MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 12 Desember 2019 12:11
Selamat Tinggal Koruptor..!! MK Tunda Hak Politik eks Terpidana
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Publik Patut mengapresiasi KPK atas status terdakwa residivis koruptor yang melekat pada bupati Kudus Muhammad Tamzil. Mahkamah Konstitusi menjadikan kasus itu sebagai dasar empiris untuk kembali menunda hak politik eks terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Tidak ada lagi jalan bagi eks koruptor untuk langsung mencalonkan diri setelah bebas dari penjara.

Kemarin (11/12), MK mengabulkan permohonan yang diajukan Indonesia Corruption Watch(ICW) dan Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam putusannya, MK mengubah poin keenam dalam pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 tentang perubahan UU Pilkada.

Yakni, tidak pernah sebagai terpidana dalam perkara yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas. Kecuali karena kealpaan atau beda pandangan politik dengan penguasa. Dalam hal ini termasuk pula korupsiu. Bila statusnya sudah mantan terpidana, MK memberi jeda lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani seluruh vonis.

Setelah lima tahun, para eks terpidana masih harus membuat pernyataan publikasi bahwa dia pernah dipidana dalam sebuah kasus. Namun, bila ternyata yang bersangkutan adalah mantan residivis, maka otomatis dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah (selengkapnya lihat grafis).

’’Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,’’ ucap Ketua MK Anwar Usman dalam amar putusannya. Tidak semua tuntutan ICW dan Perludem diiyakan oleh MK. Yang ditolak adalah tuntutan agar masa jeda itu diperpanjang menjadi 10 tahun. Atau yang menurut Bahasa pemohon, dua periode kepemimpinan kepala daerah.

Putusan tersebut mirip dengan putusan MK pada 2009. Sekaligus membatalkan putusan MK pada 2016 yang menjadikan masa jeda lima tahun dan publikasi status terpidana sebagai alternatif yang bsia dipilih. Dalam putusan kali ini, mantan terpidana harus menunggu lima tahun dan setelahnya masih harus mengumumkan statusnya kepada publik untuk bisa mencalonkan diri.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan, pertimbangan mahkamah adalah putusan pada 2016 bergeser dari makna putusan pada 2009. ’’Pergeseran itu mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas,’’ terangnya.

Saat itu, pertimbangannya adalah mengembalikan kepada masyarakat yang memiliki kedaulatan memilih. Rupanya, dalam praktiknya tidak demikian. Sebab, ada eks terpidana yang dengan bermodalkan publikasi status ternyata mengulangi lagi perbuatannya alias menjadi residivis dalam kasus yang sama.

meski tidak menyebut nama, namun pertimbangan tersebut bsia dipastikan merujuk pada kasus M Tamzil. Sebab, dia adalah kepala daerah yang berstatus residivis koruptor. Lima tahun terakhir, hanya Tamzil yang menjadi residivis dalam kasus kejahatan.

Karena itu, keadaan tersebut tidak bisa ditolerir. Bahkan pada negara yang menganut demokrasi liberal. ’’Demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual, tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas,’’ lanjut Suhartoyo.

Karena itulah MAhkamah memberi jeda lima tahun. Agar sang mantan terpidana bisa menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat untuk membuktikan bahwa dia sudah berubah. Sekaligus memberi kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah dia memang sudah berubah. Artinya, syarat publikasi status semata sudah tidak memadai untuk menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas dan jujur.

Putusan itu tentu melegakan. Kuasa hukum pemohon, yakni Donal Fariz, Fadli Ramadhanil, dan Viola Reininda, langsung semringah begitu Ketua MK Anwar Usman mengetok palu putusan. ’’Putusan ini menunjukkan paradigma mahkamah tentang syarat pencalonan (syarat calon) kepala daerah,’’ terang Viola usai sidang.

Putusan itu, tuturnya, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan calon-calon kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Dalam arti, tidak memiliki catatan buruk atas integritasnya. Pihaknya tidak mempermasalahkan penolakan tuntutan jeda 10 tahun. Karena yang terpenting ada upaya untuk memberikan pilihan-pilihan yang baik bagi masyarakat.

Senada, Donal menuturkan bahwa hal paling penting adalah MK mempertimbangkan fakta empirik yang ada di tengah masyarakat. Tidak adanya jeda bagi mantan terpidana, termasuk korupsi, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah membuat sejumlah eks koruptor langsung maju. ’’Yang terjadi adalah seperti kasus Kudus. Selesai menjalani masa hukuman kasus korupsi, terpilih lagi, dan ditangkap lagi oleh KPK,’’ terangnya.

Masa jeda itu didesain oleh MK agar memberikan waktu bagi eks koruptor mengevaluasi perbuatannya. Juga membatasi agar kontestasi tidak langsung diisi oleh mantan terpidana tanpa masa tunggu. Karena itu, putusan kali ini tergolong progresif. ’’Kami juga berharap Mahkamah memberikan putusan progresif pula pada UU KPK,’’ tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyambut baik putusan MK terkait pembatasan pencalonan eks koruptor dalam pilkada. Dia juga berharap putusan itu disambut baik oleh pemerintah, parlemen dan partai politik. Menurut Laode putusan itu sejalan dengan masukan kader-kader parpol selama ini.

"(Kader parpol) yang bagus-bagus yang meniti karir dari bawah sampai ke atas ini nggak pernah disupport," ujar Laode, kemarin. Putusan MK itu, kata Laode, dapat meningkatkan kualitas tata kelola parpol. Khususnya dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju mencalonkan diri di kontes pilkada.

Laode menambahkan, hasil kajian lembaganya bersama LIPI mendapati banyak keluhan dari kader-kader parpol tentang dukungan pencalonan. Selama ini, tren yang marak dilakukan parpol adalah mencomot atau mendukung figur dari nonparpol sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif. "Jadi pas lah itu (putusan MK)," tuturnya. (byu/tyo)


BACA JUGA

Minggu, 26 Januari 2020 11:39
Berkas Perkara Dua Penyiram Novel Dikirim ke Jaksa

Kasus Novel, Aktor Intelektual Belum Juga Terungkap

JAKARTA—Kendati aktor intelektual penyiram Novel Baswedan belum terungkap. Polri telah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:38

Seluruh Pasien Negatif 2019-nCoV, tapi Belum Mau Keluar Rumah Sakit

JAKARTA– Pemeriksaan pasien diduga mengidap 2019 novel conoravirus (2019-nCoV) sudah…

Minggu, 26 Januari 2020 11:34

Indonesia Minta Malaysia Perketat Pengamanan Perairan

JAKARTA– Penculikan warga negara Indonesia (WNI) saat melintasi perairan di…

Minggu, 26 Januari 2020 11:27

Tes CPNS Mulai Besok, BKN Siapkan 425 Lokasi Ujian

JAKARTA – Ujian atau tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS…

Minggu, 26 Januari 2020 11:26

Waspadalah Bencana, Hujan Lebat Sampai Akhir Bulan

JAKARTA– Hujan lebat diprediksi terjadi hingga akhir bulan di sejumlah…

Minggu, 26 Januari 2020 10:56

Maskapai Indonesia Dilarang Terbang ke Wuhan

JAKARTA - International Notam Office Beijing telah menerbitkan NOTAM G0108/20.…

Minggu, 26 Januari 2020 00:12

Kerja Keras di Tahun Tikus Logam

PERJODOHAN enteng. Kerja lebih keras lagi. Juga, tak gegabah dalam…

Minggu, 26 Januari 2020 00:06

Mantau dan Bakpao yang Turun-temurun

MANTAU dan bakpao. Mirip tapi beda. Roti kukus khas Tiongkok…

Minggu, 26 Januari 2020 00:05

Mi Sebagai Lambang Panjang Usia

SEMANGKUK besar mi sudah terhidang. Aneka makanan pendamping juga sudah…

Minggu, 26 Januari 2020 00:03
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (2)

Banyak Event yang Dibatalkan, Okupansi Hotel Terdampak

Ingin melepaskan diri dari pemerintahan Tiongkok, ribuan warga beberapa bulan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers