Jakarta Tetap Jantung Perekonomian RI, Waswas IKN Jadi “Kota Hantu”

- Senin, 6 Januari 2020 | 10:38 WIB

BALIKPAPAN – Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim dikhawatirkan bakal menjadi “Kota Hantu” pada akhir pekan. Indikasinya, IKN yang dibangun di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan semata. Sementara pusat perekonomian tetap di DKI Jakarta. 

Kekhawatiran itu berkaca dari pemindahan IKN yang sudah dilakukan oleh negara lain. Semisal Australia, Malaysia dan Brasil. Analisis itu disampaikan Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltara saat berkunjung ke Balikpapan akhir Desember 2019. Diungkapkan, saat akhir pekan, IKN baru yang berada di Canberra (Australia), Putra Jaya (Malaysia) maupun Brasilia (Brasil) bak “Kota Hantu” saat akhir pekan.

Orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut, akan kembali ke daerahnya untuk menikmati libur akhir pekan. Karena, ibu kota baru di tiga negara itu hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan semata. “Jangan sampai IKN baru (di Kaltim) nanti seperti ‘Kota Hantu’ di akhir pekan. Gedung tinggi-tinggi tapi tidak ada orangnya,” katanya. Politikus PDIP ini menyampaikan, proyek pemindahan IKN ke Kaltim adalah ujian peradaban. Karena Indonesia adalah negara terakhir di dunia yang sedang mempersiapkan IKN baru.

Sehingga perlu dipersiapkan secara matang. “Jadi (pemindahan IKN)  jangan jadi proyek yang biasa-biasa saja. Ini ujian peradaban. Bisa enggak, kita membangun lebih baik dari Candi Borobudur. Kan kira kira seperti itu, jadi jangan nanggung-nanggung,” pesannya. Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, jangan sampai ada ego sektoral dari kementerian atau lembaga saat tahapan pemindahan IKN nanti. Sehingga perlu kepemimpinan yang kuat untuk mengawal tahapan pemindahan IKN ke Kaltim. Yang menurut perencanaan pusat pemerintahan bakal beroperasi pada 2024 mendatang.

“Jangan sampai, nanti PLN gali kabel bawah tanah, habis itu Telkom lagi. Nah ‘kan kacau balau wajahnya Indonesia. Membangun IKN jangan main-main, ini bukan proyek yang biasa-biasa saja,” tegas Deddy. Selain itu, dia juga mengingatkan, pada tahapan pembangunan IKN nanti, agar pemerintah jangan terlalu bernafsu membangun proyek sana-sini. Pasalnya calon IKN baru memiliki fungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Bukan pusat industri.

Tak hanya itu, dirinya juga berharap pembangunan IKN nanti dapat menjadi stimulan mendorong gerak pembangunan di seluruh Kalimantan.

“Bukan hanya spesifik di Kaltim. Jadi harus dilihat satu kesatuan ekosistem di pulau Kalimantan,” terang dia. Sebelumnya, dalam keterangan resminya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, bukan hanya memindahkan kantor semata-mata. “Tapi lebih luas dari itu, perpindahan ibu kota menandai perubahan budaya, sistem kerja serta percepatan transformasi ekonomi,” sebut Jokowi.

Menanggapi hal itu, pengamat sosial-politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, kekhawatiran jika IKN baru bakal menjadi “Kota Hantu” di akhir pekan, bisa saja terjadi pada tahap awal pemindahan IKN. Di mana sarana dan prasarana yang ada di IKN baru nantinya masih belum dibangun selengkap di DKI Jakarta. Kondisi ini diperkirakan bakal terjadi dalam lima tahun pertama saat IKN baru mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan.

“Tetapi kebutuhan akan fasilitas dengan kemampuan untuk mengeluarkan biaya untuk menikmati fasilitas seperti di Jakarta pasti akan dipertimbangkan,” kata dia kepada Kaltim Post, Ahad (5/1).

Namun, fenomena demikian tidak akan berlangsung lama. Khususnya bagi PNS kementerian atau lembaga yang belum memiliki jabatan dan ditugaskan di IKN baru nanti. Sehingga, kota penyangga IKN, Balikpapan dan Samarinda bakal menjadi alternatif untuk menikmati akhir pekan. Tanpa harus pulang ke daerah asal.

“Tidak semua PNS memiliki kemampuan mobilitas tinggi seperti itu. Kecuali PNS yang memiliki jabatan tinggi. Kalau PNS yang tidak memiliki jabatan, lama kelamaan akan beradaptasi. Melakukan penghematan untuk bisa bertahan. Walaupun negara memberikan fasilitas yang tidak persis seperti yang didapatkan di Jakarta,” papar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul ini. (kip/riz/k18)

 

 

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X