MANAGED BY:
KAMIS
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 09 Januari 2020 13:42
Ekonomi Kaltim Membaik tapi Pajak Tambang Bocor
Pada 2019, kondisi ekonomi Kaltim memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kaltim menjadi provinsi satu-satunya di Pulau Kalimantan yang perekonomiannya tumbuh positif.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Kaltim berulang tahun ke-63, Kamis (9/1). Banyak hal terjadi pada usia 62 tahun yang lalu. Paling menyeret perhatian publik, bahkan seluruh Indonesia, adalah ditunjuknya Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru pada Agustus 2019. Namun, di luar gegap gempita Kaltim menyambut IKN, masih ada persoalan kebocoran pendapatan sumber daya alam (SDA) yang menghantui Benua Etam.

Pada 2019, kondisi ekonomi Kaltim memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kaltim menjadi provinsi satu-satunya di Pulau Kalimantan yang perekonomiannya tumbuh positif. Bahkan, pada Triwulan III 2019 mencapai 6,89 persen. "Atau lebih tinggi dibanding capaian Triwulan III 2018 yang hanya 1,83 persen," kata Gubernur Kaltim Isran Noor di Gedung DPRD Kaltim, (8/1). Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,12 persen dari 222.390 penduduk miskin.

Kemudian, mencetak indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 75,83 atau peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan DI Jogjakarta. Sedangkan, tahun lalu jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan 0,03 persen. Dari 218.900 jiwa atau 6,03 persen pada Maret 2018, naik menjadi 222.390 jiwa atau 6,06 persen penduduk miskin pada September 2018. Diperkirakan, tahun ini ekonomi Kaltim makin bergeliat. Sebab, ada proyek strategis nasional (PSN) di Kaltim yang akan dimulai pembangunannya tahun ini.

Di antaranya, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di Samarinda dengan total anggaran hampir Rp 2 triliun. Kemudian, pembangunan Waduk Lambakan di Kabupaten Paser, dan jalan perbatasan sepanjang 280 kilometer yang meliputi Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bangun, Kecamatan Long Pahangai-Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). "Selain itu, PSN diarahkan untuk penyelesaian Bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara. Pembangunan Tol Samarinda-Bontang sepanjang 95 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp 11 triliun," sambungnya.

Selain itu, ada Jembatan Tol Balikpapan-Penajam, dan pembangunan Bendungan Sungai Wain untuk mengurangi beban Waduk Manggar dan Bendungan Teritip dalam menyuplai air baku di Balikpapan. Diharapkan, pembangunan ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti yang menjadi kritik dari Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Meskipun, pembangunan makin banyak, Pemprov Kaltim tak boleh lupa dengan kebutuhan dasar. Misal listrik, air, hingga perbaikan jalan-jalan yang rusak.

"Harus konsisten melakukan pembangunan. Dan pembangunannya bermanfaat untuk masyarakat," sebutnya.

Di antara tren positif perekonomian tersebut, cela masih ada. Isran mengakui, pengawasan yang lemah membuat sumber daya alam dikeruk habis-habisan, namun daerah tak dapat pemasukan yang sepadan. Kaltim pun diperkirakan merugi ratusan miliar. Hal ini sudah dikaji oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Ada kelemahan dalam kontrol. Kita percaya mereka jujur semua," ungkap Isran. Padahal, risiko dicurangi ada karena lemahnya pengawasan. Ke depannya, Isran mengaku pihaknya akan mengetatkan pengawasan. SDA memang jadi sektor yang paling rentan dikorupsi. Tambang ilegal di Kaltim masih marak. Belum lagi perusahaan tambang yang resmi namun berbuat nakal. Sebagai provinsi kaya akan SDA, Kaltim pun tak lepas dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kegiatan pertambangan, korupsi terjadi secara masif. Tidak jarang menyandera kepentingan negara. Suap-menyuap, pemerasan terjadi hampir di setiap lini administrasi, perencanaan hingga pengendalian. Aset SDA tidak pernah dianggap kekayaan negara, nilainya dengan sengaja dimanipulasi, dikaburkan atau tidak dievaluasi.

Hal ini diungkapkan Dian Patria saat menyambangi Kaltim pada November lalu. Lelaki yang saat itu berstatus Kepala Satuan Tugas III Unit Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK mengatakan, KPK kerap menemukan kekurangan bayar pajak tambang.

KPK juga sering menemukan potensi penerimaan pajak yang hilang akibat administratif dan sistem perizinan yang buruk. Dari izin usaha pertambangan (IUP) yang terdaftar hanya, sedikit yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sisanya tidak teridentifikasi. “Namun, pelaksanaan izin tambang belum mengarah pada pembenahan izin lingkungan. Masih sebatas pemenuhan persyaratan secara administratif,” pungkasnya. (nyc/riz/k8)


BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 16:28

GILA..!! Bocah SD Tawuran di Lapangan Terbuka, Saling Serang dengan Senjata Tajam

SUKABUMI- Entah apa karena kebanyakan nonton film atau game kekerasan,…

Kamis, 27 Februari 2020 16:22

Arab Saudi Stop Izin Umrah dan Berkunjung, Indonesia Kena..!!

Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar 22…

Kamis, 27 Februari 2020 13:44

Lacak Bukti Percakapan, Sekjen PDIP Diperiksa KPK Lagi

JAKARTA– Indikasi keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto…

Kamis, 27 Februari 2020 13:21

Masjid Dibakar, Toko Dijarah, Bentrok Delhi Renggut 23 Nyawa

NEW DELHI– India mengulang sejarah kelam. Kerusuhan sektarian kembali terjadi…

Rabu, 26 Februari 2020 22:49

Kata Menteri Ini, Tiongkok Sampai Jepang Niat Bangun Bandara di IKN

JAKARTA- Pemerintah berencana membangun ibu kota negara dengan infrastruktur yang…

Rabu, 26 Februari 2020 22:42

Energi Ramah Lingkungan di IKN, Begini Konsepnya....

JAKARTA-  Ibu kota negara (IKN) mengadopsi konsep Green City atau…

Rabu, 26 Februari 2020 22:40

Menhub Bilang, Wajah IKN Baru Bakal Jadi Kiblat Kota Masa Depan Indonesia

JAKARTA- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur…

Rabu, 26 Februari 2020 22:37

IKN Tak Dipimpin Gubernur, Tapi Setingkat Menteri

JAKARTA-  Ibu kota negara (IKN) meski berada di dua kabupaten…

Rabu, 26 Februari 2020 18:10

Wagub Minta Tol Balsam Seksi I dan V Selesai Mei 2020

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akan meminta sejumlah…

Rabu, 26 Februari 2020 14:04

Istri Meninggal Pagi, Suami Menyusul Sore Harinya

Sempat Dikira Mabuk, Tinggalkan Enam Anak yang Masih Kecil ---…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers