JAKARTA– KPU berkejaran dengan waktu untuk memastikan e-rekap siap digunakan di Pilkada 2020. Kemarin (7/1), KPU menggelar simulasi pengisian formulir plano di TPS. Selain sebagai sarana latihan, simulasi itu juga untuk menentukan jenis formulir apa yang pas untuk pilkada 2020. Agar formulir itu mudah terbaca oleh sistem e-rekap.
Lembaran-lembaran dari tiga jenis formulir sejak pagi sitempel di tembok ruang rapat KPU. yakni, formulir Optical Character Recognition (OCR), Optical Mark Reader (OMR), serta gabungan OCR dan OMR. Sebagian lagi ditempel di papan yang diletakkan di halaman KPU di bawah kanopi. Itu untuk mengantisipasi kondisi TPS di dalam ruangan maupun di tenda.
Sejumlah petugas terlihat mengisi formulir setelah mendapatkan briefing dari tim teknis KPU. ’’Kali ini kami libatkan OB (office boy, pesuruh), cleaning service (petugas kebersihan), dan pamdal (pengamanan dalam),’’ terang Ketua KPU Arief Budiman.
Pihaknya sengaja menggunakan orang-orang yang tidak pernah bergelut secara teknis di kepemiluan. ’’Itu fungsinya untuk melihat metode pelatihan kami,’’ lanjutnya. Sebab, dalam praktiknya nanti, KPU akan melatih petugas KPPS dari berbagai daerah. Yang tentu saja kemampuan maupun latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Nantinya, pelatihan KPPS juga akan menggunakan model simulasi agar lebih cepat dimengerti.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting menuturkan, ada beberapa hal yang ingin diketahui KPU lewat simulasi tersebut. Pertama adalah, dari tiga jenis formulir itu, mana yang paling cocok untuk e-rekap. Kemudian, tingkat kecerahan foto yang bisa terbaca oleh sistem. Juga, spesifikasi minimal kamera yang bisa digunakan memotret hasil penghitungan suara. sistemnya sendiri saat ini juga masih dalam tahap pengembangan oleh tim dari ITB.
Formulir OCR adalah yang selama ini digunakan dalam penghitungan suara manual. Ada kolom untuk mengisi perolehan suara satu persatu. Kemudian kolom jumlah suara. Sementara untuk OMR, hasil penjumlahan itu dituangkan dalam kolom bundar yang mirip pengisian nomor peserta ujian. Bila paslon A mendapat suara 185 misalnya, maka yang dihitamkan adalah kolom angka 1, 8, dan 3.
Setelah difoto, hasilnya kemudian dikirim ke server KPU di Jakarta. hasil penghitungan suara dari seluruh daerah ditampung dan ditabulasi di Jakarta. Tidak lagi di kecamatan, Kabupaten, atau provinsi. ’’Memang dibuat terpusat agar kami mudah mengontrolnya,’’ tutur Evi. Dia meyakinkan bahwa server tersebut mampu mengerjakan data dari seluruh daerah.
Ke depan, pola pengisian formulir dipastikan berubah. ’’Pengisian data pemilih, surat suara, dan perolehan suara itu dalam bentuk plano,’’ terangnya. tujuannya untuk memudahkan petugas mengisi dan memotret. Sekaligis memudahkan sistem untuk membaca. Pada pemilu dan pilkada sebelumnya, formulir plano hanya digunakan untuk mencatat perolehan suara.
Dengan cara tersebut, nanti petugas KPPS tidak lagi memerlukan salinan C1. Karena salinan akan diberikan dalam bentuk digital pula. ’’Sehingga dari sisi teknis pekerjaan, mereka jauh lebih ringan,’’ lanjut mantan Komisioner KPU Provinsi Sumut itu. Yang masih tetap berbentuk HVS adalah formulir keberatan saksi.
Salah seorang peserta simulasi, Edi Mulyono, menyatakan bahwa dia bisa memahami briefing yang disampaikan KPU. Pengisian formulir juga relatif cepat. ’’Yang lama itu mengisi kolom yang garis-garis,’’ terang petugas pamdal KPU itu. Sempat ada kolom yang terlewat pula. Seharusnya satu kolom berisi lima garis, nyatanya tidak sampai lima.
Mereka juga dilatih memotret menggunakan kamera ponsel. Satu kertas plano itu harus tampak seluruhnya dari ujung ke ujung. Tidak boleh kurang. Justru lebih baik bila bingkainya sedikit dilebihkan dari garis terluar plano. Untuk meminimalisir potensi tidak terbaca sistem. (byu)
