SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa (17/12). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan secara langsung meresmikan tol pertama di Kalimantan ini. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi kepada Kaltim Post (13/12).
"Tanggal 17 (Desember), diresmikan segmen 2, 3, dan 4. Presiden (Joko Widodo) dijadwalkan yang bakal meresmikan," ungkapnya. Diketahui, proyek tol Balikpapan-Samarinda terbagi dalam lima seksi. Seksi II, III, dan IV sepanjang 66,235 kilometer yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda telah selesai pengerjaannya.
Seksi II terdiri atas ruas Samboja–Muara Jawa (Kukar) sepanjang 30,975 kilometer. Lalu Seksi III ruas Muara Jawa (Kukar)–Palaran (Samarinda) sepanjang 17,3 kilometer. Selanjutnya, Seksi IV yang membentang dari Palaran–Jembatan Mahkota II (Samarinda) sepanjang 17,55 kilometer. Sementara Seksi I dan V dengan total panjang 33,115 kilometer ini masih terus dikebut pengerjaannya.
Kendala di seksi I yakni kontur jalan yang belum keras. Sebab, lokasi trase sebelumnya adalah tanah rawa. Sementara di Seksi V, pada beberapa titik masih rawan longsor, sehingga perlu penanganan khusus. Seksi I yang merupakan ruas Km 13 (Balikpapan)–Samboja (Kukar) memiliki panjang 22,025 kilometer.
Dibangun menggunakan APBD Kaltim sekira Rp 1,3 triliun. Adapun Seksi V ruas Sepinggan–Km 13 (Balikpapan) panjangnya 11,5 kilometer dibiayai menggunakan APBN dan pinjaman dari Pemerintah Tiongkok sebesar Rp 848,5 miliar.
Selain meresmikan operasional segmen 2, 3, dan 4 proyek Tol Balsam, Presiden Jokowi juga berencana meninjau lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kepada awak media di Istana Negara kemarin, kata Jokowi, akan meninjau langsung titik mana yang akan dipakai untuk klaster pemerintahan di IKN baru.
"Ini kan banyak klaster, ada pemerintahan, klaster kesehatan, klaster inovasi, yang pertama kali harus ditentukan adalah titik klaster pemerintahan," katanya. Diketahui, IKN baru memang dirancang dengan sistem klaster. Di klaster pemerintahan, nantinya dibangun Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian.
"Titik pertama yang harus ditentukan titik klaster pemerintahan. Artinya, Istana ada di situ, kementerian-kementerian ada di situ. Ini penting," jelasnya. Nantinya, dia mengajak arsitek perancang ibu kota dan urban planner ke ibu kota negara baru. Setelah itu, pemerintah baru menentukan standar lokasi klaster pemerintahan.
Kawasan IKN meliputi sejumlah zona. Pertama, desain Kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dengan luas area 2.000–6.000 hektare. Kedua, kawasan IKN dengan luas area sekitar 40 ribu hektare. Ketiga, kawasan perluasan ibu kota negara dengan luas total area hingga 180 ribu hektare.
Sesuai linimasa pelaksanaan pemindahan IKN, pada 2020 akan dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan. Pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan detailed engineering design (DED) kawasan, dan groundbreaking pembangunan IKN baru.
Selanjutnya, pada periode 2022–2024 dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN. Dengan demikian, diharapkan awal 2024, proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru sudah dapat mulai dilaksanakan. (nyc/riz2/k16)
