BALIKPAPAN–Sudah lebih dari dua bulan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) jalan di tempat. Akar permasalahannya adalah, belum ada kesepakatan perihal pihak mana yang mengusulkan regulasi pemindahan IKN ke Kaltim. Apakah diusulkan oleh pemerintah atau DPR RI.
Informasi itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat berkunjung ke Balikpapan, Rabu (4/12). “Kami berpandangan lebih baik (RUU IKN Baru) menjadi inisiatif pemerintah tapi agak panjang alurnya. Lebih cepat kalau inisiatif DPR. Dan ini masih menjadi diskusi yang terjadi antara DPR dan pemerintah,” katanya.
Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan.
Dari hasil pertemuan dengan kementerian terkait itu, komisi yang membidangi Bidang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan secara tegas menyampaikan, Komisi V DPR RI akan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Manakala undang-undang tentang penetapan IKN baru sudah disetujui.
“Apabila belum diselesaikan (Undang-Undang IKN baru), Komisi V tidak bisa menyetujui anggaran apapun yang diajukan terkait infrastruktur di calon IKN baru,” imbuh anggota Fraksi PDIP dari Dapil Kalbar II ini. Sebelum ditetapkannya undang-undang tentang IKN baru, Komisi V DPR RI menilai, nomenklatur mengenai IKN masih menggunakan undang-undang lama.
Yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Undang-undang ini harus dicabut dulu. Lalu dibuat undang-undang baru. Setelah itu, bisa dibahas anggaran untuk infrastruktur di IKN baru. Jadi, anggarannya nanti ada pijakan dasar hukumnya,” jabar ketua Komisi V dua periode ini.
Selain Komisi V, kunjungan ke Kaltim untuk meninjau persiapan IKN juga dilakukan Komisi VI DPR RI. Komisi yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, Investasi serta Standardisasi Nasional ingin memastikan secara khusus kesiapan BUMN dalam mendukung calon IKN baru. Yakni PLN, Angkasa Pura I, Pelindo IV dan Jasa Marga. “Kami ingin mengetahui kendala mereka. Kami ingin meminta Kementerian BUMN untuk menyelesaikan tugasnya mendukung calon IKN baru,” ucap Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza kepada Kaltim Post, kemarin.
Anggota Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II ini menuturkan, dengan pemindahan IKN ke Kaltim nanti, tidak serta-merta membuat BUMN memindahkan kantor pusatnya ke kawasan pusat pemerintahan baru nanti. Pemindahan itu akan melihat kebutuhan dari BUMN terkait. Akan tetapi, jika kantor pusat BUMN tidak pindah, DPR tidak memaksakan atau mendorong untuk memindahkan kantor pusat BUMN ke Kaltim.
“Karena cost-nya pasti akan besar dan kami mempertimbangkan efisiensi. Jadi, saya kira, simbol pemerintahan di IKN tidak otomatis mendorong seluruh BUMN akan pindah ke Kalimantan,” ucapnya. Namun, jika BUMN memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke kawasan IKN nanti, sebut dia, akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, memindahkan kantor pusat yang saat ini berada di DKI Jakarta, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Saat Kaltim menjadi pusat pemerintahan baru, DKI Jakarta direncanakan bakal memiliki fungsi sebagai pusat bisnis. “Tapi saya menduga (kantor pusat BUMN) akan tetap di sana (DKI Jakarta). Karena tidak ada kewajiban kantor pusat BUMN berada di IKN,” tandasnya. (kip/riz/k16)
