BALIKPAPAN-Sejumlah pelabuhan baru bakal dibangun di Kaltim. Menyusul rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni Pelabuhan Kuala Samboja di kawasan IKN baru. Lalu Pelabuhan Marangkayu yang letaknya di kawasan penyangga IKN. Antara Kota Samarinda dan Kota Bontang.
Untuk Pelabuhan Kuala Samboja, direncanakan berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar. Dalam perencanaannya, akan memiliki dermaga peti kemas dengan luas 500x35 meter persegi dan dermaga serbaguna (multipurpose) seluas 500x20 meter persegi.
Selain itu, lapangan penumpukan di Pelabuhan Kuala Samboja akan memiliki luasan 50 hektare. Dengan area industri mencapai 150 hektare. Usulan pembangunan pelabuhan baru ini pun sudah disampaikan Pelindo VI ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami juga sudah menyampaikan ke gubernur (Gubernur Kaltim Isran Noor). Akan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim,” kata General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Balikpapan Iwan Sjarifuddin seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Hotel Grand Tjokro, Kamis (5/12).
Nantinya Pelabuhan Kuala Samboja ini menjadi pelabuhan pertama di Kaltim yang terintegrasi langsung dengan kawasan industri. Selama ini pelabuhan di Kaltim letaknya sangat jauh dengan kawasan industri. Letak Pelabuhan Kuala Samboja juga diklaim sangat strategis karena berada di antara Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar yang merupakan calon IKN baru. “Jadi, pelabuhan dan kawasan industri dalam satu lokasi,” ucapnya.
Pelabuhan baru lainnya yang diusulkan untuk segera dibangun adalah Pelabuhan Marangkayu. Pelabuhan baru ini akan memiliki dermaga peti kemas seluas 600x30 meter persegi dan dermaga serbaguna seluas 200x30 meter persegi. Adapun lapangan penumpukan memiliki luasan 50 hektare. Lalu trestle atau bagian dari dermaga yang berfungsi sebagai jalan akses menuju jetty berjumlah tiga buah. Dengan luas masing-masing 800x12 meter persegi.
Sementara jetty atau bagian dermaga berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal seluas 250 meter persegi. Dengan adanya pelabuhan baru ini, disebut menjadi solusi untuk ekspor batu bara ke luar negeri. Mengingat selama ini selalu ada selisih jumlah antara batu bara yang dikirim dengan batu bara yang diekspor. Karena diangkut menggunakan metode ship to ship. Lantaran kapal kecil yang mengangkut batu bara melalui Dermaga Perkasa di Balikpapan.
Sementara kapal besar untuk mengekspor batu bara berada di luar perairan Teluk Balikpapan. “Itu yang membuat penghitungan batu bara yang dikirim dengan yang diekspor tidak sama. Kami sudah jelaskan ke gubernur, dengan adanya Pelabuhan Marangkayu, posisinya bisa langsung keluar. Tanpa ship to ship. Jadi, loading pengiriman dan ekspor ke luar negeri hitungannya akan sama,” beber Iwan.
Diketahui, saat ini ada tujuh pelabuhan komersial yang ditangani Pelindo IV di wilayah Kaltim dan Kaltara. Yakni Pelabuhan Semayang dan Kaltim Kariangau Terminal di Balikpapan, lalu Pelabuhan Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran di Samarinda.
Sementara di wilayah Kaltara, ada Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Pelabuhan Tanjung Redeb. Selain itu, ada unit pelayanan Kepelabuhanan (UPK) Bontang dan Lok Tuan di Bontang serta UPK Sangatta di Kutim. Nantinya, dengan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), diklaim akan menekan biaya distribusi logistik di Kaltim. “Kalau tol beroperasi, pelabuhan ini akan terkoneksi langsung. Sebab, biaya tinggi pada logistik di Indonesia adalah double handling (penanganan ganda) berada di darat. Bukan di laut,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menuturkan, usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk yang disampaikan PT Pelindo IV akan menjadi catatan pihaknya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir mendatang. Sebab, dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, disampaikan bahwa kebutuhan dari masing-masing BUMN untuk mendukung calon IKN baru.
Setelah pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI akan menggelar rapat internal terlebih dahulu guna melihat usulan yang rasional yang disampaikan dari BUMN, termasuk PT Pelindo IV. Lalu akan dibahas dengan Kementerian BUMN untuk membahas bentuk dukungan yang bisa diberikan dari DPR terhadap BUMN di calon IKN nanti.
“Masalahnya apakah BUMN yang ada di sini, siap melakukan dukungan itu atau enggak? Karena itu, kami hari ini (kemarin) dan besok (hari ini) akan melakukan evaluasi terhadap usulan yang disampaikan ini,” pungkas dia. (kip/riz/k16)
