Mudahkan Layanan Masyarakat, BPK Rekomendasikan Rumah Sakit Digitalisasi

- Sabtu, 14 Desember 2019 | 11:06 WIB

SAMARINDA - Pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit AW Sjahranie seharusnya sudah digitalisasi. Hal ini untuk memudahkan masyarakat ketika hendak berobat.

"Rekomendasi saya agar tadi seperti Bapak Wagub sampaikan, digitalisasi. Perbaikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pasien rumah sakit. Selama ini pasien itu ditangani manual. Kalau manual bisa dibayangkan, unsur birokratisnya agak panjang," kata Kepala Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Kaltim, Dadek Nandemar, Jumat (13/12/2019) lalu usai menyerahkan hasil 10 pemeriksaan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Salah satu pemeriksaan itu yaitu BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Meningkatkan Pelayanan Rawat Jalan, Mempercepat Proses Klaim BPJS, dan Mengintegrasikan Penilaian Kinerja RSUD A.W. Sjahranie Tahun Anggaran 2018.

Dadek menjelaskan pelayanan rumah sakit yang masih manual masih menyulitkan masyarakat dengan memenuhi syarat birokrasi yang panjang.

"Keinginan kita, dia (pasien) dapat SMS atau WA pakai teknologi informasi yang bisa menghemat waktu untuk ke rumah sakit. Ini untuk yang rutinitas," kata Dadek.

"Kemudian, untuk (pasien) gawat darurat, dia juga sudah tahu mana kamar-kamar yang kosong. Jadi, bagaimana memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Dadek.

Dadek menjelaskan pemeriksaan kinerja dilakukannya untuk perbaikan sistem. Ada 5 pemeriksaan kinerja dikerjakannya merupakan tugas dari BPK pusat yang terkait bidang kesehatan, pendidikan dan belanja.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan pemeriksaan kinerja dilakukan BPK terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya patut didukung. Ini agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efesien.

"Pemeriksaan ini bukan galak-galakan. Tadi, saya meminta supaya kinerja kita terukur, supaya pembangunan efektif dan efesien, maka seluruh Perusda, OPD-OPD memiliki dana besar diperiksa secara rutin. Kita banyak menerima laporan dan tentang banyak hal-hal, maka saya minta semua diperiksa," ujar Hadi. (mym)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X