MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 10 Januari 2020 14:49
KPK Diam Soal Perbedaan Nilai Proyek
Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA-- Kasus suap yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah masih dalam pendalaman KPK. Lembaga antirasuah itu sendiri belum memperbarui hasil temuan mereka terkait nilai proyek yang bermasalah di Kabupaten Sidoarjo. Padahal, terdapat perbedaan nilai dengan data di lapangan.

Nilai proyek yang tercatat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lebih besar daripada nilai yang diungkap KPK. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi pada satu, melainkan tiga proyek sekaligus. Ada yang selisihnya hanya berkisar ratusan juga seperti proyek Jalan Candi-Prasung yang selisih Rp 500 juta. Namun, ada pula yang fantastis seperti proyek wisma atlet. Perbedannya mencapai Rp 5,6 miliar antara LPSE dengan data KPK.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengakui KPK masih dalam proses penyidikan. Perbedaan itu sendiri belum terdeteksi sejauh ini. "Nanti mungkin di pendalaman penyidikan, karena ini masih panjang. Update saja," jelas Lili di Gedung Merah Putih Kamis malam (9/1).

Pendalaman ini sekaligus untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik serupa dengan nilai yang lebih besar pada proyek-proyek sebelumnya. Mengingat Saiful Ilah telah menjabat di kursi wakil bupati selama dua periode dan bupati selama dua periode. Artinya sudah 20 tahun. "Ini pasti kita akan tanyakan ke penyidik, apakah kemudian dikembangkan (ke periode kepemimpinan lama)," lanjutnya.

Saiful sendiri telah ditahan di Rutan KPK bersama pejabat pemkab lainnya. Sementara tersangka pemberi suap ditempatkan di Rutan Guntur. Sejauh ini, belum ada penetapan tersangka lanjutan menyusul pengungkapan suap untuk empat proyek tersebut. Peran Ghofur sebagai pemberi bisa berkembang untuk proyek-proyek lain yang sebelumnya juga dikerjakan untuk pemkab. "Belum tahu sampai ke sana," terang Lili.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada kemungkinan kasus ini untuk dibawa ke praperadilan. Meskipun KPK sebelumnya sudah menyampaikan bahwa penyadapan dilakukan sebelum kepemimpinan baru dan dewan pengawas belum terbentuk, tersangka nantinya bisa menggugat.

"Kami meyakini KPK ke depan akan menghadapi banyak gugatan praperadilan yang mempersoalkan proses penindakan karena hadirnya UU KPK yang baru ini," jelas peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (deb)


BACA JUGA

Jumat, 10 April 2020 13:07

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

JAKARTA- Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Nurdin Basirun divonis bersalah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:54

Tangani Pendemi Covid-19, Kawasan Perbatasan Punya Gugus Tugas Khusus

JAKARTA- Daerah perbatasan sebagai salah satu pintu masuk negara menjadi…

Jumat, 10 April 2020 12:49

200 Orang Jamaah Umrah dan Overstayer Dipulangkan Saudi

JAKARTA –Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:47

Saat Penyebaran Virus Covid-19, Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Menurun

JAKARTA— Pandemik virus Covid 19 berdampak pada penurunan kejahatan di…

Jumat, 10 April 2020 12:36
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Semangat Sembuh saat Ingat Masa Depan Anak

Merasa kurang nyaman menyebutkan identitas pribadinya, perempuan ini meminta namanya…

Jumat, 10 April 2020 12:34

Pandemi Corona, OPM Janji Menahan Diri, Minta TNI Tarik Pasukan Organik

JAKARTA - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menamai diri…

Jumat, 10 April 2020 12:32

Mendes Minta Kepala Daerah Proses Pengajuan Dana Desa Maksimal Seminggu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes…

Jumat, 10 April 2020 12:16

Pengadaan Barang Penanganan Covid-19 Boleh Swakelola

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengguna anggaran (PA) tidak…

Jumat, 10 April 2020 11:21
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Baru Diobati Sepuluh Hari setelah Merasakan Gejala

Ok ayi 10/4 FOTO EGA YG KEPALKAN TANGAN   Berada…

Jumat, 10 April 2020 00:19

Dampak Corona, Ketua Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Juga Beri Insentif ke Perusahaan Pers

JAKARTA- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers