MANAGED BY:
SENIN
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Selasa, 10 Desember 2019 12:33
Mulai Ada Indikasi ASN Tak Netral

PROKAL.CO, SANGATTA–Salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Kutim terindikasi tidak netral, hal itu menguak pada tahapan Pilkada 2020. Dianggap menyalahi aturan dan menjadi perhatian penting. Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyoroti agar tidak kelewatan.

Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling menegaskan, ASN harus menjaga netralitas. Sesuai undang-undang, dia melarang keras pegawai negeri terlibat dalam urusan politik layaknya pilkada.

Hal itu telah diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu, UU No 5/2014 tentang ASN, PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PB No 11/2014 tentang Pengawasan Pemilu, Surat MenPAN RB No B/71.M.SM.00/2017 tertanggal 27 Desember tentang Pelaksanaan Netralitas ASN, serta SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 tertanggal 27 November tentang Pengawasan Netralitas ASN.

"Mereka dilarang mendeklarasikan diri menjadi kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah, juga dilarang mendekati parpol terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah," tuturnya, kemarin (9/12).

Andi melarang seluruh ASN menghadiri, mengunggah, memberi like, mengomentari atau sejenisnya bahkan menyebarluaskan gambar maupun visi-misi bakal calon kepala daerah pada media online atau media sosial. Selain itu, dia melarang ASN menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan politik.

"Mereka dilarang foto bareng bakal calon dan dilarang menghadiri deklarasi bacalon kepala daerah dengan atau tanpa atribut," tegasnya.

Komisioner Bawaslu Kutim Budi Wibowo menuturkan, pihaknya sangat menyoroti ASN di Kutim yang mencoba menguji netralitasnya dengan melakukan pelanggaran pemilu. "Prinsipnya Bawaslu akan tetap melakukan kegiatan pengawasan kepemiluan, menindak segala bentuk pelanggaran dan berupaya melakukan pencegahan pelanggaran," tegas dia.

Subjek hukumnya tidak hanya peserta dan penyelenggara pemilu, undang-undang pun memberikan kewenangan kepada pihaknya untuk mengawasi netralitas para ASN, TNI, dan Polri.

"Sejauh ini sudah tiga ASN yang terendus. Kalau dia deklarasi memang tidak masuk konteks kepemiluan. Tapi kalau kita tarik ke konteks UU dan PP etik ASN, dia bisa saja terseret," tegasnya.

Pihaknya telah koordinasi dengan provinsi dan KASN, bahwa kasus ini menurutnya masuk dalam proses delik di etik. Jika tidak ada laporan masyarakat, pihaknya tinggal mengatur siapa pelapor nanti. 

"Sejauh ini belum ada laporan, tapi sudah ada keresahan masyarakat. Kalau warga tidak ada yang berani, secara personal kami akan melaporkan ke KASN. Meski tidak membawa nama instansi," kata Budi. Pasalnya, saat ini Bawaslu belum berhak menangani. Sebab, tahapan penentuan calon belum disahkan. Ketika dibiarkan, oknum ASN telah memberanikan diri terang-terangan di media. Jadi, dia dan timnya berupaya mengawasi secara berkelanjutan. "Kan sebelum ditetapkan calon, prosesnya bukan melalui penanganan Bawaslu, melainkan jika ada masalah, Bawaslu menjadi pelapor," ungkapnya. (*/la/dra2/k8)

 

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 19 Januari 2020 12:19

Masalah Jalan Urung Terselesaikan, Warga Butuh Bukti

Pemkab Kubar merespons keluhan warga Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara…

Minggu, 19 Januari 2020 12:17

Olahan Delima Bikin Paser Berjaya

TANA PASER - Melimpahnya tanaman alam di Desa Batu Kajang…

Minggu, 19 Januari 2020 11:41

Jalur Pendekat Tenggarong Seberang Menuju Bandara APT Pranoto, Berharap Tuntas di Musrenbang

TENGGARONG-Lama tak terdengar kabarnya, jalur pendekat Tenggarong menuju Bandara Aji…

Minggu, 19 Januari 2020 11:39

2020, Paser Terima Bankeu Provinsi Senilai Rp 368 Miliar

TANA PASER - Legislator dari Karang Paci atau DPRD Kaltim,…

Sabtu, 18 Januari 2020 09:53

Perpisahan Sekolah, Siswa Diminta Rp 600 Ribu, Begini Kata Kadisdik

Jelang akhir masa sekolah, sejumlah orangtua waswas. Bukan takut anaknya…

Sabtu, 18 Januari 2020 09:52

Tes CPNS Sebentar Lagi, PLN dan Telkom Mesti Siap Juga Nih

ARTA KUSUMA YUNANDA/BP TANJUNG REDEB–Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)…

Sabtu, 18 Januari 2020 09:51

Merasa Terbuang, Pedagang Pilih “Ngemper”

SANGATTA–Puluhan pedagang menyebut merasa terbuang karena tidak mendapat lapak untuk…

Jumat, 17 Januari 2020 11:36

MAAF YOOO...!! Sendawar Belum Layak Anak

SENDAWAR – Status Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak bisa disematkan…

Jumat, 17 Januari 2020 11:35

Banjir di Tenggarong Seberang Makin Parah, Wakil Rakyat Tuding Ini Biangnya....

Aktivitas tambang batu bara dituding sebagai biang banjir yang sering…

Jumat, 17 Januari 2020 11:34

Keluhan Warga Direspons Cepat

Pemkab Kutim langsung merespons keluhan masyarakat Desa Mata Air, yakni…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers