BALIKPAPAN–Tarik ulur rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) belum berakhir. Setelah polemik tinggi dan lokasi, muncul wacana agar pembangunannya di bawah laut. Pasalnya, jika dibangun di atas laut, dikhawatirkan mengganggu alur pelayaran di Teluk Balikpapan. Termasuk jalur penerbangan dari maupun menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
Usulan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo VI (Persero) Farid Padang kepada Kaltim Post pekan lalu. Menurut dia, jika jembatan tol dibangun di atas Teluk Balikpapan, membuat alur navigasi di Teluk Balikpapan tidak lurus. Pihaknya menemukan cekungan yang berbahaya untuk dibangun fondasi jembatan tol. Selain itu, keberadaan bentang jembatan sepanjang 12 kilometer akan menutupi alur perairan di Teluk Balikpapan.
Berdasar data Pelindo IV, pada alur perairan di Teluk Balikpapan ada 34 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Dengan ribuan kapal yang melintas. “Jika jembatan dibangun di sana (Teluk Balikpapan), TUKS akan mengalami waiting list yang lama dan antrean yang cukup panjang. Jadi, Pelindo mengusulkan dibikin jembatan di bawah laut,” kata dia.
Permasalahan lain yang dikhawatirkan pihaknya, jika jembatan tol Balikpapan-PPU tetap dibangun di atas Teluk Balikpapan, berpotensi menimbulkan kecelakaan di lautan. Dengan ketinggian jembatan di bawah 100 meter. Menurut dia, memang tidak disarankan membangun jembatan tol di atas Teluk Balikpapan. “Banyak permasalahan yang bisa terjadi kalau tetap dibangun. Bisa membuat traffic jam di laut dan di muka Balikpapan. Namun, yang paling parah memang di laut,” ungkap pria berjanggut ini.
Usulan lain yang disampaikan Pelindo IV saat pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov Kaltim belum lama ini, lokasi jembatan tol Balikpapan-PPU dipindah. Idealnya, sambung dia, didekatkan dengan Jembatan Pulau Balang, yang juga menghubungkan Balikpapan dengan PPU. “Masuknya bisa berdekatan dengan Pulau Balang. Namun, lebih bagus di satu rute karena bisa dibuat jalur kereta ke bandara,” imbuh Farid.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan dari proyek jembatan tol Balikpapan-PPU adalah manfaatnya. Dia menilai, jangan sampai jika tetap dipaksakan untuk dibangun di lokasi saat ini, yakni di Kawasan Melawai, Kelurahan Prapatan, Balikpapan, yang menghubungkan Kelurahan Nenang, PPU bakal membuat masalah yang cukup kompleks di kemudian hari. Sebab, dapat berdampak pula pada pengembangan pelabuhan yang direncanakan Pelindo VI, termasuk Terminal Peti Kemas Kariangau, hingga pembangunan pelabuhan baru.
Yakni Pelabuhan Kuala Samboja yang dekat dengan calon ibu kota negara (IKN) baru. Berbatasan dengan Kecamatan Samboja, Kukar dengan Kecamatan Sepaku, PPU. “Kalau saya bukan masalah proyeknya tapi kemanfaatannya. Jadi, jangan terburu-buru. Saya melihatnya saat ini, terlalu simpel. Hanya by project bukan melihat kemanfaatannya,” terangnya.
Berdasarkan usulan Farid tersebut, salah satu negara yang berhasil membangun jalan tol di bawah laut adalah Singapura. Negeri Singa Putih itu telah membangun jalan tol di bawah laut pada 2013. Biaya yang digelontorkan tak sedikit. Yakni SGD 4,3 miliar (dolar Singapura) atau setara Rp 39,8 triliun tahun itu. Tol pertama di Asia Tenggara itu memiliki panjang 5 kilometer. Yang menghubungkan jalan tol Kallang-Paya dan jalan tol East Coast Parkway dengan Ayer Rajah Expressway (AYE). Dengan panjang tunnel sekira 420 meter, yang dibuat khusus di bawah laut.
Usulan pemindahan lokasi jembatan tol Balikpapan-PPU sempat disampaikan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat berkunjung ke Balikpapan pekan lalu. Dia memastikan tidak akan meneruskan megaproyek tersebut. Sebab, kondisi perairan Teluk Balikpapan terlalu berisiko dengan lalu lintas pelayaran dan penerbangan. “Kalau (jembatan) terlalu rendah, kapal tidak bisa keluar masuk. Kalau terlalu tinggi, memengaruhi penerbangan,” ungkapnya.
Namun, pihaknya memastikan, jembatan nantinya tetap terkoneksi dengan Tol Balsam. Lanjut dia, kemungkinan jalur penghubung akan tembus di Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara. Terkait skema pembiayaan dan teknis proyek, Basuki menyebut, pihaknya masih mempelajari. “Yang jelas panjangnya hampir sama dengan (jembatan) Pulau Balang,” ujarnya. Untuk Jembatan Pulau Balang, pemerintah tetap akan mengawasi setiap progres pekerjaannya.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, dari hasil diskusi dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub, akan ada penyesuaian dengan pembangunan jembatan tol tersebut. Termasuk opsi terkait pembangunan jembatan tol tersebut. Apakah tetap dibangun di atas laut atau dibangun di bawah laut.
“Yang pasti akan di-review lagi. Kajiannya masih jalan nih. Apalagi masterplan-nya (IKN baru) belum mulai,” katanya. Dia menambahkan, kepastian pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU baru diketahui setelah desain hingga rencana induk pembangunan IKN baru di Kaltim sudah dinyatakan rampung. Termasuk biaya investasi yang dibutuhkan. (kip/riz/k16)
