Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar rapat gabungan, membahas tindak lanjut pencemaran Sungai Segah yang beberapa kali berubah warna.
TANJUNG REDEB–Rapat yang berlangsung Selasa (7/1), dipimpin Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, yang didampingi Wakil Ketua II Dewan Ahmad Rifai, dan Asisten I Setkab Berau Datu Kesuma. Termasuk dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Disampaikan Syarifatul, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyebut, perubahan itu merupakan fenomena. Namun, dalam rapat, dewan tak bersepakat disebut fenomena, melainkan pencemaran. Perubahan warna air Sungai Segah lantaran jebolnya water gate di KLK Group, sehingga menyebabkan ikan-ikan sungai mati karena tercemar dan lain sebagainya.
"Sehingga air mengandung asam seperti yang dijelaskan. Namun, itu tidak berlaku di sungai melainkan hanya di beberapa titik tertentu di lingkungan KLK Group," ujarnya.
Sementara itu, lanjut dia, dari beberapa hasil yang disampaikan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Segah, di beberapa titik terjadi penurunan pH air. Namun, dengan beberapa bahan kimia yang dicampurkan, mampu menormalkan kembali pH air, khususnya yang dikeluarkan untuk masyarakat. "Dari Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan air saat ini masih aman untuk dikonsumsi. Tapi, selain itu kami terus mengingat untuk jangka panjangnya bagi masyarakat yang meminum air harus dikaji lagi, ditakutkan ada bahan-bahan yang nantinya berdampak pada kesehatan masyarakat," terangnya.
Dari DPRD, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk merilis secara langsung yang menyebabkan pencemaran Sungai Segah berdasarkan hasil laboratorium dan kajian-kajian yang ada. "Sehingga jelas penyebabnya, yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemanggilan manajemen perusahaan yang berkaitan, seperti water gate desainnya diperbaiki kembali, itu salah satunya," tambah dia.
Jika belum diindahkan pihak perusahaan, dewan menggaransi bakal ada tindak lanjut. "Jadi, pemerintah juga harus tegas dengan aturan yang berlaku. Kalau sudah diingatkan dan tidak digubris, di situ terdapat undang-undang yang mengatur dapat menjerat mereka," tuturnya.
Pihaknya menginginkan kejadian itu tidak terulang. Karena ini dianggap merugikan masyarakat yang memanfaatkan air dari Sungai Segah.
"Makanya kami merekomendasikan ke pemerintah agar hal itu jangan sampai terulang kembali, dan sanksi juga harus jelas. Kami juga tak memungkiri investasi sawit juga berpengaruh dengan tenaga kerja di Kabupaten Berau yang sangat signifikan. Tapi jangan hanya mengambil keuntungan, dari sisi industri juga harus ramah lingkungan," sebutnya.
Kepala DLHK Berau Sujadi menambahkan, hari ini, pihaknya berencana mengumumkan hasil pengujian laboratorium, baik yang pihaknya lakukan dan hasil laboratorium independen yang ada di luar.
"Kami tidak menutupi. Tapi ada kepentingan yang lebih besar. Jika melakukan penutupan perusahaan, yang harus dipikirkan karyawan yang jumlahnya sekitar 5.000 orang, nasib mereka itu juga harus dipikirkan," bebernya.
Tegas Sujadi, DLHK murni bekerja. Pada dasarnya, masalah tersebut hanya kelalaian di kebun yang kurang pengawasan. Selama ini, DLHK tak memiliki kepentingan dengan perusahaan. "Jadi, 27 November sampelnya dibawa, Desember lalu hasilnya sudah keluar," pungkasnya. (*/oke/dra2/k8)
