MANAGED BY:
RABU
15 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 18 Desember 2019 11:44
Jokowi Ancam Cabut IUP, Bagi Perusahaan yang Tak Mereklamasi Lubang Bekas Tambang
Presiden disambut Gubernur Isran Noor saat tiba di Bandara SAMS Sepinggan.

PROKAL.CO,

SEPAKU-Lubang bekas tambang di Kaltim menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Indonesia itu mengancam bakal mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang belum menuntaskan reklamasi. Termasuk yang berada di kawasan calon ibu kota negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Ancaman itu kembali disampaikan saat berkunjung ke kawasan calon IKN baru di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku kemarin (17/12). Dia kembali meminta kepada perusahaan pertambangan untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena reklamasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan pertambangan. “Hati-hati lho. Itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kami cabut itu (IUP),” ancam dia.

Menurutnya, sejak dulu kegiatan reklamasi wajib dilaksanakan. Terutama perusahaan yang memiliki konsesi pertambangan. Dengan menempatkan dana jaminan reklamasi melalui perbankan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku seluas 5.600 hektare. Di areal itu diklaimnya tidak ada konsesi pertambangan. Namun, pada kawasan pengembangan IKN keseluruhan seluas 256 ribu hektare masih ditemukan areal pertambangan. Termasuk yang berada di Kecamatan Samboja. “Areal pertambangan itu akan dijadikan hutan kembali,” kata pria berkumis itu.

Kemudian pada kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto di Samboja yang sebagian kawasannya telah mengalami alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan juga akan ditanami kembali. Sehingga di kawasan keseluruhan IKN akan menjadi hutan seutuhnya. “Yang mencerminkan Kalimantan sebenarnya,” terang Sofyan.

Mengenai lubang tambang yang berada di sekitar kawasan IKN menjadi kewajiban perusahaan pemilik IUP untuk menutup. Mereka memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap areal pertambangan yang sudah dieksploitasi.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 24 Juni 2020 20:44

Perempuan 48 Tahun di Paser Positif Corona Meninggal Dunia

SAMARINDA - Kasus meninggal dunia positif Corona (covid-19) di Kaltim…

Rabu, 24 Juni 2020 17:37

Kaltim Tertinggi di Kalimantan, Angka Pengangguran Meroket karena Corona

SAMARINDA- Akibat penyebaran virus corona (covid-19) di Kaltim, Dinas Tenaga…

Selasa, 23 Juni 2020 20:35

Kasus Covid-19 Tambah 9 di Balikpapan dan 3 di Berau, Total 447 di Kaltim

SAMARINDA - Kasus positif virus corona (covid-19) di Kalimantan Timur…

Selasa, 23 Juni 2020 13:05

Tiga Jam Tengah Malam Bersama Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh

Minggu (21/6) malam, manajemen Kaltim Post ngobrol santai bersama Ketua…

Selasa, 23 Juni 2020 13:05

PDIP Ingatkan Peta Politik Bisa Berubah

DARI Balikpapan, sejauh ini ada dua figur yang mencuat ke…

Selasa, 23 Juni 2020 13:04

Ngos-ngosan Usung Kader Sendiri

SAMARINDA–Manuver Demokrat dan Golkar menyambut Pilkada Samarinda masih terbilang landai.…

Senin, 22 Juni 2020 13:19

Balita di Balikpapan Positif Covid-19

SEMENTARA itu, masih terlalu dini untuk menilai apakah penularan Covid-19…

Senin, 22 Juni 2020 13:17

Heri Yulianto, Sembuh dari Stroke setelah Rutin Bersepeda

Dia mengaku sebagai gila sepeda. Rela bercapek ria menempuh ratusan…

Senin, 22 Juni 2020 12:41

Pilwali Samarinda, PDIP Belum Tentukan Sikap, PAN Resmi Usung Barkati-Darlis

SAMARINDA–Duet Barkati dan Darlis Pattalongi yang sudah mengantongi restu DPP…

Senin, 22 Juni 2020 12:39

Sering “Kecolongan” Pendatang lewat Pelabuhan

BALIKPAPAN- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Balikpapan masih mencari formulasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers