SANGATTA–Seusai melaksanakan rapat persiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim resmi menghimpun data 3.710 pelamar. Namun ternyata, sejumlah berkas teridentifikasi tidak memenuhi syarat (TMS).
Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan menjelaskan, saat ini pihaknya kembali memverifikasi berkas. Sebab, masih ada data yang belum jelas. "Masih dicek lagi. Ada yang namanya masuk tapi tidak ada dokumennya, ada juga yang tidak bermaterai," ujarnya, Selasa (3/12).
Menurut dia, ada sekitar enam berkas yang tidak dilengkapi materai. Padahal, menurut hukum materai memiliki kekuatan tanggung jawab penuh, sehingga tidak cukup jika sekadar ditandatangani. "Pokoknya kalau ada berkas yang tidak sesuai kami cek betul-betul. Supaya bisa terhimpun," ucapnya.
Kebanyakan pemberkasan tersebut yang diterimanya melalui Kantor Pos. Jadi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun, dia pun berupaya bisa memperjuangkan pemberkasan yang tidak bermaterai tersebut. Akan tetapi, sesuai aturan hal itu tidak dapat dilakukan, karena secara standar tidak memenuhi ketentuan. "Kami belum bisa menyimpulkan. Harus nunggu kesepakatan dari BKN," tuturnya.
Dia belum bisa menyimpulkan data keseluruhan. Pasalnya, dia masih akan mengoreksi ulang pemberkasan agar valid. Padahal, dijadwalkan sebelumnya verifikasi berakhir, Senin (2/12) lalu.
"Karena ditemukan banyak yang bermasalah gini, akhirnya kami verifikasi secara terperinci. Maksudnya itu yang TMS harus diverifikasi ulang, supaya yakin bahwa dia tidak memenuhi syarat, jadi nanti saat pengumuman kami bisa menjelaskan bahwa kenapa yang bersangkutan itu tidak memenuhi standar," tandasnya.
Selain itu, saat menjelaskan perihal tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), dia belum bisa memberi kepastian. Sebab, dia mengaku masih menunggu keputusan dari BKN.
"Kalau terkait tes PPPK, BKN belum memastikan. Tapi, kami sudah sampaikan ke mereka, juga ke pemkab sudah kami ajukan anggarannya," terang Zai, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Sekda Kutim Irawansyah menyampaikan persiapan penerimaan CPNS dan PPPK harus disiapkan sejak dini agar dapat teranggarkan. "Persiapannya harus matang, koordinasi sejak jauh hari. Supaya ada anggarannya," pinta dia. (*/la/dns/k8)