Prancis Dilanda Mogok Besar-besaran

- Sabtu, 7 Desember 2019 | 10:40 WIB

Aksi mogok kerja besar-besaran melanda Prancis, Kamis (5/12). Mereka memprotes rencana perubahan regulasi pensiun.

 

PENGACARA, polisi, serta pekerja sekolah, transportasi umum, rumah sakit, dan bandara sepakat tidak masuk kerja sebagai bentuk protes. Keputusan tersebut menimbulkan banyak kesulitan bagi warga Prancis lainnya. Orang tua bingung mencari penitipan anak karena sekolah tutup. Menara Eiffel libur karena jumlah petugas tidak mencukupi.

Masalah transportasi bahkan lebih parah. Maskapai Air France memangkas 30 persen penerbangan domestik. Setengah dari perjalanan Eurostar juga dihapus. Di ibu kota Paris, hanya ada lima di antara 16 jalur yang masih berjalan.

”Saya mulai bekerja 2001 dengan kontrak yang semula menyatakan pensiun dini 50 tahun lalu diubah menjadi 52,5 tahun. Dan, sekarang batas usia itu akan ditambah,” ujar Cyril Romero, masinis kereta dari Toulouse, kepada BBC.

Hampir semua pegawai sipil marah terhadap rencana reformasi dari kabinet Emmanuel Macron. Mereka menuding Macron berencana menaikkan batas usia minimum pensiun serta mengurangi manfaat yang diterima para pekerja yang pensiun.

Menurut media lokal, mogok kerja bisa berlangsung lebih dari sehari. Aksi mogok kerja atas kebijakan pensiun pada 1995 bertahan hingga tiga minggu. 

Sebagaimana dikutip BBC, massa tak terima dengan reformasi sistem pensiun yang dilakukan Presiden Emmanuel Macron. Saat ini, ada 42 skema pensiun berbeda di sektor swasta maupun pemerintahan. Macron ingin meringkasnya menjadi sistem pensiun tunggal. Imbasnya, masa pensiun akan lebih lama. Banyak pihak yang tidak terima karena mereka hanya akan menikmati sedikit masa pensiun sebelum meninggal karena usia tua.

Pemerintah akan mengungkap rencana skema pensiun tunggal itu pekan depan. Mereka bakal kembali mendiskusikannya dengan serikat pekerja. Massa mengancam akan turun lagi ke jalan, Selasa (10/12), setelah dialog. “Banyak orang yang ikut aksi mogok bersama ini. Kini kami butuh lebih banyak orang untuk memengaruhi keputusan (pemerintah) ini,” tutur Philippe Martinez dari serikat pekerja CGT. (sha/c18/dos/jpc/dns/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X