Potensi PDAM bertransformasi sebagai BUMD juga dibahas dari sudut pandang bisnis. Hadir Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat sebagai narasumber. Dia membeberkan kebutuhan investor untuk berani kolaborasi dengan PDAM. Di mana, investor membutuhkan kejelasan tata kelola investasi.
Menurutnya, potensi bisnis sangat besar. Dia meyakini pengusaha tentu akan melirik bisnis air. Seluruh sektor yang tidak akan tergerus dan berpengaruh banyak terhadap hambatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi bidikan pengusaha. Contohnya air yang merupakan kebutuhan primer.
“Ketika bicara kinerja maka produktivitas, bicara cost maka efisiensi. Kalau keduanya sudah berjalan seimbang pasti profit,” ucapnya. Dia menuturkan, Kadin mumpuni untuk mengolah dan membantu kinerja PDAM. Baik untuk memenuhi kebutuhan air kepada masyarakat dan industri.
Yaser menyebutkan ada beberapa poin yang bisa membuat pengusaha berani bermitra dengan pemerintah. Dalam hal ini membangun PDAM. Pertama soal kepastian hukum, investasi, proyeksi, dan keuntungan. “Balikpapan tidak punya sungai, jadi harus ada kepastian untuk bisa ambil air dari mana,” ujarnya.
Opsinya bisa mengambil air di daerah terdekat, yakni Penajam Paser Utara atau sumber lain yang paling potensial adalah Sungai Mahakam. Yaser berpendapat, Sungai Mahakam akan jauh lebih efisien dan efektif. Sebab secara infrastruktur sudah terjaga untuk eksistensi jangka panjang.
“Kalau investor mau masuk tolong pastikan gubernur approve terkait perizinan agar Sungai Mahakam bisa suplai air ke daerah lain. Itu jadi patokan kami,” sebutnya. Artinya sebagai pengusaha, dia membutuhkan komitmen perjanjian dengan pemerintah daerah sebagai landasan.
Kedua, adanya kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Sehingga PDAM sebagai market share, pihak ketiga membangun pabrik hingga pipa distribusi untuk suplai bahan baku air ke daerah lain. Yaser menyarankan agar bangun ‘pabrik’ air untuk Tenggarong-Balikpapan-Samarinda-Bontang (Tebasabo).
“Jadi ada keberadaan demand yang besar, maka profit juga besar,” imbuhnya. Ketiga, pemerintah daerah sebagai pemegang saham memberikan joint operation untuk bagian pengelolaan yang terpisah.
Terakhir jika tidak mampu karena keterbatasan ilmu dan SDM, maka serahkan semua ke pihak ketiga. Tapi jangan melibatkan penggunaan APBD kota. “Tapi ini juga perlu dikaji secara aturan hukum boleh atau tidak,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, FKMB selaku penyelenggara acara akan menyerahkan hasil diskusi ini sebagai rekomendasi kepada PDAM dan Pemkot Balikpapan. Ketua FKMB Oki M Alfiasnyah menuturkan rekomendasi berisi dukungan agar PDAM Balikpapan bisa berubah menjadi perseroda. Dia berupaya agar rekomendasi bisa diserahkan secepatnya.
Pihaknya meyakini PDAM akan memiliki kinerja yang berbeda saat nanti sudah berbentuk persero. Terutama untuk melayani masyarakat dengan maksimal. “PDAM harus bisa dikelola profesional dan mandiri. Dengan begitu kinerja dan profit yang maksimal nanti,” tutupnya. (gel/ms/k15)
