MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 15 Desember 2019 20:50
Progres Jalan Bontang - Samarinda dan Sangatta 95 Persen, Rampung Bulan Ini
Proyek pengerjaan jalan poros Bontang.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Proyek preservasi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta bakal rampung akhir Desember ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap berupaya menyelesaikan kegiatan yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) KPK pertengahan Oktober 2019 itu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dugaan suap yang melibatkan pejabat BPJN Wilayah XII Balikpapan dengan kontraktor pelaksana kegiatan tersebut tidak membuat kegiatan dihentikan. Pasalnya, kegiatan yang dikerjakan Oktober 2018 itu akan memasuki masa akhir kontrak pada Desember 2019.

“Jadi, masalah hukum tetap jalan. Kegiatan fisik tetap jalan,” kata dia kepada Kaltim Post saat berkunjung ke Balikpapan, pekan lalu.

Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan Budiamin menambahkan, kegiatan preservasi jalan senilai Rp 155 miliar itu hampir rampung. Progres pemeliharaan jalan trans Kaltim yang dibiayai dengan skema tahun jamak (multiyears contract) tersebut sudah mencapai 95 persen. Ditargetkan selesai sepenuhnya akhir Desember 2019.

“Proyeknya tetap dilanjutkan karena sudah mau selesai tahun ini,” kata dia singkat.

Sebelumnya, beberapa pihak menilai, Kementerian PUPR sebaiknya melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Harlis Tata Tahta (HTT). Sebab, tersandung dugaan suap untuk memenangkan lelang kegiatan tersebut. Sanksi pemutusan kontrak itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Pasca-OTT yang dilakukan KPK, pihak yang berkontrak dinyatakan cacat hukum. Tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak karena sedang tersandung masalah hukum,” kata pengamat jasa konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi.

Setelah itu, kegiatan bisa dilanjutkan dengan penyedia jasa baru. Kontraktor sebelumnya dinilai tidak boleh melanjutkan kegiatan karena sedang bermasalah hukum. Penunjukan penyedia jasa selanjutnya berasal dari pemenang lelang cadangan. Jika tidak ada, bisa ditunjuk penyedia jasa yang dianggap mampu. Yang diutamakan berasal dari peserta lelang kegiatan tersebut.

“Tapi yang didahulukan adalah penyedia yang dinyatakan sebagai (pemenang) cadangan. Atau urutan kedua setelah pemenang lelang yang lalu. Prosedurnya seperti itu,” jelas mantan ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim itu.

Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah juga menilai, kegiatan pemeliharaan yang tersandung dugaan suap tersebut sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Alasannya memberi ruang bagi KPK menelusuri keterlibatan pihak lain.

“Kalau proyek masih diteruskan, dikhawatirkan barang bukti hilang. Namun, kalau kegiatan itu di luar dari anggaran pengerjaan jalan, tetap bisa dilanjutkan pengerjaannya,” terang dia. 

Dugaan suap pada kegiatan preservasi jalan Samarinda, Bontang, dan Sangatta tersebut melibatkan Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan sebelumnya Refly Ruddy Tangkere. Lalu Andi Tejo Sukmono selaku PPK di BPJN Wilayah XII-Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Kaltim dan Direktur Utama (Dirut) PT Harlis Tata Tahta (HTT) Hartoyo.

Dalam proses pengadaan hingga memenangkan tender, Hartoyo diduga menjanjikan biaya komitmen ikat janji kepada Refly Rudy Tangkere dan Andi Tejo Sukmono selaku PPK. Besaran commitment fee diduga 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

Keduanya diduga menerima setoran uang setiap bulan dari Hartoyo. Dalam bentuk tunai maupun transfer. Refly Ruddy diduga menerima uang tunai delapan kali dengan jumlah Rp 2,1 miliar. Besaran masing-masing Rp 200–300 juta.

 

AJUKAN PRAPERADILAN

Upaya praperadilan akhirnya ditempuh Direktur PT Harlis Tata Tahta Hartoyo. Upaya hukum itu dilakukan setelah sebulan lebih pengumuman tersangka. Atas dugaan gratifikasi pada proyek preservasi jalan Samarinda, Bontang, dan Sangatta yang terjaring OTT KPK pada 15 Oktober 2019.

Permohonan praperadilan Hartoyo diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dasarnya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dengan termohon KPK, dalam hal ini pimpinan KPK.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Permohonan praperadilan Hartoyo melalui kuasa hukumnya pada 22 November 2019. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor 144/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Dalam permohonannya, Hartoyo meminta hakim tunggal praperadilan menyatakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nomor Sprin.Dik.136/DIK.00/01/10/2019 dan surat perintah penahanan bernomor Sprin.Han/129/DIK.01.03/01/10/2019 yang diterbitkan oleh KPK tidak sah. Dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu, penetapan Hartoyo sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Selain itu, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon,” isi permohonan praperadilan Hartoyo.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut terkait sidang perdana praperadilan yang diajukan Hartoyo. Sejak didaftarkan tiga pekan lalu, belum ditetapkan jadwal sidang yang akan dijalaninya. Begitupun dengan hakim tunggal yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan praperadilan itu juga belum ditampilkan pada laman SIPP PN Jakarta Selatan. (kip/dwi/k16)

 

 


BACA JUGA

Rabu, 26 Februari 2020 13:39

Penyelamat Peserta Susur Sungai Sempor Dapat Penghargaan, Sumbangkan Uang Apresiasi untuk Masjid

Sudarwanto dan Sudiro adalah dua sosok yang punya peran besar…

Rabu, 26 Februari 2020 10:24

Kerawanan Pilkada Didominasi Wilayah Timur

JAKARTA- Indonesia Timur nampaknya masih menjadi kawasan yang membutuhkan treatment…

Selasa, 25 Februari 2020 17:13

Cuma Sehari, Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Mobil Dinas Ketua KPU Samarinda

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda…

Selasa, 25 Februari 2020 15:25

Mahathir Jadi Pelaksana Tugas sampai PM Baru Terpilih

KUALA LUMPUR– Politik Malaysia meledak dalam 24 jam terakhir. Perdana…

Selasa, 25 Februari 2020 15:22

Di Kawasan Ini Diperbolehkan Bangun Pabrik Semen, Bagaimana Nasib Wisatanya...??

SAMARINDA –Draf rencana peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau…

Selasa, 25 Februari 2020 15:19

Main Aman di Musda Golkar, Hindari Konflik Antarkader, Pemilik Suara “Dikondisikan”

SAMARINDA–Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim tinggal menghitung hari. Rencananya, ajang…

Selasa, 25 Februari 2020 15:14

Tol Balsam Gratis sampai Lebaran

BALIKPAPAN–Tampaknya Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) bakal dilintasi secara gratis hingga libur…

Selasa, 25 Februari 2020 13:18

Tanpa Corona Batu Bara Sudah Susah

Pada awal 2020, Tiongkok yang menjadi tujuan utama ekspor Kaltim…

Selasa, 25 Februari 2020 11:47

PPU Banjir, Apakah Lokasi IKN Rawan Banjir Juga..?

JAKARTA- Salah satu kawasan yang hendak dijadikan lokasi ibu kota negara…

Selasa, 25 Februari 2020 11:41

WOW..!! Pembangunan Tol dan Mal Menjadi Incaran Swasta di Ibu Kota Baru

JAKARTA- Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers