JAKARTA - Tampaknya banyak pihak yang ikut geram dengan kasus penyelundupan spart part Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Garuda. Keputusan pemerintah, khususnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara atas kasus tersebut dinilai sudah tepat.
Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah memecat mantan Direktur Utama Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial dan dinilai merugikan perusahaan dan pegawai. "Kami sangat mendukung respon cepat Menteri BUMN Erick Thohir tekriat kasus penyelundupan di pesawat garuda ini," ujar Ketua Ikagi Zainal Muttaqin, saat konferensi pers di Jakarta, kemarin (6/12).
Dia membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara selama menjabat sebaai pimpinan tertinggi Garuda. Dia mengungkapkan, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018 dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.
Keputusan kontroversial lainnya adalah pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar secara sepihak, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir penyelundupan Harley Davidson. Zaenal mengatakan, pengalihan rute London dan Amsterdam itu merugikan awak kabin karena menambah waktu kerja mereka. Dia melanjutkan, pengalihan rute itu memperpanjang jarak tempuh penerbangan menuju London dan Amsterdam hingga 19 jam lebih. "Yang paling mendasar dan prinsip bahwa apa yang dilakukan pak Ari atau kebijakan atau peraturan yang dilakukan sepanjang periode pak Ari itu dilakukan dengan ucapan mereka, ucapan pak Ari menjadi aturan bagi perusahaan," bebernya.
Dia melanjutkan, kebijakan kontroversial Ari Askhara yang merugikan awak kabin secara langsung diantaranya, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. "Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu kamu bersyukur pak Erick memecatnya," tegas Zaenal.
Pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa seperti Ari Askhara. “Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang," urainya.
Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara ini, jajaran direksi maskapai pelat merah ini diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional dan beretika baik sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak.
Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini. Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Ashkara. Menurut dia, hal ini karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhir aksi korporasinya berada di tangan pemegang saham. "Kami masih menunggu dan melihat karena prosesnya RUPS karena perusahaan terbuka. Mau tidak mau lewat formalnya RUPS. Nanti akan kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS," ujarnya.
Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko. Arya menegaskan bahwa Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelendupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. "Yang pasti Pak Fuad ga ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga," beber Arya.
Berbicara mengenai kandidat yang berpotensi untuk duduk di kursi kepemimpinan Garuda Indonesia, nama mantan menteri ESDM yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PT KAI Ignatius Jonan, sempat santer terdengar. Jonan memang dikenal bertangan dingin, salah satunya terbukti sukses meningkatkan kinerja PT KAI dengan berbagai strateginya. Namun pihak Kementerian BUMN sendiri masih menutup rapat informasi tersebut dan enggan memberikan konfirmasi.
Arya hanya kembali menegaskan bahwa dengan pencopotan dirut Garuda kali ini, Menteri Erick sedang membuktikan komitmen untuk "bersih-bersih" BUMN. Sebab yang jadi fokus ke depan Erick, menurut Arya, tak boleh lagi ada penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN. Arya pun menegaskan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal penguatan peran komisaris di tiap perusahaan plat merah. Sebab selama ini tugas komisaris tak terlalu disorot.
"Di era Erick Thohir, figur komisaris akan jadi peran sentral pengembangan BUMN. Komisaris bakal punya wewenang mewah dengan mengaudit seluruh sendi BUMN tempat mereka ditugaskan. Merekalah yang jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit," pungkas Arya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengomentari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Jokowi menyebut langkah yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Ari sudah tepat. "Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Udah itu tegas sekali," ujarnya usai meresmikan Tol JORR 2 ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemarin (6/12).
Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, namun juga di semua BUMN. "Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main main," tuturnya.
