JAKARTA- Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu Kapolri Jenderal Idham Aziz di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari (9/12). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi bakal menangih progres penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati pesimis persoalan Novel akan selesai pada pertemuan siang ini. Menurutnya, pertemuan antara Presiden dan Kapolri lebih kepada upaya kegiatan formalitas untuk meredam publik. "Ini semacam gula-gula untuk publik bahwa kasus ini bergerak," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (8/12).
Anggapan itu bukan tanpa sebab. Melainkan didasarkan pada pengalaman yang sudah-sudah. Di mana beberapa kali deadline yang diberikan presiden kepada Polri tidak pernah pernah memunculkan hasil. Namun pada akhirnya, presiden terus memberikan waktu.
Persoalannya, lanjut dia, adalah tidak adanya itikad baik dari pemerintah maupun Polri untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebab, secara teknis, alat bantunya mencukupi. Mulai dari adanya gambar CCTV, banyaknya saksi, hingga petunjuk awal yang jelas. "Temuan Komnas HAM dan tim polisi, ini kan ada kaitannya dengan pekerjaan novel," ungkapnya.
Untuk itu, jika memang ada itikad baik, Asfinawati menantang pemerintah untuk tidak lagi memberikan waktu tambahan. Sebaliknya, pemerintah bisa membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. "Kalau dia punya itikad baik sudah waktunya bentuk TGPF. Semua deadline yang diberikan gagal berkali-kali. Masa masih diberikan," tuturnya.
Meski relatif telat, dia menilai TGPF bisa menjadi solusi untuk memecah persolan tersebut. Yang terpenting, lanjutnya, TGPF diisi oleh nama-nama yang kompeten. "Anggota harus yang ga punya konflik kepentingan kasus korupsi," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan menagih penanganan kasus Novel siang ini kepada Kapolri Idham Aziz. Hal itu sebagai tindaklanjut atas perintah yang disampaikan Presiden saat melantik Idham Aziz sebagai Kapolri awal November 2019 lalu. Jokowi optimis, ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus itu. "Saya yakin insyaallah ketemu," ujarnya, Jumat sore (6/12).
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa tim teknis telah melakukan berbagai langkah, dari penyelidikan yang bersifat induktif dan deduktif. Alat bukti juga terus diperkuat dan sketsa wajah juga telah dibuat berdasarkan masukan masyarakat.
”Namun, memang banyak kasus yang belum terungkap, ada seperti kasus mahasiswa UI dan di Jakarta Barat kasus sekeluarga meninggal dunia,” tuturnya.
Masukan dari Komnas HAM juga sedang dikaji. Penyidik akan mempelajari apa yang telah dilakukan Komnas HAM. ”Semua itu masih berjalan,” terang mantan Kabidhumas Polda Jawa Timur tersebut. Bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, sudah saatnya dibentuk tim pencari fakta yang bekerja secara independen. Untuk benar-benar menuntaskan kasus penyiraman terhadap Novel. ”Dulu tim pakar, lalu tim teknis dari internal Polri. Kalau belum juga terungkap artinya butuh tim pencari fakta,” ungkapnya.
Bila tidak segera membentuk tim pencari fakta, tentunya akan ada krisis kepercayaan terhadap keamanan di Indonesia. Perlu diingat, Novel itu merupakan penegak hukum, yang ternyata dapat dengan mudah dicelakai. ”Pelakunya juga belum terungkap,” tuturnya.
Dari kondisi itu, maka masyarakat akan menyadari bahwa seorang penegak hukum saja bisa diperlakukan semacam itu. Bagaimana dengan masyarakat biasa. ”Ini yang akan membuat krisis kepercayaan terhadap keamanan,” paparnya.
Terpisah, untuk memperingati hari antikorupsi dunia (hakordia), KPK menggelar beberapa kegiatan. Salah satunya Anti-corruption Film Festival 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Kegiatan itu merupakan bentuk pendekatan membangun nilai antikorupsi melalui seni.
"Film, lagu, puisi, dongeng, foto dan komik dan karya sejenis lainnya merupakan pendekatan penting (membangun nilai antikorupsi, Red)," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono, kemarin (8/12).
Giri mengatakan pendekatan itu bertujuan untuk membuka pikiran dan menyentuh hati semua orang agar lebih peduli dengan isu pemberantasan korupsi. Strategi pencegahan korupsi itu diyakini semakin menyentuh hati seseorang saat filem-filem yang diproduksi berangkat dari realitas lingkungan masyarakat.
