Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) bakal jadi ibu kota negara (IKN). Kini pemerintah tengah menyiapkan sumber air bakunya.
BALIKPAPAN-Pemindahan ibu kota negara (IKN) terus berprogres. Selain memastikan proyek Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Jembatan Pulau Balang sebagai infrastruktur pendukung IKN, pemerintah juga berencana membangun bendungan untuk menyuplai air baku di kota pengganti Jakarta itu.
Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Anang Muchlis menerangkan, untuk dukungan suplai air baku di ibu kota baru, telah direncanakan pembangunan tujuh bendungan baru dan satu Intake Loa Kulu via Sungai Mahakam. “Untuk awal, ada Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Sepaku berkapasitas 10,60 juta meter kubik,” ujarnya.
Bendungan itu untuk menyuplai air ke dua wilayah, PPU, dan Balikpapan. Bendungan bisa segera dikerjakan lantaran telah direncanakan sebelum pengumuman pemindahan ibu kota. “Untuk Balikpapan sebanyak 2 ribu liter per detik dan PPU sebanyak 500 liter per detik,” kata Anang.
Selain Bendungan Sepaku Semoi, ada Bendungan Batu Lepek di Kutai Kartanegara (Kukar) yang ukurannya lebih besar. Yakni mampu menampung volume air hingga 108,13 juta meter kubik. Dan mampu menyediakan air sebanyak 14.300 liter per detik. “Ini menjadi sumber air baku untuk ibu kota nanti,” tambahnya.
Lalu ada Bendungan Safiak dan Beruas di Kukar yang ukurannya lebih kecil. Kedua bendungan itu bakal dibangun menyesuaikan perkembangan pembangunan ibu kota baru nantinya. Di mana untuk volume Bendungan Safiak akan memiliki kapasitas 22,65 juta meter kubik dan Bendungan Beruas dengan volume 55,40 juta meter kubik. “Kita lihat nanti keperluan pasokan air ke ibu kota,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan saat meninjau Bendungan Sepaku Semoi, Kamis (5/12) jika Kementerian PUPR tengah menyiapkan desain awal bendungan. Dan nantinya akan dilelang dengan metode design and build. “Jadi bisa lebih cepat proses pengerjaannya,” ungkap Basuki.
Saat ini, kata dia, tengah dilakukan appraisal terhadap tanah yang akan digunakan. Total untuk keperluan lahan mencapai 300 hektare. Diperkirakan, Bendungan Sepaku-Semoi itu akan menelan anggaran Rp 700 miliar. “Awal 2020 akan dilelang,” tuturnya.
KALTIM MENUNGGU
Sementara itu, pusat belum menentukan skema yang dipakai dalam pemindahan ibu kota. Apakah diajukan DPR atau pemerintah. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut, jika diajukan pemerintah, prosesnya bakal panjang. Sedangkan, jika inisiatif DPR RI, prosesnya bisa lebih cepat. Namun, hal itu masih menjadi diskusi DPR RI dan pemerintah pusat.
Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim M Sa'bani mengaku, Pemprov Kaltim masih berpikiran positif terhadap progres pembangunan IKN. Kini, Kaltim pun masih menunggu progres selanjutnya dari pusat. “Enggak ada polemik tentang IKN. Pemerintah dan DPR ‘kan sudah memproses regulasinya,” ucapnya.
Adapun legislator Karang Paci --sebutan gedung DPRD Kaltim di Samarinda-- juga turut bersuara. Kepada Kaltim Post, Syafruddin mengatakan, sebenarnya belum ada pembicaraan resmi terhadap DPRD Kaltim. “Dari DPR RI juga belum ada. Paling hanya berbincang-bincang biasa. Bukan dalam kapasitas resmi diundang khusus terkait ibu kota negara,” ucapnya.
Dia mengatakan, sejauh yang dia pahami, pemerintah melalui presiden sudah mengetuk palu bahwa IKN di Kaltim, tapi belum diketuk palu oleh DPR RI. Artinya secara politis belum disetujui DPR. Sementara, keputusan pemerintah harus melalui persetujuan legislatif. “Sampai hari ini kami juga menunggu kapan rapat paripurna untuk persetujuan Kaltim jadi IKN oleh DPR,” bebernya.
Syafruddin mengaku info-info terkait IKN dia dapatkan dari media. Pasalnya, DPRD Kaltim disebut Syafruddin belum pernah diajak bicara serius oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Tentang Kaltim ini perannya apa, dan bagiannya apa. “Kan belum ada pembicaraan sampai hari ini. DPRD Kaltim menunggu saja kapan diajak bicara dan dilibatkan soal peralihan IKN ke Kaltim,” tegasnya.
