BALIKPAPAN – Memasuki perayaan Natal dan tahun baru, permintaan barang dan jasa diprediksi meningkat. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya kenaikan harga.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan Ahmad Zaini menyebutkan, kenaikan harga tersebut akan mendorong inflasi pada Desember. “Meski kenaikan tidak signifikan seperti saat Idulfitri, namun tetap akan terjadi inflasi,” ucapnya, Selasa (10/12). Menurutnya inflasi tersebut wajar terjadi karena munculnya demand yang tinggi.
Namun BPS memprediksi inflasi di Balikpapan tidak sampai 2 persen hingga akhir tahun. Bisa dibilang, walau mencapai 2 persen inflasi masih relatif terkendali. Apalagi target Balikpapan maksimal 3,5 persen. Ini berkat adanya upaya dari tim pengendali inflasi daerah (TPID) Balikpapan. Misalnya dengan menyediakan stok yang cukup dan suplai yang banyak.
“Contohnya kegiatan Matilda yang menjadi penyedia cabai. Dengan stok yang banyak, maka harga akan turun,” ujarnya. Pemilihan cabai sebagai pengendali inflasi sangat besar. Sebab cabai termasuk komoditas dengan bobot tinggi dalam konsumsi rumah tangga.
Hal pendukung lainnya dalam inflasi juga bisa dilihat dari tarif tiket pesawat udara yang belakangan ini cenderung menurun. “Ini berpengaruh pada pengendalian inflasi, bobot tarif tiket angkutan udara juga tinggi pada total kebutuhan konsumsi rumah tangga,” bebernya.
Dia mengungkapkan, tahun ini inflasi Balikpapan sedikit lebih rendah. Jika tahun sebelumnya inflasi sekitar 1,06 persen, pada 2019 lebih turun menjadi 0,06 persen. “Maka ada penurunan 1,09. Ini adalah akumulasi yang terhitung selama 11 bulan,” ucapnya.
Adanya inflasi yang rendah, pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Terutama dengan kehadiran proyek-proyek besar seperti Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Pertamina. Selanjutnya keberadaan kontraktor perusahaan seperti Total dan Chevron yang sebelumnya diputus sudah normal kembali.
“Itu juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tentunya produktivitas. Kemudian juga menyangkut masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dibahas secara nasional,” katanya. Belum lagi faktor kenaikan upah minimum kota (UMK). Zaini meyakini hal itu sekaligus mendorong tingkat penyesuaian kesejahteraan buruh membaik.
“Upah minimum naik berdasarkan pengaruh inflasi. Maka jika tidak diimbangi dengan kenaikan UMK, kesejahteraan masyarakat bisa turun,” sebutnya. Dia menjelaskan dampak meningkatnya permintaan barang dan jasa akan terus terjadi di Kota Minyak. Pengaruh dari rencana pemindahan ibu kota negara (IKN).
Prediksinya akan banyak orang berbondong masuk ke Balikpapan. Mengingat jumlah fasilitas seperti sewa rumah atau hotel di Penajam Paser Utara (PPU) terbatas, maka ini yang membuat demand di Balikpapan semakin tinggi. Sehingga perlu peran dinas terkait dalam penyediaan barang dan jasa.
Walau banyak orang datang ingin membangun proyek dan infrastruktur, namun dia yakin inflasi di Balikpapan masih terkendali. “Pemerintah daerah kita cukup sigap. Buktinya mulai sekarang sudah melakukan banyak kerja sama,” imbuhnya. Jadi tinggal bagaimana Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan bekerja lebih keras dalam penyediaan barang. Misalnya Bulog dalam penyediaan bahan pokok.
Dia menyarankan, bahan makanan yang selama ini didatangkan dari Sulawesi dan Surabaya agar bisa diupayakan kerja sama lagi dengan daerah lain. Sehingga ketersediaan barang cukup. “Ini yang dilakukan tim pengendali inflasi harus kerja sama dengan daerah lain dalam barang dan jasa,” tutupnya. (gel/ndu/k15)
