MANAGED BY:
RABU
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 10 Desember 2019 11:30
KPK Tagih Komitmen Reformasi Birokrasi, Honor Tambahan ASN Dihilangkan
Ke depan diharapkan tidak ada lagi ASN yang menerima honor tambahan dari berbagai kegiatan. Sistem itu berlaku di KPK saat ini. Foto ilustrasi pencairan uang di bank.

PROKAL.CO, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mempercepat penerapan sistem penggajian tunggal (single salary system) aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, ke depan diharapkan tidak ada lagi ASN yang menerima honor tambahan dari berbagai kegiatan. Sistem itu berlaku di KPK saat ini.

Usulan sistem penggajian tunggal itu kembali disampaikan KPK pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), kemarin (9/12). Ketua KPK Agus Rahardjo berharap komitmen menerapkan sistem tersebut bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat. ”Jadi menjadi pejabat itu sudah tidak mendapatkan honor lagi,” kata Agus saat diskusi di gedung KPK.

 Agus memberikan gambaran tentang penerapan sistem penggajian tunggal di KPK sekarang ini. Menurut dia, pegawai KPK tidak menerima honor dari setiap kegiatan. Baik itu kegiatan yang diselenggarakan KPK maupun entitas lain. ”Saya yakin kalau itu (gaji) dijadikan satu, itu mungkin akan lebih baik,” tuturnya dalam diskusi yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani itu.

Komisioner asal Magetan itu juga berharap pemerintah mempercepat komitmen pencegahan korupsi di berbagai lini melalui sistem e-government. Sistem itu diantaranya meliputi e-budgeting, e-procurement, dan e-catalog. Selain itu Agus juga meminta percepatan reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani mengatakan penerapan sistem penggajian tunggal dengan menghapus honor tambahan bagi ASN tidak bisa langsung dilaksanakan. Sistem itu harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya memperbaiki remunerasi ASN dengan melihat kekuatan APBN.

”Tidak bisa langsung melakukan adjustment (pengaturan) yang kemudian (menyebabkan) tidak sustainable APBN-nya,” ujarnya. Ani -sapaan Sri Mulyani- menyebut perbaikan remunerasi harus dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara. ”Ini semacam ayam dan telur (mana duluan), oleh karena itu harus dilakukan secara bertahap,” paparnya.

Sri menjelaskan road map dan platform pencegahan korupsi pemerintah sejatinya sama. Yakni bagaimana menghilangkan faktor awal yang menjadi alasan ASN melakukan korupsi. Alasan pertama, kata dia, yaitu terkait pendapatan atau gaji. Pendapatan itu harus disesuaikan dengan kompetensi, ruang lingkup tanggungjawab dan tantangan yang dihadapi.

”Kalau di luar dia (ASN) bisa ditawari gaji yang sangat besar namun di dalam kementerian atau di dalam ASN dapat gaji yang sangat rendah maka itu kita sebelumnya mendzolimi (ASN),” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (Wolrd Bank) itu. ”Tapi kalau kita katakan (gaji) sebagai ASN harus sama dengan harga di market (pasar) itu juga nggak benar,” imbuh dia.

Sri juga menyebut indikator lain yang harus menjadi pertimbangan penerapan sistem penggajian tunggal itu. Yakni masalah integritas. Dia mencontohkan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang setiap hari berurusan dengan uang negara. ”Godaan (untuk korupsi) itu ya setiap detik ada,” terangnya.

Di sisi lain, peringatan puncak Harkordia 2019 menjadi ajang KPK pamer upaya pencegahan. Agus Rahardjo mengatakan telah melakukan pencegahan korupsi dan penyelamatan uang negara mencapai Rp 63,9 triliun. Agus mengatakan nilai Rp 63,9 triliun itu terbagi dalam tiga kelompok.

”Potensi penyelamatan berdasarkan hasil kajian Litbang (KPK, Red) Rp 34,7 triliun," katanya. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah dari berbagai sumber Rp 29 triliun dan gratifikasi uang serta barang Rp 159,3 miliar. Hanya beda dengan tahun sebelumnya, peringatan Hakordia kemarin tidak dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

KPK semula mengundang Jokowi. Namun beberapa hari jelang pelaksanaan, kehadiran Jokowi diwakilkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Sejumlah menteri hadir pada acara itu. Diantaranya Menag Fachrul Razi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Selain memaparkan kerja KPK, Agus juga mengatakan saat ini yang masih dikeluhkan pengusaha adalah masalah perizinan. Pemerintah perlu terus mendorong implementasi online single submission (OSS). Kemudian program OSS juga perlu disinkronkan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Dalam kesempatan yang sama Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo selaku Ketua Tim Nasional Pencegahan Korupsi menyampaikan capaian triwulan III 2019. Menurutnya program strategi nasional pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan. Diantaranya di menyebut layanan OSS saat ini masih terdapat pada 25 aplikasi di kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah daerah.

Selain itu program sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) juga masih berjalan lambat. Pemicunya beragamnya aplikasi yang digunakan oleh instansi atau lembaga. Dia lantas menyampaikan laporan evaluasi capaian pencegahan korupsi di instansi pusat dan daerah.

Untuk instansi pusat masih ada 12 instansi dengan capaian rendah, yakni nilai kurang dari 50 persen. Diantaranya adalah Kemenkominfo, Kemendag, OJK, Kementerian BUMN, dan Kementerian PAN-RB. Di instansi pemprov ada 13 instansi dengan capaian rendah. Seperti Pemprov Aceh, Pemprov Banten, Pemprov Jateng, Pemprov NTB, dan Sumut.

Dalam arahannya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan peringatan hari korupsi itu menjadi momentum penyadaran publik atas bahaya korupsi. ”Korupsi jadi persoalan krusial bangsa,” katanya. Kemudian korupsi juga merupakan kejahatan sistemik dan jadi masalah serius. Sebab bisa menghambat efektivitas pembangunan.

Dia menyampaikan arahan Presiden Jokowi supaya jangan korupsi. Kemudian menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Lalu memaksimalkan pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan publik. Contohnya di pertanahan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk hadir dalam acara Pentas Prestasi Tanpa Korupsi yang digelar sejumlah siswa dan beberapa menteri di SMA 57, Jakarta, kemarin (9/12) ketimbang menghadiri puncak peringatan Hakordia di gedung KPK.

Jokowi beralasan, dirinya sudah hadir setiap tahun sehingga ingin memberikan kesempatan pada wakil presiden Ma’ruf Amin. ”Kan Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagi lah. Masa setiap tahun saya terus,” ujarnya. Dalam pentas tersebut, beberapa menteri terlibat dalam drama pendek yang mengkampanyekan sikap anti korupsi di hadapan para siswa.

Jokowi menuturkan, perbaikan sistem birokrasi dibutuhkan untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Pertama, penindakan memang perlu. Namun, dia menilai pembangunan sistem juga sangat penting untuk memberikan pagar sehingga penyelewengan itu tidak terjadi.

Kedua, lanjut dia, rekrutmen politik perlu dievaluasi. Pasalnya, lanjut dia, jika rekrutmen politik masih membutuhkan biaya yang besar, potensi korupsi menjadi terbuka. ”Nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya,” imbuhnya.

Ketiga, Jokowi menilai upaya pengentasan korupsi harus fokus pada satu hal. Jika dikerjakan semua, dia menilai sulit untuk dituntaskan. ”Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Terakhir, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi. Jika seorang gubernur ditangkep misalnya, perbaikan sistem harus masuk. ”Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan,” kata dia.

 Terkait desakan Perppu yang belum reda, Jokowi mengaku masih melihat situasi ke depan. Setelah UU KPK yang baru dijalankan bersama Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, pihaknya akan melakukan evaluasi.

Sementara itu, masih rendahnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menandakan masih banyak pekerjaan rumah negara ini dalam memberantas korupsi. Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menjelaskan, dua hal utama dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan dan penindakan perlu ditingkatkan. ”Sehingga report daripada perception corruption index kita meningkat,” terangnya saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.

Menurut Jasin, Indonesia bisa melihat negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Seperti Malaysia, Thailad, bahkan Singapura yang begitu tinggi IPK-nya. Seluruh dunia mengakui bahwa IPK masih menjadi alat ukur suaratu negara sungguh-sungguh atau tidak dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Seharusnya, lewat peringatan hari antikorupsi sedunia, apalagi Indonesia bagian dari komunitas internasional, seharusnya indoensai bsia menjadi contoh pemberantasan korupsi. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB untuk menentang korupsi. Nyatanya, selama ini, kenaikan IPK Indonesia sangat lambat.

Jasin menuturkan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya harus meningkat, namun juga konsisten. Dengan menggunakan UU lama, selama ini kerja pemberatasan korupsi dinilai sudah cukup baik. Tahap penyadapan ada di semua fase. Mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. ”Sekarang kan (di UU baru) di tahap penuntutan tidak boleh menyadap,” lanjutnya.

Apalagi, sekarang prosedur penyadapan begitu rumit karena harus seizing dewan pengawas. Menurut dia, itu adalah birokrasi yang merepotkan. Harus meminta izin secara tertulis dan jawabannya juga harus tertulis. ”Tanpa melalui izin seperti itu saja bisa kecolongan dan orangnya terlanjur pergi,” tutur mantan Irjen Kementerian Agama itu.

Jasin mengingatkan, sebenarnya pencegahan korupsi tidak bisa hanya menjadi ranah KPK. lembaga di Indonesia sudah sangat banyak. Tersebar di seantero negeri. ’’Maka tidak bisa dicegah hanya oleh satu instansi,’’ tuturnya. Pencegahan adalah program nasional yang dilakukan bersama-sama baik aparat penegak hukum maupun non penegak hukum.

Misalnya melalui reformasi birokrasi. Juga membuat aturan yang bisa membuat pejabat konsisten tidak korup. Misalnya di level pejabat daerah diatur oleh Kemendagri. Kementerian lain juga bisa berperan sesuai porsinya untuk mencegah korupsi. ”Kalau semua dilaukan serentak, diperintahkan oleh pak Presiden Jokowi, saya kira akan lebih bagus,” ucapnya.

KPK, tambah Jasin, hanya salah satu penegak hukum yang melakukan pencegahan korupsi berkoordinasi dengan lembaga lain. baik sesama penegak hukum maupun yang bukan penegak hukum. bila hanya mengandalkan KPK, maka tidak aka ada gregetnya. 

Sementara itu kebutuhan partai politik akan dana yang besar ditengarai menjadi salah satu pendorong tingginya angka korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan sendiri oleh anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunanjar Sukarsa bertepatan dengan Hakordia kemarin.

Agun menilai, pemerintah seharusnya berperan dalam memperkuat partai politik. Salah satunya dalam kebutuhan finansial untuk kaderisasi dan pembinaan. Tanpa itu, menurutnya, praktik korupsi di kalangan pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang terpilih dari parpol pun akan tetap subur.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyampaikan relasi antara korupsi dan partai politik dalam diskusi Arah Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-Ma'ruf di Universitas Indonesia kemarin. Pernyataan itu tidak lepas dari problematika korupsi yang memang kerap dilakukan oleh elit politik.

”Selama ini kita hanya melihat korupsi dari perspektif hukum dan administrasi saja. Padahal saya mengatakan korupsi tidak bisa dihapuskan selama masih dilakukan oleh elit,” ungkapnya.

Korupsi di kalangan elit, lanjut dia, terkait dengan modal serta penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik negara. ”Kalau mau membenahi korupsi, benahi partai politik karena parpol punya peran signifikan. Dia ikut menentukan siapa pemimpin, anggota MK, MA, KY, sampai KPK,” lanjut Agun.

Penguatan parpol dari sisi finansial itu merupakan salah satu solusi yang dia tawarkan. Anggota parpol kerap melakukan korupsi karena terdesak dengan kebutuhan kampanye yang juga tinggi dan akhirnya merasa harus balik modal saat menjabat. Selain itu, parpol juga cenderung bergantung pada pihak tertentu yang berkepentingan untuk masalah biaya sehingga tidak lagi independen.

Namun, wacana tersebut memang mendapat tanggapan yang cukup beragam dalam diskusi. Salah satunya dari akademisi dan dosen FH UI Junaedi Saibih. Junaedi menyebutkan bahwa wacana tersebut bisa saja dilaksanakan. Asal harus dibarengi dengan peraturan yang sangat ketat.

Dia menyebutkan bahwa penganggaran dana yang cukup besar untuk parpol telah diterapkan di beberapa negara. Salah satunya Afrika Selatan dan sejumlah negara Asia Timur. ”Tapi kalau mau buat itu memang harus diikuti regulasi yang sangat ketat untuk penghitungan perolehannya setiap partai,” ungkap Junaedi.

Aturan itu juga harus menyentuh masalah pelaporan. Pemerintah dalam hal ini bakal mengeluarkan APBN dan APBD yang cukup besar untuk masing-masing parpol sehingga setiap parpol juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Jika tidak, maka praktik penyalahgunaan dan mark-up anggaran kemungkinan bisa terjadi dan korupsi tetap langgeng. (tyo/wan/far/byu/deb)


BACA JUGA

Rabu, 19 Februari 2020 10:17

Tiga Kru WNI Positif Terinfeksi Virus Korona

JAKARTA- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, tiga orang kru…

Selasa, 18 Februari 2020 12:48

Pantau Kondisi 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Pesiar, Kemenlu-Kemenkes Kerahkan Tim ke Jepang

JAKARTA– Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpotensi paling terpukul…

Selasa, 18 Februari 2020 12:41

Musda Golkar Berpotensi Aklamasi

TENGGARONG–Bayang-bayang aklamasi dalam pemilihan ketua DPD Golkar Kaltim menguat. Sinyalemen…

Selasa, 18 Februari 2020 12:38

Singgung Presiden di Facebook, Dosen Unnes Dibebastugaskan dan Minta Pembuktian Akademik

SEMARANG– Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) Dr Sucipto Hadi Purnomo…

Selasa, 18 Februari 2020 12:34

Sulitnya Mencari Masker di Hong Kong saat Wabah Virus Corona Merebak

Pada 23 Januari, awak Kaltim Post mendarat sempurna di Hong…

Selasa, 18 Februari 2020 12:33

Jelang Bebas, Abun Malah Ajukan PK

JAKARTA-Hery Susanto Bun alias Abun menyebut peninjuan kembali (PK) yang…

Selasa, 18 Februari 2020 12:10

Lewat Omnibus Law, Pemerintah Dianggap Ingin Intervensi Pers

JAKARTA - Penolakan draf omnibus law juga datang dari Aliansi…

Selasa, 18 Februari 2020 12:06

ADUH..!! Neraca Dagang RI Kembali Defisit, Belum Lagi Dampak Corona

JAKARTA– Tahun telah berganti. Namun, neraca perdagangan RI masih tetap…

Selasa, 18 Februari 2020 11:51

Kualitas SDM Kaltim Meningkat

SAMARINDA- Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim terus mengalami…

Selasa, 18 Februari 2020 11:23

Kecelakaan Tambang Karyawan PT Pamapersada, Investigasi Dilakukan, Polisi Kesulitan

Jasad Alamsyah Arsyad, leader yang tenggelam akibat tanah longsor, hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers