MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 13 Desember 2019 11:23
Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN
Nadiem Makarim

PROKAL.CO, JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menghapus ujian nasional (UN). Meski demikian, Nadiem menegaskan tetap jalan terus. Pengembangan asesemen, perbaikan fasilitas, dan pembekalan guru dipersiapkan setahun mendatang.

Dukungan datang dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Dia menyebut kebijakan yang dicetuskan Nadiem luar biasa. Selama ini Huda mengaku resah dengan adanya UN. Sebab, UN tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan tanah air. ”Dari awal kami mendukung UN dihapus, tapi harus ada skema grand design blueprint yang lebih sempurna,” kata Huda.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof Said Hamid Hasan menyatakan, keputusan menghapus UN merupakan langkah awal yang baik. Asesmen kompetensi minimal dan survei karakter yang menggantikan UN bisa menjadi instrumen untuk mendeteksi kelemahan siswa. Sekaligus upaya perbaikan agar mencapai standar kompetensi yang diharapkan. ”Dengan begitu, ketika siswa sudah menuntaskan pendidikan dan menjadi warga negara produktif, bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang berkualitas,” terang Said.

Lagi pula, belajar itu bersifat akumulatif. Jika kelemahan tidak segera diperbaiki atau tidak ada waktu untuk memperbaiki, akan terjadi akumulasi. Akibatnya, siswa yang lemah akan kesulitan, bahkan tidak optimal belajar materi baru. ”Mereka akan ditinggalkan dalam ketidaktahuan yang terus berakumulasi,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, Nadiem memutuskan menghapus UN mulai 2021. Dalam skema baru pengganti UN nanti, pelaksanaan ujian tidak lagi di ujung jenjang pendidikan. Tetapi di tengah-tengah. Untuk jenjang SD digelar di kelas 4, jenjang SMP di kelas 8, dan jenjang SMA di kelas 11.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendukung kebijakan Nadiem. Dia meyakini, sebelum kebijakan tersebut diambil, Nadiem sudah melakukan kalkulasi. Jokowi mengatakan, sistem asesmen kompetensi dan survei karakter yang dicanangkan Nadiem dapat dijadikan instrumen untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Indonesia. ”Artinya, mau tidak mau, nanti setiap sekolah ada angka-angkanya,” imbuhnya. Yang angkanya di bawah grade, kata dia, pemerintah akan melakukan perbaikan dan ''diinjeksi'' sesuai kekurangannya. Dengan begitu, bisa dinaikkan levelnya sesuai standar. ”Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Soal teknis penanganan terhadap sekolah dan guru, dia menilai kebijakannya ada di pemerintah. Bentuknya pun tergantung dari perhitungan Kemendikbud. ”Bisa saja nanti, misalnya, perhitungan kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, tidak semua anggota DPR mendukung keputusan Nadiem menghapus UN. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sudewo menyatakan tidak setuju keputusan meniadakan UN. Menurut dia, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter adalah instrumen yang belum teruji. ”Jangan sampai ada satu gagasan demikian yang seolah-olah ini bagus, tapi implementasinya justru kontraproduktif. Lebih buruk dari UN,” ungkap Sudewo.

Dia juga menyanggah pendapat Nadiem mengenai UN yang hanya menilai aspek kognitif. Menurut dia, UN justru bisa menggambarkan kemampuan seseorang. Karena itu, dia meminta Nadiem tidak hanya menyalahkan UN. Tataran teknis pelaksanaan perlu dievaluasi. ”Bagaimana supaya UN tetap berjalan, tapi kompetensi penalaran bisa terimplementasi,” ujarnya.

Sudewo menilai, sistem asesmen, khususnya survei karakter, rentan penilaian subjektif yang bisa meresahkan masyarakat. Bisa saja anak merasa berperilaku baik, sopan, dan pintar, namun setelah diasesmen nilainya tidak sesuai. Begitu juga untuk masuk ke sekolah jenjang selanjutnya. Orang tua merasa anaknya pintar, tetapi tidak diterima di sekolah favorit karena tidak ada ukuran yang jelas. ”Sebelum tahun 1985, sebelum penerapan nilai ebtanas murni, semua anak yang bisa masuk ke sekolah favorit hanya menggunakan ini (uang). Jangan sampai ada keresahan di masyarakat akibat tidak ada instrumen yang jelas. Kecemburuan bisa saja terjadi. Maka lebih baik, saya sarankan jangan putuskan dulu,” tegas Sudewo.

Ledia Hanifa Amaliah, anggota komisi X, mengatakan, mengganti UN tidak hanya mengubah satu hal. Tapi akan menyeret hal-hal lain yang harus diperbaiki. Ledia juga memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan respons cepat pemerintah menanggapi hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang rendah. Namun, yang perlu diingat, asesmen harus lebih holistik dan ada tindak lanjut. ”Jangan kayak yang lalu-lalu, UN dilaksanakan katanya evaluasi. Tapi tidak diapa-apain lagi. Mubazir. Nah ini jangan sampai seperti itu,” tandasnya.

Dia sepakat dengan pernyataan Sudewo soal asesmen yang rentan penilaian subjektif. Bisa jadi, perilaku guru malah tidak membuat siswa nyaman dan bahagia di sekolah. Sering merundung dan bertindak kasar kepada siswanya. ”Terus guru tersebut mengisi asesmen itu, pasti tidak akan diisi yang sesuai. Makanya, perlu instrumen lain. Saya pikir ada hal yang perlu dipikirkan sebagai komparasinya,” urai Ledia.

Pada bagian lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kebijakan soal penurunan persentasi zonasi jarak murni. Ada kekhawatiran, anak-anak dari keluarga miskin kembali jadi korban untuk membayar biaya sekolah lebih besar karena masuk sekolah swasta. Komisioner KPAI Retno Listyarti menjelaskan, jika merujuk data Kemendikbud 5 tahun terakhir, anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Sebab, seleksi PPDB menggunakan hasil UN.

Menurut dia, anak-anak kaya mampu membayar bimbingan belajar sehingga nilai UN-nya bisa tinggi. Hal itu membuat mereka jadi lebih leluasa memilih sekolah negeri manapun yang diinginkan. Karena lagi-lagi, banyak sekolah yang sebetulnya masih berpedoman pada UN untuk seleksi PPDB nya. Salah satunya di Jakarta. Karena jumlah sekolah negeri minim dan didominasi anak-anak keluarga kaya, akhirnya anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.

"Karenanya, pemerintah wajib menambah jumlah sekolah negeri, bukan menurunkan persentasi zonasi murni," tegasnya. Jika tidak segera ditambah, lanjut dia, setiap tahun akan muncul keluhan masalah PPDB di setiap daerah. Sebagai gambaran, jumlah sekolah jenjang SD mencapai 148 ribuan, SMP hanya 39 ribuan, dan SMA sekitar 13 ribuan. "Minimnya sekolah negeri di jenjang SMP dan SMA harus diatasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan, bukan menurunkan persentase zonasi," tuturnya.

Sistem zonasi PPDB memang mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, harus diikuti zonasi guru dan zonasi pendidikan. Zonasi tidak hanya mendekatkan anak dengan sekolah, tapi juga menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan. "Dalam melaksanakan zonasi pendidikan ini, setidaknya harus melibatkan tujuh kementerian/lembaga terkait. Yakni, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, Bapenas, Kemen-PUPR, dan KemenPAN-RB," paparnya. "KPAI juga mendorong Presiden melahirkan Perpres tentang sistem zonasi untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan ini," ungkapnya.

TANGGAPAN NADIEM 

Menanggapi berbagai pendapat tersebut, Nadiem justru memberi apresiasi. Dia menjelaskan, asesmen yang tidak ada unsur subjektivitas justru bukan penilaian yang sesungguhnya. ”Saya ulangi, penilaian yang tidak ada elemen subjektivitas tidak mungkin penilaian dengan kualitas yang baik. Tapi penilaian yang hanya berdasar pada subjektivitas itu berbahaya,” tegas Nadiem.

Dia memisalkan, apakah jika dalam perusahaan mempromosikan seseorang harus menggunakan pilihan ganda? Tentu tidak. Pemilihan pemimpin tim harus dilakukan secara holistik. Melihat pengalaman, kinerja, kemampuan berinisiatif, gagasan, dan seberapa disiplin orang tersebut. ”Secara eksplisit saya menyatakan, tidak ada penilaian holistik yang 100 persen objektif. Ini realita dan saya akan berdebat dengan siapapun mengenai poin itu,” jelasnya.

Nadiem setuju bahwa karakter tidak bisa hanya dites. Karakter bisa juga berubah. Tapi bukan di situ sisi objektifnya. Tapi, tujuannya untuk mengetahui ekosistem belajar, kondisi stres anak, mengidentifikasi psikologi anak, dan perilaku lainnya.

Menteri termuda kabinet Indonesia Maju itu membenarkan, kualitas guru di Indonesia saat ini kurang terasah. Tapi, yang perlu diingat, kebijakan pemerintah memberikan guru opsi untuk tetap menggunakan pola lama. Di sisi lain, bagi guru yang ingin berinovasi dan berubah, Kemendikbud menjamin hak mereka. Nadiem juga menjelaskan, konsep asesmen bukan untuk menjustifikasi klaster sekolah tinggi-rendah dan baik-buruk. Bagi yang kualitasnya rendah bukan dihukum. Justru, pemerintah akan mengirim bantuan fasilitas, menambah resource yang harus dibantu.

Untuk sistem penerimaan siswa baru maupun mahasiswa, sekolah dan perguruan tinggi berhak menentukan kualitas keinginannya. Asesmen setiap instansi boleh berbeda. ”Semua kampus di dunia pun memiliki seleksi khusus sesuai keinginan dan standar mereka. Alasannya klasik, mereka nggak percaya hasil tes kelulusan,” terang Nadiem. (han/wan/far/mia/oni)

 


BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 23:04

Hapus THR dan Gaji ke-13, Pemprov Tunggu Regulasi

TAK cuma pegawai perusahaan swasta, harap-harap cemas kini melanda para…

Selasa, 07 April 2020 23:00

Saatnya Mencegah Wabah dari Diri Sendiri

Virus corona sudah mewabah Indonesia sejak awal bulan lalu. Siapa…

Selasa, 07 April 2020 22:00

Pandemi Diprediksi Berakhir Juli

JAKARTA– Kapan pandemi Covid-19 ini berakhir? Bergantung intervensi pemerintah dan…

Selasa, 07 April 2020 20:01

Pasien Covid-19 di Kaltim yang Sembuh Bertambah 1

SAMARINDA - Pasien positif covid-19 yang sembuh di Kaltim bertambah…

Selasa, 07 April 2020 14:36

Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Dipangkas

SAMARINDA–Biaya penanganan wabah virus corona di Kaltim bakal habis-habisan. Persentasenya…

Selasa, 07 April 2020 14:21

Dibikin Senang agar Imun Terjaga

MUHAMMAD Wahib Herlambang. Dialah salah satu pasien pertama yang ditetapkan…

Selasa, 07 April 2020 14:12

APBN 2020 Fokus untuk Corona, IKN Bisa Ditunda

JAKARTA  – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa…

Selasa, 07 April 2020 13:22

14 ODP Dijemput untuk Dikarantina di Kutai Barat

Salah seorang ODP mengaku sedang sehat, tak merasakan gejala apapun.…

Selasa, 07 April 2020 12:57

Wagub Hadi Mulyadi : Bankeu 10 Kabupaten Kota se Kaltim Dipotong 25 Persen

SAMARINDA - Turunnya pendapatan pada APBD Kaltim tahun 2020 karena…

Selasa, 07 April 2020 12:05

Terimbas Covid-19, Belanja Negara Meningkat, Gaji Ke-13 dan THR PNS Dikaji Ulang

JAKARTA  – Pemerintah harus mencari solusi atas membengkaknya beban keuangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers