MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 17 Desember 2019 13:51
WADOWWW...!! Ada 94 Lubang Bekas Tambang di Lokasi IKN

Pemindahan Ibu Kota Disebut Untungkan Pengusaha

Lubang tambang yang berada di sekitaran Samarinda. Untuk di lokasi dekat IKN, ada 94 lubang bekas tambang.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Selasa (17/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, sekaligus meninjau lokasi ibu kota negara (IKN) baru di kawasan Penajam Paser Utara (PPU). Kedatangan Jokowi menguatkan bahwa pembangunan IKN segera dimulai. Namun, tak semua bersukacita dengan dipindahnya IKN. Pasalnya, ada dugaan keberadaan IKN bakal mengancam lingkungan dan jadi cara upaya “cuci dosa” atas perusakan lingkungan yang sudah terjadi.

Sebuah draf hasil investigasi yang dipublikasikan bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Jatam Kaltim, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Walhi Kaltim mengemukakan apa yang terjadi di lahan tersebut.

Kembali ke awal Agustus lalu, Presiden Jokowi mengatakan akan memindahkan IKN baru di wilayah PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar) dengan luas 180.965 hektare. Kawasan itu dibagi tiga ring. Pada ring satu sebagai kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas 5.644 hektare.

Di ring dua yang merupakan kawasan IKN ada 42 ribu hektare. Terakhir, di ring tiga dengan luas 133.321 hektare, disebut sebagai kawasan perluasan IKN. Pemindahan itu pun menjadi megaproyek karena diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun. Belum termasuk Rp 118 triliun untuk pemindahan Mabes TNI. Besarnya biaya pemindahan itu tentu akan memberatkan APBN.

Namun, tak hanya perkara rupiah yang dihabiskan untuk pindah ibu kota dan potensi proyek-proyek yang ada. Pemindahan IKN juga berbicara soal kondisi tempat yang bakal dijadikan IKN.

Dari penelusuran Jatam Kaltim, ada 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN. Ada lima perusahaan yang paling banyak meninggalkan lubang tambang yaitu PT SP dengan 22 lubang, PT PMU 16 lubang, CV HI dengan 10 lubang, PT PI 9 lubang, dan CV AP 8 lubang.

“Perusahaan-perusahaan tersebut diduga akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah. Termasuk potensi ‘pemutihan’ lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi,” kata penyusun draf investigasi yang juga Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang.

Kaltim sebelum ditetapkan jadi IKN pun punya masalah lubang tambang yang sudah menewaskan 36 orang yang mayoritas adalah anak-anak. Ada 1.735 lubang tambang yang berhasil diidentifikasi Jatam Kaltim.

Persoalan lubang tambang pun tak pernah tuntas. Pengusaha tak melakukan reklamasi. Pasalnya, reklamasi dianggap mahal dan mengurangi keuntungan pengusaha. Jika kawasan tersebut diminta pemerintah, termasuk di dalamnya lubang tambang, maka pemerintah harus berpikir mengelola lubang tambang ini sendiri.

Di ring satu dan dua IKN, penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo. Lalu diikuti pengusaha-pengusaha lain yang terkait 158 konsesi tambang, sawit, hingga hutan.

Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai komisaris utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU) yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) seluas 173.395 hektare dan tepat berada di ring dua IKN.

Sukanto Tanoto adalah penguasa konsesi berikutnya di kawasan inti ibu kota negara. Ia memegang konsesi IUPHHK–HT PT International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT ITCI HM). Konsesi itu memiliki luas 161.127 hektare dan seluruh kawasan inti IKN atau ring satu seluas 5.644 hektare berada di lahan konsesi Sukanto Tanoto.

Jika pengusaha bisa dapat keuntungan masyarakat bisa saja buntung. Apalagi satwa. Masyarakat lokal punya risiko terpinggirkan jika sumber daya manusia (SDM) tak bisa bersaing.

Pembangunan secara masif akan menyebabkan hilangnya habitat satwa endemik seperti orangutan, bekantan, dan pesut yang habitatnya di Teluk Balikpapan. Pun begitu dengan 10 ribu nelayan yang menggantungkan ekonominya pada perairan Teluk Balikpapan.

Beberapa kali pemerintah mengatakan pula bahwa bakal menerapkan smart and green city dengan suplai energi terbarukan. Namun, pemerintah juga yang tetap memberikan ruang pada energi fosil. Salah satunya dengan terus bertambahnya jumlah penggunaan batu bara untuk keperluan dalam negeri.

Setiap tahun jumlah domestic market obligation (DMO) kian bertambah. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 berturut-turut adalah 76 juta ton, 86 juta ton, 91 juta ton, 97 juta ton, dan 115 juta ton.

Begitu juga dengan penggunaan energi batu bara di Kalimantan. Ada dua PLTU di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. “Untuk keperluan pasokan listrik ibu kota baru di Kaltim memerlukan 1.555 megawatt untuk keperluan 1,5 juta penduduk baru di ibu kota,” beber Rupang.

Dikatakan, pemindahan IKN wajib memerhatikan lingkungan. Bila tidak, Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto di Samboja, Kukar dan Hutan Lindung Sungai Wain serta Hutan Lindung Manggar di Balikpapan bakal terancam. Apalagi keberadaannya menjadi sumber air di sejumlah wilayah, yakni Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kukar wilayah pesisir khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, serta Kecamatan Loa Kulu dan Samarinda khususnya di bagian selatan.

Dalam kondisi normal saja, Balikpapan kerap dihadapkan dengan krisis ketersediaan air baku. Penyebabnya sumber air baku di Kota Minyak mengandalkan air tadah hujan.

Sementara itu, Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota yang mengomandoi proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim bakal segera terbentuk. Draf Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut sudah selesai.

“Sudah selesai, tinggal finishing,” kata Menteri/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa setelah rapat terbatas tentang pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (16/12). Terkait kapan disahkannya, dia tidak menyebutkan pasti. Namun dia menyebut dalam waktu dekat.

Sosok yang juga menjabat Plt Ketua Umum PPP itu menjelaskan, Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota akan menjadi lembaga setingkat kementerian. Dengan demikian, akan dipimpin kepala badan selevel menteri. Soal siapa sosok yang akan memimpin, Suharso menyebut masih tahap penjaringan.

“(Calonnya) tidak selamanya ASN dan tidak selamanya juga profesional. Sedang kami bahas calon-calonnya. Secepatnya kami pilih setelah perpres terbentuk,” ungkapnya saat ditanya soal kriteria calon kepala badan.

Dia menjelaskan, pemerintah sengaja membentuk badan khusus agar pembangunan bisa terkoordinasi dengan baik. Secara umum, kewenangannya memimpin mulai persiapan, pembangunan, hingga proses pemindahan ibu kota.

Terkait proses persiapannya pembangunan ibu kota, Suharso menyebut, pre-masterplannya sudah selesai dan mulai bergerak ke masterplan. Sebagaimana target awal, pada semester kedua 2020, infrastruktur dasar mulai dibangun dan groundbreaking pembangunan ibu kota dimulai pada 2021.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemindahan ibu kota tidak memindahkan kantor pemerintahan semata. Namun, juga menandai transformasi perubahan cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan ada perpindahan basis ekonomi. “Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah sistemnya sudah ter-install dengan baik,” ungkapnya.

Presiden meminta jajarannya untuk mempelajari dari pengalaman beberapa negara yang kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya. Transformasi ekonomi tidak terjadi. “Ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini jangan. Kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak,” imbuhnya.

Untuk itu, ibu kota harus dirancang menjadi smart city yang tersedia klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, klaster kesehatan, dan berbagai keperluan lainnya. Kemudian didukung dengan sistem transportasi yang modern dan pro lingkungan. (nyc/rom/k16)


BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 23:04

Hapus THR dan Gaji ke-13, Pemprov Tunggu Regulasi

TAK cuma pegawai perusahaan swasta, harap-harap cemas kini melanda para…

Selasa, 07 April 2020 23:00

Saatnya Mencegah Wabah dari Diri Sendiri

Virus corona sudah mewabah Indonesia sejak awal bulan lalu. Siapa…

Selasa, 07 April 2020 22:00

Pandemi Diprediksi Berakhir Juli

JAKARTA– Kapan pandemi Covid-19 ini berakhir? Bergantung intervensi pemerintah dan…

Selasa, 07 April 2020 20:01

Pasien Covid-19 di Kaltim yang Sembuh Bertambah 1

SAMARINDA - Pasien positif covid-19 yang sembuh di Kaltim bertambah…

Selasa, 07 April 2020 14:36

Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Dipangkas

SAMARINDA–Biaya penanganan wabah virus corona di Kaltim bakal habis-habisan. Persentasenya…

Selasa, 07 April 2020 14:21

Dibikin Senang agar Imun Terjaga

MUHAMMAD Wahib Herlambang. Dialah salah satu pasien pertama yang ditetapkan…

Selasa, 07 April 2020 14:12

APBN 2020 Fokus untuk Corona, IKN Bisa Ditunda

JAKARTA  – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa…

Selasa, 07 April 2020 13:22

14 ODP Dijemput untuk Dikarantina di Kutai Barat

Salah seorang ODP mengaku sedang sehat, tak merasakan gejala apapun.…

Selasa, 07 April 2020 12:57

Wagub Hadi Mulyadi : Bankeu 10 Kabupaten Kota se Kaltim Dipotong 25 Persen

SAMARINDA - Turunnya pendapatan pada APBD Kaltim tahun 2020 karena…

Selasa, 07 April 2020 12:05

Terimbas Covid-19, Belanja Negara Meningkat, Gaji Ke-13 dan THR PNS Dikaji Ulang

JAKARTA  – Pemerintah harus mencari solusi atas membengkaknya beban keuangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers