JAKARTA – Indonesia dan Jepang terus menjalin kerja sama dalam pengembangan industri otomotif, termasuk mobil listrik (moblis). Kerja sama yang dijalin, antara lain, sharing kebijakan kendaraan listrik dan pengembangan industri baterai.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian Perindustrian serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang.
Harjanto menuturkan, dua negara saling berbagi mengenai standardisasi dan regulasi teknis yang diimplementasikan di dua negara. Salah satunya adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (biofuel). ’’Kami juga mendapatkan input dari mereka, khususnya untuk implementasi B30. Misalnya, mereka memberikan masukan tentang bagaimana mendapatkan fuel yang berkualitas lebih baik,’’ ujarnya akhir pekan lalu.
Menurut Harjanto, dua pihak juga membicarakan investasi dan insentif untuk pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, Indonesia dan Jepang telah lama menjadi mitra strategis dalam menjalin kerja sama ekonomi. Di sektor alat transportasi, Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia sampai triwulan III 2019 dengan nilai Rp 7,46 triliun.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyatakan bahwa Indonesia memang perlu bekerja sama dengan pihak lain yang sudah berhasil memasalkan kendaraan listrik di negaranya. Selain itu, kerja sama dengan Jepang disebut positif karena Jepang merupakan negara yang memiliki minat tinggi untuk berinvestasi di sektor otomotif Indonesia.
Kukuh menyebutkan bahwa Indonesia memiliki isu yang tak kalah penting untuk mengomersialkan kendaraan listrik, yaitu tingginya harga mobil listrik. ’’LCGC (mobil murah ramah lingkungan), contohnya, dalam 2 tahun, pangsa pasarnya meningkat sampai 23 persen. Saya rasa kalau mobil listrik harganya masih di atas Rp 800 juta, pangsa pasar mobil listrik ini paling hanya 0,8 persen,’’ tuturnya.
Selain faktor harga, daya beli masyarakat akan menjadi kunci untuk mendorong penjualan mobil listrik di Indonesia. Namun, tetap dibutuhkan waktu cukup lama agar pasar mobil listrik benar-benar berkembang. ’’Memang kuncinya adalah daya beli (harga). Di Inggris, contohnya, penyerapannya diperkirakan membutuhkan 10–15 tahun dengan catatan pertumbuhan ekonominya tumbuh terus,’’ ujarnya.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan bahwa pihaknya ditugaskan menyusun empat peraturan menteri perindustrian. Itu merupakan regulasi turunan Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
’’Aturan tersebut, antara lain, terkait roadmap industri kendaraan di dalam negeri serta fasilitasi tentang skema CKD, IKD dan part by part,’’ tuturnya. Dalam upaya mengakselerasi produksi kendaraan listrik, pemerintah menargetkan Indonesia mampu memproduksi baterai untuk kendaraan listrik pada 2022. ’’Sudah banyak investor yang komitmen ingin memproduksinya, termasuk bahan bakunya,’’ jelasnya.
Potensi industri otomotif di Indonesia saat ini ditopang 18 pabrikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang telah beroperasi dengan kapasitas produksi 2,26 juta unit per tahun dan 38 ribu tenaga kerja. Pada 2013 hingga 2018 produksi dan penjualan otomotif nasional telah mencapai rata-rata di atas 1,2 juta unit per tahun. (agf/c20/oki)
