MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Sabtu, 07 Desember 2019 10:36
Tahun Depan, Pedagang Online Wajib Punya Izin
DITERAPKAN TAHUN DEPAN: Para pedagang yang menjual barangnya di marketplace seperti Tokopedia harus memiliki izin.

PROKAL.CO, JAKARTA – Pelaku bisnis online kini tak bebas lagi. Melalui PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pemerintah resmi mewajibkan pelaku yang berjualan di e-commerce memiliki izin usaha. Dengan aturan itu, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya wajib memiliki izin usaha.

Ekonom Indef Nailul Huda menyebutkan, salah satu alasan pemerintah membuat aturan itu adalah merapikan administrasi dari pelaku usaha bisnis digital yang selama ini belum tertata dengan rapi. Terutama soal data. “Nah, adanya aturan ini diharapkan ada data yang jelas bagi pemerintah,” ujarnya (4/12).

Sebagaimana diketahui, selain PP yang sudah terbit tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga akan menerbitkan aturan turunan permendag. Dua aturan tersebut akan disosialisasikan Kemendag kepada pengusaha online 9 Desember mendatang. Targetnya, permendag itu diteken dan mulai berlaku pada awal 2020.

Menurut Huda, dampak positif bagi pemerintah dengan adanya peraturan tersebut adalah data yang bisa digunakan untuk keperluan perpajakan. Namun, di sisi lain, dampak ke pebisnis akan negatif mengingat akan menimbulkan biaya izin usaha. “Selama ini kan pelaku usaha gratis membuka toko online. Maka, jika ada biaya izin usaha pasti akan menurunkan minat pelaku usaha di bisnis e-commerce,” tambahnya.

Vice President of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak menyebutkan, PP No.80/2019 itu perlu dipertimbangkan karena tidak sejalan dengan visi Indonesia. Yakni, mendorong kemudahan berbisnis dan pertumbuhan UMKM baru.

“Dengan aturan ini, artinya, yang boleh berbisnis online hanya pengusaha besar dan memiliki izin. Padahal, dengan kemudahan berbisnis online, pengusaha yang awalnya sampingan atau coba-coba, akhirnya bisa jadi usaha serius dan kemudian memiliki izin,” tegasnya.

Di sisi lain, tidak jelas bagaimana tata cara penegakan aturan itu ke platform media sosial dan chat yang berisi banyak transaksi informal, tidak termediasi, dan bahkan rentan akan penipuan. “Bayangkan, lewat aturan ini, model bisnis marketplace C2C harus melakukan penyesuaian dengan hanya menerima merchant yang sudah besar dan memiliki izin,” tuturnya.

Assistant Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga menuturkan, aturan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya. Menurut dia, itu menjadi hal baru yang harus diadaptasi para pelaku UMKM. “Tapi, lagi-lagi, kami belum bisa berkomentar banyak. Sebab, kami sedang mengkaji aturan tersebut,” jelasnya.

Ranger Komunitas Bukalapak Jakarta Putri Wanna menyebutkan, kabar maupun sosialisasi peraturan tersebut belum sampai pada pelaku usaha online. “Masih baru banget kan ya,” ujarnya.

Putri dan rekan-rekannya berharap jika memang peraturan tersebut diberlakukan dan pelaku usaha diwajibkan memiliki izin, pengurusannya harus sederhana. “Sebenarnya, tidak masalah selama proses registrasinya dibikin sesimpel mungkin. Jangan malah menyusahkan pelaku usaha dan online shop,” katanya.

Selain itu, Putri berharap pemerintah memberikan waktu untuk sosialisasi dan masa transisi. Misalnya 6–12 bulan. Untuk mempermudah, lanjut dia, pemerintah juga perlu membuat banyak pintu untuk pengusaha mengurus perizinan. Jadi, tak hanya mengandalkan OSS. (agf/ndu2)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 24 Januari 2020 23:06

Tekanan Luar Negeri untuk Ekspor Kian Besar

SAMARINDA – Perkembangan ekonomi internasional tahun ini semakin penuh tantangan.…

Jumat, 24 Januari 2020 23:05

Realisasikan DBH Sawit dengan Omnibus Law

Sejak dulu pemerintah daerah kesulitan merealisasikan permintaan dana bagi hasil…

Jumat, 24 Januari 2020 20:39

Kepala OJK Kaltim Berganti, Ini Komentar Pejabat Baru soal Kondisi Perbankan

SAMARINDA - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur…

Jumat, 24 Januari 2020 09:42

2019, Pengunjung Plaza Balikpapan Naik 43 Persen

BALIKPAPAN – Plaza Balikpapan sepanjang 2019 berhasil mencatatkan pertumbuhan cukup…

Jumat, 24 Januari 2020 09:42
Mengelola Bisnis Keluarga ala Nurul Karti Handayani (2-Habis)

Harus Tampil Beda dan Berani Mencoba

Konsisten menjadi kunci kesuksesan Nurul Karti Handayani dalam menjalankan bisnis…

Kamis, 23 Januari 2020 15:23

Kasus Jiwasraya Tak Pengaruhi Ekonomi

JAKARTA– Kondisi ekonomi dalam negeri masih menunjukkan stabilitas yang terjaga…

Kamis, 23 Januari 2020 14:14

Tahun Ini Ditargetkan Rp 26,51 T, Kejar Wajib Pajak Pribadi

Meski tahun lalu belum mampu melampaui target penerimaan pajak, pusat…

Kamis, 23 Januari 2020 14:13

Jadi Gaya Hidup, Vape Dorong Pendapatan Cukai

BALIKPAPAN – Pengguna vape atau rokok elektrik di Bumi Etam…

Kamis, 23 Januari 2020 14:08
Mengelola Bisnis Keluarga ala Nurul Karti Handayani (1)

Nomor Duakan Keuntungan, Pilih Didik Anak dan Jalin Silaturahmi

Tak hanya fokus mencari keuntungan, Nurul Karti Handayani memilih membuka…

Kamis, 23 Januari 2020 14:07

Kinerja Apik Perbankan Bakal Berlanjut

SAMARINDA – Ekonomi Kaltim pada 2019 tumbuh baik di tengah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers