SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengoptimalkan realisasi belanja anggaran pada APBD 2020 secara merata per triwulan selama setahun sebagaimana telah ditetapkan.
Hal itu demi percepatan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim. Untuk itu dia mengimbau agar serapan anggaran baiknya tidak ditumpuk pada akhir tahun sebagaimana terbiasa dilakukan sebagian OPD di Provinsi Kaltim.
Sebab menurutnya, waktu efektif untuk merealisasikan seluruh program yang dibiayai APBD tidak hanya diakhir tahun. Apalagi dengan kebiasaan menumpuk realisasi pada akhir tahun tidak sehat dalam anggaran pemerintahan.
“Kami mengharapkan seluruh OPD di Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan alokasi anggaran tahun depan (APBD 2020, red) dengan sebaik-baiknya. Sehingga tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tertib administrasi, tertib hukum dan transparan,” harapnya.
Politikus Demokrat ini menyampaikan, bahwa optimalisasi belanja pemerintah juga diharapkan pada dua hal. Pertama, belanja pemerintah yang akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim. Sekaligus sebagai instrument yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik. Kedua, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran pada struktur APBD Kaltim 2020.
“Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Disisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang telah direncanakan. Kami berharap hal itu tidak terjadi pada APBD ditahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Untuk mengotimalkan realisasi anggaran belanja tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser ini menghimbau kepada seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama dengan Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas politik anggaran. Terutama terhadap pilihan pembiayaan-pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan secara kolektif.
Namun harus tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan tetap menghindari pemborosan keuangan daerah. Pengukuran kualitas pengeluaran anggaran sudah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar tidak terbatas pada tingkat capaian realisasi anggaran saja. Tetapi sudah harus sampai pada tingkat pengaruh dari tujuan anggaran yang ditetapkan
“Untuk itu, realisasi anggaran terhadap infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kerakyatan, termasuk program-program yang memunculkan multy player effect bagi pencapaian kesejahteraan kolektif harus menjadi prioritas utama kita,” imbaunya. (pro)
