BALIKPAPAN – Menyongsong Pilkada Balikpapan 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan terus mempersiapkan diri. Tak terkecuali dalam pengawasan agar pesta demokrasi bisa berjalan tepat dan benar selama penyelenggaraan.
Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengungkap dari sisi tingkat kerumitan kerja, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) jauh lebih rumit.
Namun dari tingkat permasalahan, pilkada jauh lebih bermasalah dan rawan terhadap persoalan. Sebab calon, tim sukses, maupun pendukungnya berada di satu lokasi atau daerah yang sama.
Contoh untuk Pilkada Balikpapan, calon wali kota dan wakil wali kota berada di Balikpapan. Kemudian pendukung hingga tim suksesnya juga berada di Balikpapan.
“Jadi potensi permasalahan ketika masing-masing kubu calon dengan KPU punya interpretasi berbeda terhadap undang-undang atau peraturan,” tuturnya.
Potensi masalah lain bisa terjadi ketika peserta tidak tertib atau tidak taat terhadap peraturan yang dibuat KPU maupun Bawaslu.
“Kalau semua bisa melaksanakan tugas sesuai aturan, peserta juga taat terhadap aturan, maka masalah bisa dieliminasi. Bahwa ada masalah tidak bisa dihindari,” sebutnya. Dia menjelaskan terkait perebutan kekuasaan bagaimana pun akan rawan terhadap masalah.
Namun masalah yang berkaitan dengan etika, pihaknya sangat menekankan agar penyelenggara memahami bagaimana cara bergaul dengan pasangan bakal calon. Misalnya penyelenggara yang tidak boleh terlihat datang ke sekretariat timses. “Penyelenggara dengan calon terlihat sering komunikasi, ‘mesra’, bahkan hingga mengunggah foto bersama. Ini tidak boleh,” bebernya.
Thoha mengimbau agar para penyelenggara tertib aturan dan tidak melanggar kode etik tersebut. Berkaca pada pengalaman dari pemilu sebelumnya, Balikpapan tidak termasuk daerah rawan. Alasannya beberapa indikator yang ditanyakan kepada KPU hampir tidak ada.
Sejauh ini, penyelenggara yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak ada. Kemudian hasil sengketa pileg dan pilpres juga tidak ada. “Orang salah menggunakan hak pilih memang ada. Tapi karena ada pemahaman yang keliru oleh penyelenggara di tingkat bawah,” imbuhnya.
Dia menyadari ini soal pemahaman penyelenggara di tingkat bawah masih belum baik. Sehingga masih ada terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman. Ini menjadi evaluasi dan pihaknya akan memperbaiki dengan memberikan bimbingan teknis kepada petugas penyelenggara.
Thoha mengklaim terkait konflik, Balikpapan cenderung aman. Mengingat para pendukung dari kubu satu dan kubu lainnya justru berteman. Masyarakat Balikpapan sadar betul bahwa kontestasi politik terjadi tiap lima tahun. “Sehingga jangan sampai terjadi konflik berkepanjangan. Jadi ngapain harus bersitegang,” pungkasnya. (gel/ms/k15)
