Dipilih Presiden Jokowi sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru, bukan berarti Samboja langsung terhindar dari persoalan lingkungan. Aktivitas tambang batu bara terang-terangan di dekat fasilitas publik.
TENGGARONG–Waktu menunjukkan pukul 15.07 Wita. Senin (30/12), sebuah truk kontainer berwarna ungu, parkir menghadap jalan. Buritan truk yang mengangkut kotak kontainer terlihat terbuka. Sekitar tujuh orang pekerja terlihat memindahkan batu bara yang terbungkus karung ke dalam kontainer. Satu orang lainnya, terlihat tertidur pulas di bangku sopir.
Lokasinya berada persis di bahu jalan Kelurahan Ambarawang Darat. Sekitar 500 meter dari gerbang Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam Mulawarman. Aktivitas penumpukan batu bara di bahu jalan semacam ini pun berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dari badan jalan, lokasi penumpukan batu bara hanya terhalang pagar seng ala kadarnya. Tak ada jaring penangkap debu atau yang biasa digunakan pihak perusahaan, sebagai antisipasi debu batu bara yang beterbangan. Selain itu, para pekerja tampak tak menggunakan peralatan dan pakaian safety, sebagaimana standar perusahaan tambang.
Dalam aturan itu, disebutkan jika aktivitas tambang minimal 500 meter dari permukiman warga atau fasilitas umum lainnya. Sedangkan lokasi penumpukan batu bara tersebut diperkirakan berada kurang dari 100 meter dari badan jalan. Potensi debu batu bara, serta lalu-lalang truk pun mengancam kenyamanan warga yang bermukim.
Lokasinya yang berada di lintasan jalan poros tersebut, seolah membuat pihak penanggung jawab stockpile tak khawatir mendapat protes warga. Terlebih jika benar penumpukan batu bara tersebut tak memiliki legalitas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kukar Alfian Noor pun memastikan keberadaan stockpile di pinggir jalan tak dibenarkan.
Jika penumpukan atau stockpile tersebut memiliki izin yang sah, pihaknya segera meminta dokumen izin lingkungan atau amdal pihak perusahaan. Namun, jika lokasi penumpukan tersebut adalah ilegal, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Kami akan menindaklanjuti dulu laporannya. Kalau memang itu ilegal, maka akan kami selesaikan. Tapi kalau ternyata legal, berarti ada dokumen lingkungannya. Ini yang akan kita periksa lebih lanjut,” ujarnya.
Alfian pun menegaskan, apapun itu bentuknya, jika aktivitas pertambangan tersebut adalah ilegal, pihaknya akan melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Yang pasti akan kami menindaklanjuti persoalan ini, untuk memastikan legal atau tidaknya,” tambah Alfian lagi.
Sementara itu, Camat Samboja Ahmad Nurkhalis menduga aktivitas penumpukan batu bara di lokasi tersebut sudah lama. Namun, dia tidak mengetahui persis posisi legalitas aktivitas penumpukan batu bara tersebut. Pasalnya, kata pengawasan batu bara bukan menjadi kewenangan pihak kecamatan.
Namun, pihaknya pun berinisiatif untuk melakukan pendataan terkait perusahaan tambang mana saja yang masih aktif dan beroperasi di wilayah Samboja. Hal itu untuk mengantisipasi dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Selain itu, pihaknya pernah melakukan pemadaman api di lokasi penumpukan batu bara di Ambarawang Darat tersebut. Namun, lagi-lagi dia mengaku tak mengetahui aktivitas penumpukan tersebut. “Makanya saya juga tidak memahami secara persis siapa itu yang punya. Pastinya mungkin pihak Dinas ESDM yang tahu,” ujar Nurkhalis.
Sementara itu diduga asal usul batu bara yang ditumpuk di stockpile di pinggir jalan itu tidak memiliki izin. Potensi kerugian negara dari hilang royalti pun dinilai amat besar. (qi/rom/kri/k8)
