Setor Pelicin agar Dapat Proyek Tiap Awal Tahun

- Jumat, 10 Januari 2020 | 11:44 WIB
Saiful Ilah tiba di gedung KPK.
Saiful Ilah tiba di gedung KPK.

Penangkapan Saiful Ilah oleh KPK pada Selasa petang (7/1) menguak fakta adanya setoran kepada bupati Sidoarjo tersebut. Setiap tahun kontraktor harus menyetorkan dana bagi kepala daerah. Uang itu digunakan sebagai jaminan agar penyedia mendapatkan proyek.

Seorang kontraktor yang namanya enggan disebutkan menuturkan, pemberian ”hadiah” kepada bupati itu merupakan hal yang lazim. Mayoritas penyedia melakukan cara tersebut. ”Setiap tahun seperti itu,” paparnya saat ditemui kemarin (8/1).

Uang diberikan kontraktor setiap awal tahun. Jumlahnya bervariasi, bergantung penyedia. Biasanya, dana itu diserahkan gabungan kontraktor. ”Patungan. Minimal lima kontraktor,” paparnya. Dengan cara patungan, nominal uang yang disetor agar kontraktor mendapatkan jatah proyek menjadi besar. ”Ibaratnya, ini pelicin,” lanjut dia.

Uang itu diserahkan kontraktor saat berkunjung ke Pendapa Delta Wibawa. Mereka biasanya berbincang santai dengan bupati. Setelah itu, meminta bantuan agar mendapatkan proyek.

Sumber Jawa Pos itu mengatakan, ada sejumlah kontraktor yang enggan menyetorkan anggaran. Alasannya, tidak cukup modal. Tentu, itu ada akibatnya. ”Setiap kali ikut tender tidak pernah menang,” jelasnya.

Meski kontraktor yang tidak memberikan uang memenangi tender, hal itu bisa direvisi. Dialihkan kepada mereka yang memberikan setoran.

Berkali-kali kecurangan itu dilaporkan ke pusat. Persisnya ke Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, tidak ada tanggapan. ”Seolah sudah ditutup,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang kontraktor yang terjaring OTT bersama bupati Sidoarjo adalah Ghofur. Berdasar informasi yang dihimpun, Ghofur sering memenangi tender besar. Contohnya, pembangunan Pasar Baru Porong. Nilainya Rp 19 miliar. Lalu, pembangunan Wisma Atlet Sidoarjo dengan anggaran mencapai Rp 14 miliar. Ada juga peningkatan jalan Candi–Prasung yang menelan anggaran Rp 22 miliar.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sulaksono mengakui bahwa proyek tersebut dikerjakan Ghofur. Namun, pihaknya tidak mengatur pemenang lelang. ”Karena seluruh tender masuk sistem,” ucapnya.

Menurut dia, proyek harus tetap berjalan meski kontraktor diamankan KPK. ”Pasar Porong dua minggu lagi selesai. Pembangunan harus terus berjalan,” katanya.

Di bagian lain, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh OPD. Mulai eselon II, petugas fungsional, camat, hingga lurah. Dia meminta seluruh PNS tetap bekerja. Menurut Cak Nur, pembangunan tidak berdampak. ”Semua berkomitmen melanjutkan pembangunan,” paparnya. (aph/c10/fal)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X