MANAGED BY:
SELASA
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 10 Desember 2019 11:23
Buka Peluang Masukan KPK Dalam Amandemen

PROKAL.CO,

JAKARTA- MPR masih terus menyerap dan mendengar aspirasi dari masyarakat terkait amandemen UUD 1945. Kali ini, MPR mendapat masukan soal korupsi. Lembaga tinggi negara itu pun membuka peluang memasukan pemberantasan korupsi dalam perubahan konstitusi.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setelah mendapatkan masukan dari KPK terkait pentingnya membicarakan pemberantasan korupsi dalam amandemen. Saat ini, kata Bamsoet, masih terjadi pro kontra terhadap rencana amandemen.  

Namun, lanjut dia, jika publik memang mendesak agar KPK dimasukkan dalam amandemen, maka tidak ada salahnya. "KPK masuk UUD 1945, kenapa tidak,?" terang dia kemarin (9/12). Pihaknya membuka ruang kepada siapa pun untuk menyampaikan pendapat terkait amandemen. Tak terkecuali KPK. 

Tugas-tugas KPK sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, ucap dia, jika rakyat menginginkan agar KPK masuk dalam konstitusi, maka MPR pun akan membuka pintu seluas-luasnya. Kedepannya, Bamsoet memintaKPK bisa melaksanakan pemberantasan korupsi dengan baik. Dia berharap Undang-Undang KPK yang baru tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. 

Mantan Ketua Komisi III itu pun berjanji akan mengawal keberadaan KPK agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR juga mendukung kerja KPK melalui Komisi III DPR RI. "Kami akan mendorong DPR untuk menjaga KPK agar bisa bekerja dengan baik," ungkapnya. 

Sementara itu, partai di parlemen belum satu suara soal amandemen. Bahkan, partai koalisi Jokowi juga tidak kompak. Hal itu terlihat dari sikap Partai Golkar dan PDIP. Idris Laena, ketua Fraksi Partai Golkar MPR mengatakan, melakukan amandemen UUD bukan perkara mudah, karena menyangkut konstitusi negara dan hukum dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers