Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sudah beroperasi. Jalan Tol Samarinda-Bontang jadi proyek selanjutnya. Patut dinanti.
SAMARINDA – Setelah Tol Balsam, Jalan Tol Samarinda-Bontang bakal dibangun. Pembangunan jalan bebas hambatan itu akan menjadi rangkaian koneksi Kaltim dan sudah masuk proyek strategis nasional (PSN). Diperkirakan, tahun depan pembangunan awal sudah dimulai. Diharapkan tak membebankan keuangan Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menginginkan skema pembiayaan Tol Samarinda-Bontang tidak menggunakan APBD. Pembangunan sepenuhnya ditangani investor atau melalui APBN.
“Saat ini ‘kan bolanya berada di pemerintah pusat. Ya, kita belajarlah dari pengalaman. Membangun jalan tol ini menguras energi, menguras keuangan daerah. Sedangkan, kita sampai hari ini, enggak tahu dari Tol Balsam, Kaltim akan kebagian royalti berapa. Sampai hari ini belum jelas,” beber politikus PKB itu.
Maka, Syafruddin menyebut, bila pembangunan Tol Samarinda – Bontang terealisasi, maka Pemprov Kaltim tidak perlu mengeluarkan anggaran. Entah untuk pembebasan lahan atau menyubsidi pembangunannya. Pemprov Kaltim cukup membantu jika ada kendala-kendala di lapangan. “Misal ada lahan pemprov yang memang itu digunakan untuk akses jalan tol. Baru di situ pemprov terlibat membantu. Begitu saja, tapi ini saran saya ya,” harap dia.
Syafruddin menambahkan, jalan tol merupakan fasilitas publik yang dikomersialkan. “Maka, kalau sesuatu yang dikomersialkan, enggak boleh dong dibangun dengan uang rakyat. Dengan sudah beroperasinya Jalan Tol Balsam, maka itu bisa menjadi modal investor membangun Tol Samarinda-Bontang,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi mengatakan, pembangunan tol adalah langkah bagus untuk koneksi Kaltim. Apalagi, sebelumnya diproyeksikan tol tak hanya tersambung hingga Bontang. Namun juga ke Kutai Timur.
Jadi, ucap dia, Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur akan terkoneksi dengan baik. Efek kedekatan infrastruktur akan menyebabkan proses transportasi lebih efektif dan efisien. Hal itu akan berefek pada tumbuhnya ekonomi dengan lebih baik. Saat ini, akses mungkin sudah ada. Tapi memerlukan waktu lama.
Untuk akses yang sudah ada, perjalanan darat dari Samarinda ke Sangatta, Kutai Timur memerlukan waktu sekitar empat jam. “Sementara harga produksi itu, sekitar 37 persennya merupakan biaya transportasi. Jika ada tol, harga pokok produksi bisa lebih murah,” bebernya.
Dengan kemudahan transportasi itu, maka bakal banyak multiplier effect. Harga produksi lebih murah, akan memancing investasi, dan lebih banyak produsen. Pembangunan infrastruktur, efeknya memang tak langsung terlihat dalam bulanan atau satu tahun. Tetapi, melalui proses.
Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu menuturkan, untuk membangun konektivitas Kaltim, sah saja jika menggunakan APBD Kaltim sebagai pancingan. Apalagi, saat ini APBD Kaltim yang di kisaran Rp 13 triliun dianggap memumpuni. Belum lagi, koneksi jalan tol nantinya akan menopang transportasi menuju ibu kota negara (IKN). Sehingga, akan didukung APBN.
Adapun Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut bahwa Jalan Tol Samarinda-Bontang sudah masuk dalam PSN. Sejak 2013, ruas itu direncanakan terkoneksi dengan Tol Balsam. Saat itu, diperkirakan biaya pembangunannya Rp 9,6 triliun di luar pembebasan lahan. Namun, karena adanya inflasi dan eskalasi harga material, biayanya membengkak menjadi Rp 11 triliun. Sedangkan tol itu memiliki panjang 94 kilometer. Pembangunannya, dimulai 2020. “Tinggal menunggu siapa (BUMN) yang ditunjuk,” kata Isran.
Dia belum bisa memastikan BUMN mana yang akan mengerjakan proyek tersebut. Namun, yang jelas BUMN mana yang akan mengerjakan, akan ditunjuk langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Karena sifatnya penugasan. Jadi, tanpa melalui lelang,” imbuhnya.
Sementara itu, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) saat ini telah mengelola Tol Balsam. Direktur Utama PT JBS STH Saragi mengatakan, jaringan jalan dan jalan tol kewenangan sepenuhnya di pemerintah, yakni Kementerian PUPR. Sedangkan pelaksanaan tender investasinya adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
