Perihal pembebasan lahan tak kunjung menemui titik temu. Padahal, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan Pemkot Samarinda, 2019 lalu. Kata mufakat pun tidak segera ditemukan. Walhasil, para siswa pun harus memakai air bekas kolam tambang dan sekolah mesti mengeluarkan kocek lebih dalam membiayai BBM untuk genset.
SAMARINDA–Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) SMP 38 Agus menerangkan, pihaknya hingga kini tak mendengar kabar terkait pembebasan lahan tersebut. Pasalnya, semenjak pembagian rapor pada 21 Desember 2019 portal yang menghalangi jalan masuk telah dibuka. “Itu bukan ranah saya dan sudah dibuka,” jelasnya, Senin (6/1).
Terkait masalah air dan listrik, pihak sekolah telah mendapatkan bantuan perbaikan sumur bor dari PDAM Tirta Kencana Samarinda. Pasalnya, sumur bor tersebut adalah bantuan dari perusahaan milik daerah sejak awal difungsikan sekolah tersebut.
Namun, Agus juga mengakui, sumur bor tersebut tidak akan bertahan lama. Sebab, murid yang berjumlah 407 orang belum lagi ditambah beberapa staf dan guru yang berjumlah 20 orang dapat dipastikan kurang untuk memenuhi kebutuhan warga SMP 38 tersebut. “Ya, kami juga masih menggunakan air bekas tambang itu. Sumur bor tersebut bisa bertahan berapa lama,” ungkapnya.
Sedang untuk aliran listrik. Pihaknya, masih menggunakan genset berkekuatan 4.500 watt. Dalam sehari, genset tersebut menghabiskan hingga 10 liter pertalite. Agus pun mengatakan, duit yang digunakan untuk membeli bahan bakar itu menggunakan dan bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) dan bantuan operasional sekolah daerah (bosda). “Kalau kurang tambah pakai uang sendiri atau sekolah. Tapi atas izin wali dan kepala sekolah,” ungkapnya.
Sebelum pergantian tahun, Agus sempat beberapa kali mengusahakan PLN dan PDAM dapat memberikan bantuan secara langsung. Namun, jawaban yang sama selalu didapatnya. Kedua perusahaan tersebut menunggu permasalahan lahan klir.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda Asli Nuryadin menambah, pihaknya berharap urusan lahan bisa diselesaikan. Jadi, bisa mendukung pembangunan jaringan PLN dan PDAM.
Sementara itu, saat ini penunjang listrik SMP 38 hanya menggunakan genset. Sehingga pihak sekolah harus menyiapkan anggaran tersendiri. "Ya untuk sementara tidak apa-apa. Gunakan saja dana bosnas atau bosda," singkatnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin mengatakan, anggaran pembebasan lahan tidak diajukan di APBD Murni 2020. Sehingga untuk meneruskan proyek pembebasan lahan tersebut harus menunggu APBD Perubahan 2020. Tapi, Sugeng tidak dapat memastikan, anggaran tersebut bakal disetujui nantinya. “Enggak yakin ada, tapi kalau ada pasti di APBD perubahan,” ungkapnya ragu. (*/eza/dns/k8)
