BALIKPAPAN–Lalu lintas penerbangan di langit Kalimantan akan semakin padat. Hal itu menyusul rencana pembangunan bandara khusus jet pribadi dan tamu negara di Balikpapan. Bandara kategori very-very important person (VVIP) itu untuk menunjang pemindahan ibu kota negara (IKN).
Selain diperuntukkan tamu negara, bandara tersebut dikhususkan sebagai pangkalan udara militer. Rencana pembangunan ini merupakan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub). Nantinya, bandara khusus VVIP yang berdampingan dengan pangkalan udara militer akan dibangun dengan jarak sekitar 15–20 kilometer dari kawasan pusat pemerintahan yang ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Untuk menindaklanjuti hasil kajian tersebut, PT Angkasa Pura I selaku operator Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, menggelar focus group discussion (FGD), beberapa waktu lalu. Mengundang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Balitbang Kemenhub, tim dari PT AP I, ahli kebandarudaraan, pihak maskapai, dan pengamat transportasi.
“Kami memberikan masukan kepada stakeholder terkait. Dan akan dilakukan kajian lagi. Karena dari sisi dari Airnav (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) harus diatur lagi ruang udaranya sedemikian rupa,” kata Direktur Operasi PT AP I Wendo Asrul Rose dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR RI, belum lama ini. Selain itu, menurut general manager (GM) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan pada 2013–2015 ini, keberadaan IKN di Kaltim akan berdampak pada pergerakan pesawat yang cukup banyak.
Sehingga, jika dilakukan penambahan satu lagi bandara yang lokasinya tidak jauh dari bandara yang sudah ada, yakni Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, maka akan memengaruhi lalu lintas pergerakan pesawat di bandara tersebut. “Makanya dari hasil FGD itu, kami memberikan masukan agar dilakukan pertimbangan terkait, pembangunan bandara atau pangkalan udara militer baru. Karena itu terkait dengan airspace (ruang udara). Pengaturannya agak sulit rasanya, kalau ada tambahan satu bandara baru yang dekat dengan bandara,” paparnya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil kajian PT AP I dengan tim, untuk bandara khusus VVIP bisa diakomodasi di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Karena dalam rencana pengembangan bandara, terminal penumpang lama bakal dijadikan tempat khusus VVIP. Sementara itu, pangkalan udara militer bisa memanfaatkan Bandara APT Pranoto Samarinda. “Jadi bisa seperti Halim (Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta). Pangkalan militer sekaligus bandara komersial. Namun, ini perlu kajian khusus antara Kemenhan (Kementerian Pertahanan) dan Kemenhub,” jelas Wendo.
Hasil kajian Litbang Kemenhub itu juga menyebut, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sebagai bandara hub internasional dan domestik. Sementara itu, Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda sebagai Bandara domestik. Akan tetapi, harus diatur sedemikian rupa. Agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan penumpangan antara bandara di Balikpapan dan Samarinda.
“Jadi perlu konsep multi-airport system dan integration transportation. Di mana Balikpapan direncanakan sebagai international main hub (internasional dan domestik). Sedangkan Samarinda untuk domestik, privat, dan VVIP. Yang akan terintegrasi dengan express rail menuju IKN,” jabarnya.
Pengembangan Bandara SAMS Sepinggan direncanakan mulai dilakukan pada 2020. Setelah hasil kajian awal dari Bappenas resmi diterbitkan.
Karena sebelum melakukan pengembangan, PT AP I akan melakukan review terhadap masterplan Bandara SAMS Sepinggan. Bandara harus berdasarkan keputusan menhub. Setelah itu, dilakukan penyusunan detail engineering design (DED) pada tahun yang sama. Barulah tender dan pengerjaan konstruksi dilakukan pada 2021. Dengan target penyelesaian fisik pada 2023. Sementara pengoperasian ditargetkan pada 2024 mendatang. Seiring pengoperasian IKN di Kaltim.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyampaikan, segala informasi yang disampaikan BUMN untuk menunjang calon IKN baru, akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN. Pihaknya akan mengevaluasi dukungan BUMN terhadap rencana pemerintah pusat untuk memindahkan IKN. Dari DKI Jakarta ke Kaltim. “Jadi melalui pertemuan ini, kami bisa memetakan kendala yang saat ini dihadapi. Serta upaya untuk menyelesaikannya. Sehingga program maupun kebijakan yang akan ditetapkan mitra Komisi VI dapat tepat sasaran,” pungkasnya. (kip/riz/k8)
