MANAGED BY:
RABU
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 05 Desember 2019 23:13
Hakim Itu Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

Harta Kayat Juga Akan Disita dan Dilelang

PROKAL.CO, SAMARINDA–Air muka Kayat datar, kala mendengar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucap 10 tahun penjara sebagai hukuman untuknya di Pengadilan Tipikor Samarinda (4/12). Menurut jaksa, hukuman ini setimpal. Sebab, Kayat sudah menerima suap terkait profesinya sebagai hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

JPU KPK Arief Suhermanto mengatakan, Kayat telah menyalahi profesi. Dari 537 halaman berkas tuntutan yang dibacakan Arief dan rekannya; Nur Haris Arhadi, keduanya mengurai bagaimana Kayat mengambil keuntungan tak baik dari profesinya. Berdalih hendak pindah ke PN Sukoharjo, Jawa Tengah, Kayat lalu menagih "oleh-oleh" pada Johnson Siburian.  

Padahal, Johnson adalah pengacara Sudarman yang sebelumnya divonis bebas oleh Kayat dalam kasus penipuan dokumen. Suap ini juga bukanlah pertama yang diterima Kayat. Dalam persidangan, JPU KPK pun mengurai salah satu suap yang diterima Kayat dari pengusaha batu bara.

"Pada dasarnya tidak kami mengaitkan. Tetapi fakta yang muncul di persidangan. Bahwasanya, terdakwa ini (Kayat) tidak hanya sekali menerima sesuatu dalam jabatan sebagai hakim. Tetapi juga beberapa kali menerima uang yang terkait dalam perkara. Jadi, kami hanya menunjukkan, meyakinkan majelis hakim," jelas Arief.

Dalam kasus ini, Kayat dianggap JPU telah menerima uang suap yang berkaitan dengan vonis bebas Sudarman. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat, 3 Mei 2019, Kayat menerima uang Rp 99 juta yang diletakkan staf Johnson Siburian selaku kuasa hukum Sudarman, dalam mobil berwarna silver di halaman kantornya. Selain dituntut 10 tahun, Kayat didenda Rp 1 miliar.

 "Atau diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan," sambung Arief. Selanjutnya, Kayat juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 372,216 juta. Jika dalam sebulan setelah diputus pengadilan Kayat tak juga membayar, jaksa dapat menyita harta benda milik hakim nonaktif ini. Lalu hartanya akan dilelang untuk menutup uang pengganti.

Apabila harta bendanya tak cukup membayar uang pengganti, pidana dua tahun menanti. JPU KPK menilai, Kayat terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini merujuk Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mendengar tuntutan itu, Kayat pun berdiskusi dengan Suartini dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusaka yang mendampinginya.

"Kami meminta waktu dua minggu untuk menyiapkan pembelaan," ucap perempuan berambut sebahu itu yang kemudian dikabulkan majelis hakim. (nyc/riz/k16)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 22 Januari 2020 13:25

BNPB : Ada Potensi Bencana Gempa di IKN Kaltim, Tapi Dibawah 5 Skala Richter

SAMARINDA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo…

Rabu, 22 Januari 2020 13:23

DARIPADA NGGA ADA..!! Sisa 16 Persen Kuota ASN untuk Warga Kaltim

JAKARTA- Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota negara…

Rabu, 22 Januari 2020 01:27

NAH KAN...!! Dana Beasiswa Kaltim Bermasalah

SAMARINDA - Proses penyaluran dana beasiswa dari Pemprov Kaltim mengalami…

Selasa, 21 Januari 2020 18:09

Alamak..!! Lima Nisan Kayu Dicuri, Pertama Terjadi di TPU Abul Hasan Sejak Tahun 1933

SAMARINDA - Sekitar lima buah nisan kayu ulin kuburan di…

Selasa, 21 Januari 2020 14:12

118 Ribu ASN Pindah ke IKN, Biaya Ditanggung Pemerintah dan Diberi Rumah

JAKARTA - Pemerintah mulai menata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)…

Selasa, 21 Januari 2020 14:08

Jaksa Agung Minta Siswa SMA yang Bunuh Begal di Malang Dikembalikan ke Orangtuanya

JAKARTA – Kasus siswa SMA yang membunuh begal di Malang…

Selasa, 21 Januari 2020 13:51

Kisah ZA, Remaja yang Membunuh Begal karena Bela Pacarnya Hendak Diperkosa Begal

Ancaman begal yang akan memerkosa sang pacar yang dulu mendorong…

Selasa, 21 Januari 2020 13:40

Dua Pilihan PNS Pusat, Pindah atau Pensiun Dini

BALIKPAPAN–Hanya ada dua pilihan bagi pegawai negeri sipil (PNS) pusat…

Selasa, 21 Januari 2020 13:39

SAYANGNYA EH..!! Tawaran Jepang ke Kaltim Terhambat Regulasi

SAMARINDA–Membawa ide investasi energi non-fosil untuk listrik, Kansai Electric Power…

Selasa, 21 Januari 2020 13:38

Sabu Rp 19 Miliar dari Malaysia Gagal Edar

BALIKPAPAN-Samarinda tampaknya jadi persinggahan ideal jaringan narkoba internasional. Setelah dua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers