BALIKPAPAN - Tak seperti daerah lain, gerakan bank sampah biasanya didorong oleh pemerintah daerah. Namun, Kota Minyak berbeda karena warga telah memiliki kesadaran untuk mengelola bank sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), total bank sampah di Balikpapan mencapai 107. Namun, yang aktif berkisar 70-an.
Kepala DLH Balikpapan Suryanto menjelaskan, sisa bank sampah saat ini ada yang mati suri. Namun, dia mengapresiasi tindakan warga yang sadar dan mau peduli pada lingkungan. “Kami bersyukur Balikpapan punya bank sampah yang inisiasi dari masyarakat, bukan dorongan dari pemerintah,” ucapnya.
Dia bercerita, berdasar hasil evaluasi, banyak bank sampah mati suri karena harga sampah fluktuatif. Akhirnya dibuat bank sampah induk yang bisa mengendalikan harga. Ketika harga di bawah standar, bank sampah induk yang mengambil. Namun, bank sampah induk juga terbatas karena baru hanya satu di Balikpapan.
Rencananya pemerintah daerah membangun satu bank sampah lagi agar mudah dalam pembinaan bank sampah lainnya. “Saat ini baru ada satu yang mencakup wilayah utara, timur, dan selatan Balikpapan,” katanya.
Rencananya satu bank sampah induk baru mengoordinasikan wilayah barat, tengah, dan kota. Nantinya dengan dua bank sampah induk, bisa lebih efektif lagi. “Target besarnya bisa ada bank sampah induk di setiap kecamatan. Ini nanti perlu pembinaan ke depan,” jelasnya.
Suryanto mengungkapkan, saat ini sudah ada bank sampah yang berjalan mandiri di Kota Hijau, Balikpapan Selatan. Di sana sudah melayani pembelian sembako dengan bank sampah. Artinya masyarakat sudah bisa menukarkan sampah yang terpilih dengan sembako. Agar membuat gerakan ini menjadi besar tentu merupakan PR bagi DLH.
“Kalau perlu nanti ada bantuan dari pemerintah untuk bank sampah, dalam hal ini tempat dan kelengkapan lainnya,” katanya. Walau APBD Balikpapan 2020 sudah ditetapkan, rencana ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Pemkot Balikpapan bisa saja menganggarkan bantuan untuk bank sampah dalam APBD Perubahan 2020.
Dengan bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah, cara ini bisa semakin mendorong bank sampah lain untuk semangat dan aktif kembali. Mengingat selama pembinaan masih terbatas mengandalkan bantuan cooperate social responsibility (CSR). (gel/kri/k16)