MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 15 Desember 2019 09:42
Mesti Ada Pengganti UN yang Berstandar
lustrasi

PROKAL.CO, SAMARINDA–Rencana penghapusan ujian nasional (UN) direspons Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Secara garis besar, Pemprov Kaltim mendukung kebijakan tersebut. Dengan catatan, perlu ada pengganti UN yang sesuai standar.

“Artinya, siswa bukan ditentukan dari ujian itu lalu lulus atau tidak. Tetapi, ditentukan oleh pengukuran tingkat penyerapan materi. Itu harus ada apapun bentuknya. Sehingga, tidak jadi alat menjustifikasi siswa. Apakah dia diterima atau tidak, juga apakah dia lulus atau tidak,” jelas Nadiem.

Menurut dia, peserta didik harus diukur kemampuannya, tetapi untuk treatment selanjutnya. Jadi, bahan evaluasi untuk pendidikan anak itu setelah penilaian. Hal itu tidak jauh berbeda dengan yang dimaksud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Diungkapkan menteri termuda itu, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dilakukan saat masa pertengahan jenjang. Gunanya, memberikan waktu untuk sekolah melakukan perbaikan sebelum siswa lulus dari jenjang tersebut.

Sehingga, asesmen tersebut tidak digunakan sebagai alat seleksi siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. “Kita mengembalikan esensi asesmen tingkat nasional sebagai tolok ukur menilai sekolahnya maupun sistem pendidikannya. Bukan siswa yang diukur,” ujar Nadiem.

Asesmen itu rencananya dilakukan dengan berbasis komputer. Namun perlu diingat, tidak semua sekolah punya akses memadai untuk urusan komputer. Mulai keberadaan perangkat hingga jaringan.

Di Kaltim saja, pada 2019, jumlah sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jumlahnya lebih sedikit. Ada 883 SMA dan SMP sederajat yang UNBK. Sedangkan yang melaksanakan ujian nasional kertas pensil (UNKP) ada 1.281 sekolah dari jenjang yang sama. Sekolah yang belum menerapkan UNBK biasanya disebabkan kendala jaringan dan jumlah komputer. Sementara itu, jenjang SD memang belum diterapkan UNBK.

Meski begitu, diungkapkan Kepala SMA 3 Samarinda Abdul Rozak Fakhruddin, masih perlu ujian berstandar nasional untuk evaluasi pendidikan di suatu daerah. “Ujian nasional untuk tahun ini masih tetap ada. Jika nanti ujian nasional dihapus, harus ada ujian yang berstandar nasional. Entah apa namanya, jangan sampai ujian nasional dihapus, lantas tidak ada ujian yang berstandar nasional,” ucap ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Samarinda itu.

Rozak mengkhawatirkan, jika ujian yang berstandar nasional tidak ada, maka akan sulit untuk menentukan pemetaan mutu di setiap satuan pendidikan. Dengan pemetaan, bisa jadi acuan untuk evaluasi dan pengembangan pendidikan di daerah tersebut.

BIKIN SEKOLAH KREATIF

Sementara itu, Komisi X DPR telah menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (12/12). Dalam rapat tersebut, Nadiem Makarim memaparkan program kerja.

Salah satu program yang dipaparkan adalah penggantian ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dengan ujian sekolah (US). Format ujian sepenuhnya disusun oleh guru dan sekolah. Sebab, guru dan sekolahlah yang paling mengetahui keadaan siswanya masing-masing. Kemudian, metode yang paling sesuai untuk mengetes kompetensi-kompetensi tertentu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, program itu akan memiliki dampak yang signifikan. “Saat guru diberikan kebebasan lebih, daya kreativitasnya akan muncul. Mereka akan memikirkan cara-cara bagaimana panduan dalam Kurikulum 2013 (K-13) itu dapat diterjemahkan dan diserap lebih baik oleh peserta didik, sesuai konteksnya masing-masing,” ujarnya.

Hetifah mengapresiasi kebijakan Nadiem yang tidak mewajibkan semua sekolah untuk menerapkan hal tersebut. Menurut dia, jika ada sekolah-sekolah yang masih harus beradaptasi dan belum memiliki kemampuan untuk membuat soal sendiri, harus diakomodasi oleh Kemendikbud.

“Untuk sekolah-sekolah yang sudah siap melesat, biarkan saja mereka memaksimalkan potensinya. Tidak boleh ditahan. Sementara untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum siap, Kemendikbud akan memberi solusi. Itu sangat baik,” ucapnya.

Meski demikian, politikus Golkar itu mengingatkan selain dari kompetensi, motivasi guru juga harus menjadi faktor yang dipertimbangkan. “Tingkat motivasi guru itu berbeda-beda. Ada yang memang idealis dan memiliki semangat mengajar tinggi, dengan kebijakan ini jadi semangat untuk berinovasi. Tapi ada juga yang tidak,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Kaltim itu. (nyc/rom/k8)


BACA JUGA

Minggu, 26 Januari 2020 11:39
Berkas Perkara Dua Penyiram Novel Dikirim ke Jaksa

Kasus Novel, Aktor Intelektual Belum Juga Terungkap

JAKARTA—Kendati aktor intelektual penyiram Novel Baswedan belum terungkap. Polri telah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:38

Seluruh Pasien Negatif 2019-nCoV, tapi Belum Mau Keluar Rumah Sakit

JAKARTA– Pemeriksaan pasien diduga mengidap 2019 novel conoravirus (2019-nCoV) sudah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:34

Indonesia Minta Malaysia Perketat Pengamanan Perairan

JAKARTA– Penculikan warga negara Indonesia (WNI) saat melintasi perairan di…

Minggu, 26 Januari 2020 11:27

Tes CPNS Mulai Besok, BKN Siapkan 425 Lokasi Ujian

JAKARTA – Ujian atau tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS…

Minggu, 26 Januari 2020 11:26

Waspadalah Bencana, Hujan Lebat Sampai Akhir Bulan

JAKARTA– Hujan lebat diprediksi terjadi hingga akhir bulan di sejumlah…

Minggu, 26 Januari 2020 10:56

Maskapai Indonesia Dilarang Terbang ke Wuhan

JAKARTA - International Notam Office Beijing telah menerbitkan NOTAM G0108/20.…

Minggu, 26 Januari 2020 00:12

Kerja Keras di Tahun Tikus Logam

PERJODOHAN enteng. Kerja lebih keras lagi. Juga, tak gegabah dalam…

Minggu, 26 Januari 2020 00:06

Mantau dan Bakpao yang Turun-temurun

MANTAU dan bakpao. Mirip tapi beda. Roti kukus khas Tiongkok…

Minggu, 26 Januari 2020 00:05

Mi Sebagai Lambang Panjang Usia

SEMANGKUK besar mi sudah terhidang. Aneka makanan pendamping juga sudah…

Minggu, 26 Januari 2020 00:03
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (2)

Banyak Event yang Dibatalkan, Okupansi Hotel Terdampak

Ingin melepaskan diri dari pemerintahan Tiongkok, ribuan warga beberapa bulan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers