SAMARINDA–Pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda menyisakan 2,2 kilometer lagi. Posisinya berada di segmen 1 dan segmen 5. Sementara segmen 2,3 dan 4 yang di bawah kendali Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akan dibuka akhir tahun ini.
“Kalau yang tersisa, jika urusan administrasinya kelar. Paling bisa selesai dalam waktu tiga bulan saja,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo, (10/12). Sebagaimana diketahui, proyek tol ini terbagi dalam lima seksi. Pada seksi II, III, dan IV menggunakan dana BUJT. Yaitu, PT Jasa Marga.
Seksi II terdiri dari ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 km). Lalu, seksi III di Muara Jawa-Palaran (17,5 km), dan seksi IV di Palaran-Samarinda (17,95 km). Dibangun sejak 2016, Fadjar menyebut, BUJT perlu segera mengoperasikan jalan tol ini. Sehingga, bisa segera meraup pendapatan untuk mengembalikan modal. Apalagi, seksi yang mereka kerjakan sudah rampung.
“Pendapatannya ya dari tiket masuk itu. Apalagi, dengan adanya IKN ini, mereka semangat sekali. Bisa ramai nanti tol. Pak (Presiden) Jokowi (Joko Widodo) sudah diagendakan untuk datang meresmikan. Semoga beliau tidak berhalangan hadir,” ucapnya. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pemprov Kaltim memberi dukungan pembangunan konstruksi di Seksi I yang berada di Balikpapan-Samboja (22,03 km) dan Seksi V (11,09 km) dari APBD Kaltim Rp 1,5 triliun dan APBN Rp 271 miliar.
Sementara itu, untuk seksi V didanai APBN yang berasal dari pinjaman pemerintah Tiongkok Rp 848,5 miliar. Namun, dari seksi yang ditangani pemerintah, masih ada 2,2 kilometer yang terdapat masalah teknis karena kondisi tanah labil. “Harus disurvei lagi untuk memastikan. Jadi, masih dalam proses,” sambungnya. Namun seperti yang dia sebutkan sebelumnya, asalkan urusan administrasi kelar, penyelesaian pembangunan di area tersebut tidak memakan waktu lama.
Di sisi lain, pekan lalu tol Balikpapan Samarinda dikunjungi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan beberapa anggota DPR RI. Salah satunya Irwan, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kaltim. Saat itu, Irwan ragu jika Maret 2020 jalan Tol Balikpapan–Samarinda bisa beroperasi secara keseluruhan. Pasalnya, masih ada tanah yang longsor. "Jangan sampai Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) sudah terbit, infrastruktur IKN sudah mulai dibangun tahun depan, tapi jalan tol Balikpapan-Samarinda sendiri belum selesai. Padahal, salah satu pertimbangan IKN karena adanya jalan tol itu," ucapnya.
Tidak hanya jalan tol Balikpapan-Samarinda yang bakal jadi penunjang IKN, pemerintah juga tengah membangun Jembatan Pulau Balang. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot ini, juga jadi pemantik para pengusaha untuk berinvestasi di Kaltim. Hingga triwulan III 2019, realisasi investasi di Kaltim mencapai Rp 25,21 triliun. Artinya, hingga September lalu, realisasi investasi di Kaltim mencapai 70 persen dari target tahun ini Rp 36,35 triliun. Dari sekian investasi, Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi lokasi IKN, tercatat punya peningkatan investasi cukup signifikan.
Dari lima tahun terakhir, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) kabupaten ini tak sampai Rp 1 triliun. Namun tahun ini, hingga September 2019 angkanya menembus Rp 1,08 triliun. Padahal, pada 2018 investasi PMDN di PPU hanya Rp 0,33 triliun."Ditunjuknya Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) tentu juga berefek. Kita positive thinking tahun ini bisa tercapai target," ucap Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Sanusi Saudek.
Selain itu, dari berbagai kota dan kabupaten di Kaltim, Kabupaten PPU menjadi daerah dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak sepanjang Juli hingga September ini. Dari 4.380 jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, 1.268 tenaga kerja terserap di PPU dalam realisasi investasi PMDN. (nyc/riz/k8)
