MANAGED BY:
SELASA
29 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 07 Desember 2019 11:46
Anggaran Pemindahan IKN Tertahan

DPR Minta Status Ibu Kota DKI Jakarta Dicabut Dahulu

Patok titik lokasi bendungan Sepaku-Semoi di Desa Tengin Baru, Sepaku, Penajam Paser Utara yang dimulai pembangunannya pada 2020. Bendungan ini akan mendukung pemenuhan air baku di kawasan ibu kota negara (IKN).

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Sudah lebih dari dua bulan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) jalan di tempat. Akar permasalahannya adalah, belum ada kesepakatan perihal pihak mana yang mengusulkan regulasi pemindahan IKN ke Kaltim. Apakah diusulkan oleh pemerintah atau DPR RI.

Informasi itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat berkunjung ke Balikpapan, Rabu (4/12). “Kami berpandangan lebih baik (RUU IKN Baru) menjadi inisiatif pemerintah tapi agak panjang alurnya. Lebih cepat kalau inisiatif DPR. Dan ini masih menjadi diskusi yang terjadi antara DPR dan pemerintah,” katanya.

Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan.

Dari hasil pertemuan dengan kementerian terkait itu, komisi yang membidangi Bidang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan secara tegas menyampaikan, Komisi V DPR RI akan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Manakala undang-undang tentang penetapan IKN baru sudah disetujui.

“Apabila belum diselesaikan (Undang-Undang IKN baru), Komisi V tidak bisa menyetujui anggaran apapun yang diajukan terkait infrastruktur di calon IKN baru,” imbuh anggota Fraksi PDIP dari Dapil Kalbar II ini. Sebelum ditetapkannya undang-undang tentang IKN baru, Komisi V DPR RI menilai, nomenklatur mengenai IKN masih menggunakan undang-undang lama.

Yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Undang-undang ini harus dicabut dulu. Lalu dibuat undang-undang baru. Setelah itu, bisa dibahas anggaran untuk infrastruktur di IKN baru. Jadi, anggarannya nanti ada pijakan dasar hukumnya,” jabar ketua Komisi V dua periode ini. 

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 29 September 2020 13:19

Di Tarakan, 11 Orang Meninggal dari 42 Titik Longsor

TARAKAN–Hujan deras yang mengguyur Tarakan pada pukul 02.00 Wita, kemarin…

Selasa, 29 September 2020 11:47

Surat Nikah dan Akta Cerai Inggit Garnasih-Soekarno Diserahkan ke Negara

Keluarga besar tak setuju dokumen pernikahan dan perceraian Inggit Garnasih-Soekarno…

Selasa, 29 September 2020 11:41

DPR Belum Satu Suara Soal TPS Keliling

JAKARTA - Rencana tempat pemungutan suara (TPS) keliling dalam pilkada…

Selasa, 29 September 2020 10:47

Kawal Omnibus Sebelum Pengesahan, Buruh Ancam Mogok Nasional

JAKARTA-- Pembahasan RUu Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR…

Senin, 28 September 2020 18:52

Evaluasi Kontrak Tambang Disoal, Jatam Tuding Pemerintah Tak Transparan

BALIKPAPAN-Evaluasi perpanjangan kontrak tambang batu bara atau Perjanjian Karya Pengusahaan…

Senin, 28 September 2020 18:51

Beban Berat Menunda Pilkada, Anggaran Pemilu Sudah Terplot, Penunjukan Pjs Jadi Pemantik

SAMARINDA-Pilkada Serentak 2020 membawa kekhawatiran. Sempat terhenti di awal pagebluk…

Senin, 28 September 2020 18:51

Tepian Pandan Jadi Asal-usul Tenggarong yang Kini Berusia 238 Tahun

Keselamatan warga lebih utama. Begitu kira-kira gambaran perayaan HUT Tenggarong,…

Senin, 28 September 2020 18:50

Peti Mati Ramah Lingkungan

PERUSAHAAN rintisan Belanda bernama Loop menciptakan peti mati yang bisa…

Senin, 28 September 2020 18:49

Riset Sementara, Longsor di Selat Makassar Berdampak ke IKN

BALIKPAPAN­-Potensi tsunami di ibu kota negara (IKN) baru kembali menjadi…

Senin, 28 September 2020 17:53

Di PPU, Besok Denda Rp 1 Juta Berlaku

ASEP SAIFI/KP     PENAJAM - Masa sosialisasi soal Peraturan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers