MANAGED BY:
RABU
30 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 10 Desember 2019 11:30
KPK Tagih Komitmen Reformasi Birokrasi, Honor Tambahan ASN Dihilangkan
Ke depan diharapkan tidak ada lagi ASN yang menerima honor tambahan dari berbagai kegiatan. Sistem itu berlaku di KPK saat ini. Foto ilustrasi pencairan uang di bank.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mempercepat penerapan sistem penggajian tunggal (single salary system) aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, ke depan diharapkan tidak ada lagi ASN yang menerima honor tambahan dari berbagai kegiatan. Sistem itu berlaku di KPK saat ini.

Usulan sistem penggajian tunggal itu kembali disampaikan KPK pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), kemarin (9/12). Ketua KPK Agus Rahardjo berharap komitmen menerapkan sistem tersebut bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat. ”Jadi menjadi pejabat itu sudah tidak mendapatkan honor lagi,” kata Agus saat diskusi di gedung KPK.

 Agus memberikan gambaran tentang penerapan sistem penggajian tunggal di KPK sekarang ini. Menurut dia, pegawai KPK tidak menerima honor dari setiap kegiatan. Baik itu kegiatan yang diselenggarakan KPK maupun entitas lain. ”Saya yakin kalau itu (gaji) dijadikan satu, itu mungkin akan lebih baik,” tuturnya dalam diskusi yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani itu.

Komisioner asal Magetan itu juga berharap pemerintah mempercepat komitmen pencegahan korupsi di berbagai lini melalui sistem e-government. Sistem itu diantaranya meliputi e-budgeting, e-procurement, dan e-catalog. Selain itu Agus juga meminta percepatan reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani mengatakan penerapan sistem penggajian tunggal dengan menghapus honor tambahan bagi ASN tidak bisa langsung dilaksanakan. Sistem itu harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya memperbaiki remunerasi ASN dengan melihat kekuatan APBN.

”Tidak bisa langsung melakukan adjustment (pengaturan) yang kemudian (menyebabkan) tidak sustainable APBN-nya,” ujarnya. Ani -sapaan Sri Mulyani- menyebut perbaikan remunerasi harus dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara. ”Ini semacam ayam dan telur (mana duluan), oleh karena itu harus dilakukan secara bertahap,” paparnya.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 30 September 2020 10:43

Profesor asal Australia Sebut Pemerintah Indonesia Represif ke Kaum Islamis, Wamenag Menangkis

JAKARTA– Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menangkis penilaian…

Selasa, 29 September 2020 13:19

Di Tarakan, 11 Orang Meninggal dari 42 Titik Longsor

TARAKAN–Hujan deras yang mengguyur Tarakan pada pukul 02.00 Wita, kemarin…

Selasa, 29 September 2020 13:17

Operasikan Mobil Terbang di Seoul

SEMAKIN banyak pabrikan yang mulai serius mengembangkan mobil terbang. Terbaru…

Selasa, 29 September 2020 13:16

Vonis Janggal Hotel Bahtera Pailit

BALIKPAPAN–PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit. Itu berdasarkan putusan…

Selasa, 29 September 2020 13:16

Kewajiban Pemulihan Lingkungan Perusahaan Tambang Disorot

BALIKPAPAN–Kepastian empat perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara…

Selasa, 29 September 2020 11:47

Surat Nikah dan Akta Cerai Inggit Garnasih-Soekarno Diserahkan ke Negara

Keluarga besar tak setuju dokumen pernikahan dan perceraian Inggit Garnasih-Soekarno…

Selasa, 29 September 2020 11:44

Sidang Korupsi Proyek Kutim, Dewan Tak Tentukan Nominal, Sekkab Bakal Diperiksa Lagi

Saat dicecar jaksa KPK, Irawansyah mengaku tak tahu pertemuan kepala…

Selasa, 29 September 2020 11:43

Tim Mahasiswa Politani Ciptakan Aplikasi Deteksi Covid-19

Kini, hanya dengan bermodal gawai dan foto x-ray, seseorang bisa…

Selasa, 29 September 2020 11:41

DPR Belum Satu Suara Soal TPS Keliling

JAKARTA - Rencana tempat pemungutan suara (TPS) keliling dalam pilkada…

Selasa, 29 September 2020 10:47

Kawal Omnibus Sebelum Pengesahan, Buruh Ancam Mogok Nasional

JAKARTA-- Pembahasan RUu Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers