumat, 21 Februari 2020 14:36

Komponen Cadangan TNI dari Masyarakat Sipil

JAKARTA– Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera merealisasikan pembentukan komponen cadangan atau…

Jumat, 21 Februari 2020 14:36

Komponen Cadangan TNI dari Masyarakat Sipil

JAKARTA– Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera merealisasikan pembentukan komponen cadangan atau…

Jumat, 21 Februari 2020 14:22

Pengakuan Tersangka Suap, Pejabat Tak Diberi Uang, Proyek Bakal “Diganggu”

SAMARINDA–Hartoyo tak menyangka akan besaran tuntutan yang dilayangkan komisi antirasuah…

Jumat, 21 Februari 2020 14:21

Bisik-Bisik Mainkan Syarat Lelang

PRAKTIK persekongkolan dalam tender pemerintah sebenarnya bisa dibongkar. Peserta lelang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers