MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 15 Desember 2019 21:04
WUIHH MAKIN ENAK..!! Tahun 2020, PNS Tak Perlu Ngantor

Uji Coba 1 Januari, Balikpapan Sudah Terapkan E-Office

ilustrasi

PROKAL.CO, Abdi negara bisa segera berkantor di mana saja. Pola perhitungan tunjangan bakal disesuaikan.

 

BALIKPAPAN – Posisi abdi negara tampaknya akan kian menggoda. Sebab, kerjanya bakal lebih lentur. Tak wajib ngantor. Memang masih sekadar wacana, tapi bisa segera terwujud. Prediksinya tahun depan. Pegawai negeri sipil (PNS) dimungkinkan menuntaskan pekerjaan saat di rumah. Atau warung kopi. Atau bahkan sembari liburan sekalipun.

Uji coba penerapan ASN tak wajib ngantor ini rencananya mulai 2020. Pelaksanaan yang dirumuskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)‎/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini diklaim Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli sudah dilakukan di lingkungan Pemkot Balikpapan. Melalui penerapan aplikasi e-office.

 

Tes CPNS yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Posisi abdi negara tampaknya akan kian menggoda. Sebab, kerjanya bakal lebih lentur. Tak wajib ngantor. Memang masih sekadar wacana, tapi bisa segera terwujud.

 

Aplikasi ini memungkinkan para pejabat yang ingin menandatangani dokumen tidak mesti di kantor. Cukup menggunakan tanda tangan elektronik meski sedang di rumah atau menjalankan tugas perjalanan dinas. Jadi, masih bisa memantau surat yang masuk.

“Saya sebulan tidak masuk kantor, enggak masalah. Saya bisa disposisi melalui e-Office. Sebab, semua by system yang didesain untuk itu. Kecuali dalam rapat, butuh kehadiran dan kebersamaan, baru diwajibkan hadir,” katanya.

Menurut mantan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkot Balikpapan itu, kebijakan tak perlu berkantor bagi aparatur sipil negara (ASN) tersebut kemungkinan tak berlaku bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Instansi yang berkaitan dengan pelayanan tetap diwajibkan masuk kantor.

Namun, bagi OPD yang sifatnya perencanaan bisa saja tak perlu ngantor. Cukup memanfaatkan aplikasi e-Office yang telah dikembangkan Pemkot Balikpapan.  “Kalau di tingkat pimpinan sudah bisa menggunakannya. Contohnya saya. Padahal merupakan generasi yang sudah out of date. Apalagi yang di bawah saya. Menurut saya, tidak masalah tidak masuk kantor,” jelas dia.

Masalah kehadiran dengan masuk kantor tersebut juga berpengaruh pada tunjangan yang diterima abdi negara. Saat ini Pemkot Balikpapan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS, indikatornya 30 persen berasal dari kedisiplinan yang dinilai kehadiran dan 70 persen berasal dari kinerja.

Dengan penerapan wacana ASN tak perlu berkantor nanti, regulasi mengenai pemberian tunjangan tersebut akan disesuaikan. Sebab, kehadiran bukan sesuatu yang dituntut dalam hal pemberian tunjangan. Kinerja yang menjadi indikator utama penilaian.

“Nanti bisa kami ubah sistemnya. Sekarang 70:30, nanti akan 100 persen kinerja, di mana pun dia bekerja yang penting memenuhi syarat kinerja akan dibayar (tunjangannya),” terang Fadli.

Wacana PNS tak perlu masuk kantor itu akan diujicobakan pada 1 Januari 2020. Rencananya, seribu abdi negara bekerja secara mobile. Layaknya perusahaan rintisan (start up). Tanpa batasan usia tertentu. Namun, dikhususkan bagi PNS berpangkat fungsional.

“Kerja itu lebih enak yang fleksibel kan. Nah, generasi-generasi alpha-beta ke depan juga akan dengan cara-cara seperti itu. Kenapa enggak kami akomodasi," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga masih merumuskan wacana tersebut. Namun, tahun depan dilakukan uji coba terhadap sistem baru tersebut. Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tujuh instansi yang akan dijadikan pilot project sistem kerja ini antara lain KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setiawan mengaku masih meminta masukan terkait pelaksanaan ini. Untuk pemerintah daerah ada 10 yang akan diuji coba. Yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banyuwangi.

Tujuh belas instansi tersebut akan dinilai melalui sistem penilaian kinerja ASN yang baru. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

“Jadi, kami bentuk tim kerja untuk optimalisasi guna mempercepat pelaksanaan di instansi yang ditunjuk sebagai pilot project. Kemudian pengawasannya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tandasnya. (kip/dwi/k16)


BACA JUGA

Rabu, 26 Februari 2020 10:24

Kerawanan Pilkada Didominasi Wilayah Timur

JAKARTA- Indonesia Timur nampaknya masih menjadi kawasan yang membutuhkan treatment…

Selasa, 25 Februari 2020 17:13

Cuma Sehari, Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Mobil Dinas Ketua KPU Samarinda

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda…

Selasa, 25 Februari 2020 15:25

Mahathir Jadi Pelaksana Tugas sampai PM Baru Terpilih

KUALA LUMPUR– Politik Malaysia meledak dalam 24 jam terakhir. Perdana…

Selasa, 25 Februari 2020 15:22

Di Kawasan Ini Diperbolehkan Bangun Pabrik Semen, Bagaimana Nasib Wisatanya...??

SAMARINDA –Draf rencana peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau…

Selasa, 25 Februari 2020 15:19

Main Aman di Musda Golkar, Hindari Konflik Antarkader, Pemilik Suara “Dikondisikan”

SAMARINDA–Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim tinggal menghitung hari. Rencananya, ajang…

Selasa, 25 Februari 2020 15:14

Tol Balsam Gratis sampai Lebaran

BALIKPAPAN–Tampaknya Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) bakal dilintasi secara gratis hingga libur…

Selasa, 25 Februari 2020 13:18

Tanpa Corona Batu Bara Sudah Susah

Pada awal 2020, Tiongkok yang menjadi tujuan utama ekspor Kaltim…

Selasa, 25 Februari 2020 11:47

PPU Banjir, Apakah Lokasi IKN Rawan Banjir Juga..?

JAKARTA- Salah satu kawasan yang hendak dijadikan lokasi ibu kota negara…

Selasa, 25 Februari 2020 11:41

WOW..!! Pembangunan Tol dan Mal Menjadi Incaran Swasta di Ibu Kota Baru

JAKARTA- Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi incaran…

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers