Oleh:
Bambang Irawan
Kepala Laboratorium Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Era Digital Pelayanan Publik dan Capaiannya di Kalimantan Timur.
Memasuki era revolusi industri 4.0, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk semakin adaptif dalam perkembangan zaman. Karenanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) telah mengeluarkan Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari pusat hingga ujung daerah terluar. Dengan adanya sistem yang terintegrasi akan menghasilkan efisiensi anggaran dan sinergisitas instansi pusat dan daerah semakin meningkat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagaimana dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur? Artikel melakukan evaluasi website sepuluh pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur sampai dengan Desember 2019.
Secara keseluruhan dimensi teknis website pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur telah menunjukkan kualitas yang cukup baik meskipun masih ada yang harus dibenahi terutama pada aspek accessibility dengan rata-rata 29 persen, kemudian variabel errors dan standards dengan rata-rata 11 persen kemudian variabel compatibility dengan rata-rata permasalahan sebesar 11 persen.
Pada variabel accessibility, mengindikasikan bahwa kualitas website pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur masih banyak yang belum menyediakan akses yang memadai bagi masyarakat. Menurut panduan yang termuat dalam WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), disebutkan bahwa halaman pada website harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan aksesibilitas khusus seperti orang-orang tua, orang dengan disabilitas dan lainnya. Tentu saja dengan hasil evaluasi pada masalah accessibility hal ini berarti bahwa sebagian masyarakat masih belum disediakan akses.
Jika dilihat lebih dalam, maka konsekuensi dari permasalahan ini perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, karena sejatinya website pemerintah dibangun dan dikembangkan melalui anggaran pemerintah daerah sehingga sudah semestinya terbuka dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak menghambat partisipasi masyarakat pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian pada variabel compatibility yakni terkait dengan performa website ketika dibuka dengan browser yang berbeda. Pada variabel ini rata-rata website memiliki performa yang cukup baik dengan rata-rata permasalahan paling rendah. Harus diapresiasi karena website bisa dibuka melalui berbagai browser, baik dari komputer meja, laptop, handphone dan perangkat lainnya.
Sedangkan pada variabel standart masih terdapat website yang mengalami permasalahan links yang tidak bisa terbuka. Cukup banyaknya broken links mengindikasikan bahwa beberapa informasi yang disediakan dalam website tidak bisa diakses atau gagal terbuka. Menghambat proses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Pengelola website perlu untuk memperhatikan permasalahan halaman-halaman pada website mereka yang belum sesuai dengan panduan standar yang ditetapkan oleh W3C (World Wide Web Consortium) . Panduan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa tampilan website memenuhi kriteria-kriteria teknis yang ditetapkan untuk memastikan bahwa website bisa memunculkan tampilan yang bagus dan tidak banyak menggunakan data yang tidak terkait.
Pada dimensi demokratis, secara keseluruhan website telah menunjukkan beberapa keunggulan terutama dilihat dari pemenuhan indikator-indikator penyediaan informasi dasar. Meskipun terlihat sepele, namun penyediaan informasi dasar pada website merupakan hal yang penting sebagai informasi awal bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait.
