BALIKPAPAN-Bentuk pemerintahan di calon ibu kota negara (IKN) yang baru secara resmi belum ditetapkan. Namun, berdasarkan perencanaan yang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), calon IKN bakal menjadi daerah otonomi baru. Dipimpin seorang gubernur, yang nantinya ditunjuk pemerintah.
Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke lokasi calon IKN baru di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) pada 17 Desember 2019 lalu menyampaikan pembahasan mengenai bentuk wilayah administratif akan dilakukan bersama DPR RI.
Bentuk pemerintahan IKN baru bisa berbentuk provinsi yang dipimpin gubernur. Bisa pula dalam bentuk wilayah administratif kota yang dipimpin wali kota. “Beberapa alternatif ini segera dirumuskan antara pemerintah dengan DPR,” kata dia.
Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman mengatakan, bentuk pemerintahan di calon IKN baru akan dituangkan dalam undang-undang (UU). Namun, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) itu masih belum dilakukan antara pemerintah dan DPR RI.
Di mana IKN baru nanti, akan menjadi provinsi sendiri atau tetap bergabung dengan wilayah Kaltim. “Provinsi baru atau tetap bergabung dengan Kaltim, tetap menguntungkan,” kata dia kepada Kaltim Post, kemarin (1/1).
Sarjana perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu menyimulasikan bentuk pemerintahan yang ada di IKN baru nanti. Jika nantinya, menjadi provinsi baru akan lebih mudah dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)-nya.
Namun, jika tetap masuk wilayah Kaltim, maka memerlukan tahapan yang cukup panjang untuk merevisi RTRW. Di mana perlu ada pembahasan di tingkat kabupaten/kota, yakni PPU dan Paser. Lalu melakukan sinkronisasi di tingkat Kaltim. Untuk dievaluasi kembali. “Tentunya ada DPRD yang dilibatkan dalam penyusunan perda (peraturan daerah) untuk revisi RTRW itu,” katanya.
Meski demikian, pemindahan IKN ke Kaltim justru membawa keuntungan yang sangat besar. Dampaknya secara langsung terhadap infrastruktur Kaltim. Selain itu, akan membuat industri di kota penyangga ibu kota bakal berkembang pesat.
Bila nantinya IKN baru menjadi provinsi sendiri, maka akan membuat Kaltim seperti Jawa Barat. Yang mengelilingi DKI Jakarta sebagai provinsi tersendiri. “Jika demikian, industri di Kaltim akan semakin berkembang. Bandingkan saja seperti Jawa Barat yang menopang keberadaan DKI Jakarta,” ujar dia.
Menukil dari laman https://kemenperin.go.id/, ada 29 kawasan industri di Jawa Barat yang mengelilingi DKI Jakarta saat ini. Di mana ada delapan kawasan industri di Kabupaten Bekasi, lalu satu kawasan industri di Kabupaten Bogor, 11 kawasan industri di Kabupaten Karawang, dua kawasan industri di Kabupaten Purwakarta, empat kawasan industri di Kabupaten Subang, satu kawasan industri di Kabupaten Sumedang, dan dua kawasan industri di Kota Bekasi.
“Jadi nantinya seperti itu. Kabupaten/kota penyangga IKN bisa dikembangkan menjadi kawasan industri seperti yang ada di Jawa Barat,” kata Master of Science Real Estate Development & Investment University of Greenwich London itu.
Mengutip dari laman https://bappedakaltim.com/ ada delapan kawasan industri yang tengah dikembangkan berdasarkan pendekatan klaster. Yaitu Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kawasan Industri Buluminung di PPU, kemudian Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Samarinda, Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Bontang, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy di Kutim.
Ada pula, Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan di Berau, Kawasan Industri Pertanian di PPU, Paser, Kukar dan Kubar, serta Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu. Namun saat ini, yang terdata di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ada dua kawasan industri yang telah berjalan. Yakni Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kaltim Industrial Estate di Bontang.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Maju Airlangga Hartarto pernah mengatakan kawasan industri yang telah terbangun di Kaltim diharapkan bisa menjadi pendukung pengembangan calon IKN baru.
