JAKARTA– Pemerintah masih berusaha membebaskan tiga orang WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sejak akhir September. Selasa (17/12), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengumpulkan pejabat terkait guna membahas strategi yang akan dilakukan. Mereka memastikan bakal melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan tiga WNI tersebut.
Menurut Mahfud, Indonesia tidak bekerja sendiri. Filipina dan Malaysia ikut ambil bagian. ”Penyanderaan tiga WNI oleh Abu Sayyaf bersentuhan dengan tiga negara yang berdaulat,” imbuhnya. Tiga WNI yang disandera merupakan pekerja di perusahaan berbendera Malaysia. Sedangkan Abu Sayyaf berbasis di Filipina. Sehingga kedua negara itu juga punya tanggung jawab membantu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Sejak kali pertama mendapat kabar tiga orang WNI bernama Samiun Maneu, Maharuydin Lunani, dan Muhammad Farhan diculik kemudian disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, pemerintah langsung mengambil langkah. Pasca rapat kemarin, Mahfud menyebutkan, langkah-langkah lanjutan akan diambil guna menyelematkan mereka. ”Melanjutkan langkah-langkah yang sudah diambil selama ini untuk tetap berusaha membebaskan tersandera,” ujarnya.
Mahfud memastikan, pemerintah akan sangat hati-hati. Sebab, tidak ingin ada satu pun korban dalam upaya menyelamatkan para sandera. ”Tanpa korban jiwa dan tanpa menodai kedaulatan negara kita maupun kedaulatan negara-negara yang bersangkutan,” bebernya. Secara spesifik, Mahfud menolak menyampaikan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil. Menurutnya, strategi yang disusun bersifat rahasia.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, pemerintah bersama TNI, Polri, BIN, dan instansi-instansi lainnya sudah sepakat dengan rencana yang disusun kemarin. Langkah tersebut, lanjut Mahfud, dilakukan secara bertahap. ”Tentu ini rahasia. Karena kalu dibuka, namanya itu bukan sebuah tindakan untuk pembebasan,” ujar dia. ”Pokoknya kami akan menyelamatkan (sandera) karena negara harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Belum diketahui pasti bagaimana kondisi tiga sandera asal Indonesia itu. Mahfud hanya menyampaikan bahwa mereka juga terus dipantau oleh tim intelijen. Apakah pemerintah memberi batasan waktu menginat kelompok Abu Sayyaf juga sudah meminta tebusan? Mahfud enggan bicara banyak terkait hal itu. ”Nanti lah, target itu kan sudah bagian dari rahasia,” jawab pria yang juga pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu.
Untuk memastikan upaya penyelamatan tiga WNI dari kelompok Abu Sayyaf, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipastikan terus berkomunikasi dengan otoritas di Filipina. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sambung Mahfud, masalah menyangkut tiga WNI itu juga dibahas. ”Tata penataan laut ini, nelayan-nelayan juga sudah dianalisis dan sebagainya,” ungkap Mahfud.
Dia mengakui, penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok Abu Sayyaf bukan yang pertama terjadi. Untuk itu, perlu juga dilakukan pencegahan supaya hal serupa tidak terulang lagi. ”Pokoknya semua sudah kita lakukan seperti layaknya sebuah negara yang memang punya kewajiban melindungi warganya,” beber dia. Lantas bagaimana dengan Koopssusgab TNI yang punya tugas menangani aksi teror di dalam maupun luar negeri?
Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi menyampaikan bahwa sampai kemarin belum ada permintaan dari pemerintah untuk mengerahkan pasukan yang ada di dalam Koopssusgab TNI. ”Sampai saat ini (kemarin siang) belum ada permintaan dan keputusan politik negara,” kata dia. Sebagai komando yang disiapkan untuk antiteror, dia memastikan Koopssusgab TNI siap digerakkan kapan pun. ”Siap dilibatkan dalam operasi bila ada permintaan dari negara serta ada keputusan politik di negara kita,” tegasnya. (syn/)
